Agar ADD Bisa Cair Kepala Desa Terpaksa Nombok Bayar PBB

Majalengka,(Sinarmedia).-
Kebijakan pemkab Majalengka yang menahan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014  sebelum melunasi  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) banyak dikeluhkan oleh sejumlah kepala desa. Pasalnya keterlambatan pembayaran PBB tersebut bukan kesalahan akibat dari pemerintahan desa.
Menurut sejumlah kepala desa, ada banyak hal yang menyebabkan molornya pembayaran PBB pada tahun ini, selain masih banyaknya data yang salah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT) tahun 2014 juga akibat dihilangkannya upah pungut PBB. Padahal adanya upah pungut tersebut sangat membantu aparat desa untuk operasional pemungutan PBB yang terkadang letak obyek pajaknya cukup jauh.
Akibat banyaknya kesalahan data dalam SPPT tersebut, menurut kepala desa, pihaknya sangat sulit untuk menarik PBB karena orang bahkan tanahnya yang tercantum dalam SPPT itu sudah tidak ada lagi. Selain itu akibat data yang salah terkait luas tanah menyebabkan warga enggan untuk membayar PBB.
Selain membingungkan pihak Desa untuk mencari alamat yang tertera dalam SPPT PBB sekaligus memberatkan pihak desa, namun walaupun memberatkan pihak desa akhirnya terpaksa harus melunasinya agar tidak menghambat proses pencairan ADD. Mengingat dana ADD sangat diperlukan bagi desa agar roda pemerintahan desa bisa berjalan, karena sebagian besar dana kegiatan desa masih menggantungkan dari dana ADD.
“Hampir setiap tahunnya selalu ada kesalahan data PBB tapi tahun ini lebih banyak lagi kesalahan, parahnya lagi ada data tanah dan bangunan milik desa di salah satu hutan padahal tidak ada bangunan sama sekali namun kami tetap harus membayar pajak. Belum lagi kesalahan data lainnya,“ papar salah satu kades yang enggan disebutkan namanya seraya menunjukan SPPT PBB.
Hal serupa dikeluhkan juga oleh Lili Rohili kades Gunungkuning Kecamatan Sindang, menurutnya dari sejak tahun 2013 upah pungut PBB untuk desa  dihilangkan hingga saat ini belum ada kejelasannya, sementara tugas dan kewajiban yang diemban aparat desa untuk menjemput bola kepada warganya membutuhkan biaya transport yang tidak ada di anggaran Desa.
Hal tersebut menjadi salah satu kendala terlambatnya setoran PBB, khususnya bagi Desa yang berada dipelosok dengan letak geografisnya yang cukup jauh sehingga antara biaya PBB yang harus dibayar dengan biaya transport yang dikeluarkan lebih besar dari pajak yang harus dibayar warga.
“Ya sangat wajar jika tahun ini setoran PBB molor dari jadwal seharusnya mengingat kendala di lapangan yang harus kami tempuh. Kami juga mau menganggarkan biaya transport dari mana, anggaran desa aja belum bisa mencukupi secara maksimal. Bahkan balai desa kami hingga saat ini belum tersentuh rehab,” keluhnya.
Pihaknya berharap Pemkab Majalengka bisa memahami situasi di lapangan sekaligus kedepan bisa lebih memperhatikan desa terutama dalam bentuk penghargaan dan dukungan secara nyata dalam menunjang kelancaran tugas dan kewajiban desa yang dibebankan Pemkab.(S.06)

771 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/agar-add-bisa-cair-kepala-desa-terpaksa-nombok-bayar-pbb/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *