Ambivalensi Pemda Majalengka pada Zakat Profesi

85aceng_edit
Oleh: Aceng Kusmawan, S.Pd.

Polemik tentang zakat profesi bagi PNS di kabupaten Majalengka terus bergulir.Ada dua opsi yang disodorkan oleh Pemerintah kabupaten Majalengka menerima atau menolak terhadap rencana pemotongan zakat penghasilan para PNS sebagaimana Surat Edaran Bupati No.20/Tahun 2014 yang memunculkan sikap pro dan kontra.

Ada yang menganggap bahwa para PNS harus diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak pemotongan zakat itu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bupati Majalengka yang telah melampirkan blanko Surat Pernyataan untuk pegawai yang merasa keberatan gajinya dipotong untuk zakat profesi tersebut.

Tetapi ada juga pihak yang beranggapan bahwa seharusnya Pemda Kabupaten Majalengka memberlakukan pemotongan zakat penghasilan itu kepada semua pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Majalengka tanpa memberi kesempatan untuk menolak (keberatan) bagi yang tidak setuju supaya ada ketegasan.

Kedua pendapat tersebut di atas berdasar kepada hal-hal sebagai berikut:

  1. Kelompok yang menolak mendasarkan pendapatnya kepada alasan bahwa PERMENAG RI yang merupakan Standar Operasional Prosedur atau regulasi turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sampai saat ini belum terbit (disyahkan).
  2. Adapun kelompok yang ke-2 beranggapan bahwa; apabila memang benar sudah ada payung hukum yang jelas mengenai pemotongan zakat penghasilan bagi para PNS tersebut, maka hendaknya pemerintah memberlakukannya secara menyeluruh, tanpa memberikan opsi menerima atau menolak .

Persoalan berikutnya adalah:

Ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) mengamanatkan bahwa Syarat dan tata cara penghitungan zakat Mal dan zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam dan Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat Mal dan zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri, sedangkan ketentuan sesuai amanat Pasal 4 UU No.23 Tahun 2011 ini belum diterbitkan atau ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI, maka wajar saja sekarang Pemda Kabupaten Majalengka tidak bisa sewenang-wenang menetapkan pemotongan zakat penghasilan PNS di lingkungannya.

Karena logikanya Surat Edaran Bupati lebih rendah derajatnya dari pada PERMEN. Sedangkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan tersebut (UU No.23 Tahun 2011) dalam pelaksanaannya harus diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Menteri (PERMEN) sesuai amanat BAB XI. KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Dan mungkin oleh karena itulah muncul 2 opsi tadi sebagai alternatif dan solusi.

Apabila kemudian Pemda Kabupaten Majalengka memaksakan kehendak dengan tetap menjalankan pemotongan zakat penghasilan kepada semua pegawai tanpa terkecuali, maka akan muncul persoalan baru yang sangat serius.

Persoalan tersebut diantaranya adalah:

Pegawai yang gaji atau penghasilannya belum masuk nishab akan komplen karena merasa belum termasuk wajib zakat.

Kemudian mungkin saja terjadi ada seorang pegawai yang merasa bahwa menurut pemahaman dan keyakinannya dalam menjalankan syari’at Islam menganggap bahwa Zakat Penghasilan itu tidak ada.

Atau tidak tertutup kemungkinan ada orang yang merasa bahwa zakat penghasilan itu memang harus dikeluarkan, tetapi dia ingin membayarkan secara langsung zakatnya itu kepada si mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena menurut keyakinannya syarat syahnya membayar zakat harus ada ijab dan qobul.

Dan lain-lain persoalan yang apa bila ini diabaikan dapat menimbulkan gelombang penolakan yang sulit dibendung.

Kita patut memberikan apresiasi kepada Bupati Majalengka telah yang memberikan kebebasan atau keleluasaan untuk menyampaikan keberatan atas pemotongan zakat penghasilan para pegawai bagi PNS yang merasa keberatan dengan melampirkan form Surat Pernyataan (keberatan) pada Surat Edaran tersebut. Sehingga dengan demikian bagi para pegawai yang merasa keberatan dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat penghasilan tersebut tidak akan di potong gajinya pada awal September tahun 2014 ini.

Dan apabila kita cermati lebih jauh mengapa sampai saat ini Menteri Agama Republik Indonesia tidak membuat PERMENAG RI Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Sesuai dengan Syari’at Islam sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu tidak tertutup kemungkinan karena adanya sebuah pertimbangan bahwa apabila ketentuan syari’at Islam akan diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibutuhkan kompilasi serta pertimbangan-pertimbangan lain secara konstitusional, disamping pertimbangan persoalan-persoalan di atas tadi.

Jadi menurut pendapat saya tidak salah dan bukan ambivalen apabila Pemda Kabupaten Majalengka memberikan toleransi bagi pegawai yang merasa keberatan gajinya dipotong untuk zakat penghasilan karena sandaran hukumnya lemah baik secara syar’i maupun secara hukum positif dan oleh karena itu memang sebaiknya diserahkan kepada individu masing-masing untuk memutuskan apakah dipotong atau tidak dipotong gajinya.

Kami sangat prihatin dengan adanya rumor yang berkembang di kalangan masyarakat Majalengka saat ini yang mengatakan bahwa Pemda Kabupaten Majalengka akan tetap memotong gaji para pegawai di lingkungan Pemkab Majalengka, baik yang bagi yang tidak merasa keberatan maupun yang telah mengajukan pernyataan keberatan.

Dan kami sangat berharap bahwa penyaluran dana dari zakat yang terkumpul di Baznas itu dilakukan oleh petugas Baznas itu sendiri selaku amilin dan penyalur zakat tersebut sesuai ketentuan peraturan atau perundang-undangan, karena apabila menyaluran dana zakat ini dilakukan oleh pejabat maka akan sulit dihindarkan adanya penafsiran telah dipolitisasi, apalagi apabila penyalurnya itu pejabat politik.

 

(Penulis adalah guru SD di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi yang juga sekretaris PGRI cabang Jatiwangi)

515 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/ambivalensi-pemda-majalengka-pada-zakat-profesi/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *