Aneh, DPRD Tak Dilibatkan Dalam Proses Pembangunan Grage

Majalengka,( Sinarmedia).-
Pembangunan Grage Mall dan Hotel  Majalengka mendapat kecaman dari sejumlah anggota DPRD Majalengka pasalnya  selama ini pihak DPRD secara lembaga tidak pernah diajak bicara dan dilibatkan dalam proses pembangunan Milik Grage Group itu.Menurut beberapa anggota dewan, hingga saat ini jangankan anggota, pimpinan DPRD tidak memegang salinan dokumen Perjanjian Kerja Sama ( PKS) yang konon sudah ditanda tangani antara pemerintah Kabupaten Majalengka dengan pihak Grage Group itu.
Selain tidak melibatkan DPRD, pembangunan  Grage mall dan hotel  diatas lahan eks pasar lama Majalengka itu sudah jelas melanggar Peraturan daerah (Perda) karena belum satupun perijinan ada pihak Grage sudah memulai aktifitas pembangunan.Pihak Satpol PP sebagai institusi penegak Perda tak berdaya menghentikan aktifitas Grage tersebut.
Keberadaan lembaga DPRD oleh Pemkab seolah dipandang sebelah mata oleh Pemkab Majalengka ,hal itu tergambar saat komisi gabungan yaitu komisi A dan komisi B memanggil organisasi Perangkat Daerah ( OPD) terkait untuk meminta keterangan terkait pembangunan Grage tersebut,Namun seolah kompak semua kepala OPD yang diundang tidak ada yang hadir dan hanya diwakili oleh Kepala bidang dan kepala seksi hingga rapat tersebut dibatalkan.
Wakil ketua DPRD Dadan Daniswan yang memimpin rapat tersebut memilih menunda rapat  karena pihak OPD yang diwakili oleh Kabid dan Kasi tidak bisa memberikan penjelasan yang diminta oleh komisi A dan B karena menyangkut kebijakan. Menurut salah sorang Kabid dariBapeda  Selamet, pimpinannya tidak bisa hadir karena tengah mengikuti Rapat koordinasi terbatas ( Rakortas) dengan Bupati yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin.
Menanggapi ketidak hadiran tersebut sejumlah anggota komisi A dan B kecewa termasuk Wakil ketua DPRD Dadan   Daniswan. Namun demikian ia bisa memaklumi karena bertepatan dengan acara Rakortas ,pihaknya akan mencoba menjadwalkan lagi rapat komisi gabungan  tersebut tidak dilakukan pada hari senin agar tidak  bebenturan dengan Rakortas.
Ditambahkan Dadan, banyak hal yang ingin diketahui oleh DPRD terkait pembangunan Grage mall dan Grage Hotel karena hingga kini pihaknya tidak pernah diajak bicara atau dilibatkan.  Ditegaskannya,berdasarkan peraturan  yang ia pahami seharusnya DPRD dilibatkan dalam pembangunan sebesar Grage apalagi dibangun diatas tanah yang merupakan aset daerah.
Namun demikian Dadan tidak mau menyimpulkan masalah pembangunan grage terlebih dahulu karena pihaknya belum mendapat keterangan resmi dari  OPD.Ditambahkan, apabila kemudian DPRD menemukan berbagai kejanggalan dan unprosedural  dengan melanggar berbagai peraturan maka bisa saja DPRD menggunakan hak interpelasi.
Rencananya gabungan komisi A dan B juga akan memanggil pihak Grage setelah  mendapat keterangan dari OPD yang berkaitan dengan pembangunan Grage tersebut. Menurut politisi dari partai Golkar itu  sudah banyak  informasi yang masuk namun ia  ingin mendapat penjelasan langsung dari OPD dan pihak Grage.

Membandel
Walaupun sudah jelas-jelas belum mengantongi satupun perijinan,namun pihak Grage group tetap membandel dengan tetap meneruskan  aktifitas pembangunan.Namun ironisnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seolah tak punya gigi untuk menindak pihak Grage yang sudah jelas-jelas melanggar aturan.Sikap Satpol PP berbeda ketika yang melanggar adalah rakyat kecil seperti pembangunan warung disekitar Bunderan Munjul misalnya,karena dianggap menyalahi aturan Satpol PP dengan gagah berani  langsung merobohkan bangunan yang akan dijadikan warung tersebut padahal bangunan itu berdiri diatas tanah pribadi sementara Grage dibangun diatas tanah milik Pemda.
Bahkan Satpol PP justru terkesan membela pihak Grage Mall dengan membantah bahwa di lokasi pembangunan Grage Mall dan Hotel tidak ada aktifitas pembangunan. Seperti disampaikan Kabid Penegakan Peraturan Daerah, Wawan Anwar Sutisna.Menurutnya,ia sudah melayangkan surat teguran sebanyak dua kali kepada pihak Grage untuk menghentikan proses pembangunan sebelum terbitnya perijinan.
“Setelah kami melayangkan surat teguran untuk kedua kalinya pihak Grage Group langsung menghentikan aktifitas pembangunan sehingga tidak perlu dilakukan pemberhentian secara paksa dengan menutup lokasi pembangunan “ ujarnya.
Pihak Grage group menerima baik atas surat teguran yang diberikan Satpol PP dengan memberhentikan aktifitas pembangunan hingga menunggu keluarnya izin. Namun Wawan mengakui bahwa lambatnya tindakan yang dilakukan Grage Group disebabkan surat teguran pertama yang dilayangkan Satpol PP belum sampai ke manager terkait sehingga tidak segera ditanggapi.
“Kami yakin sudah tidak ada lagi aktifitas,sampai saat ini kami tetap melakukan pemantaun kelokasi dan bisa dilihat sudah tidak ada lagi alat berat yang beroperasi begitu pula aktifitas pembangunan lainnya,“ ungkapnya.
Berdasarkan pemantauan terakhir dilapangan aktifitas pembangunan masih tetap berjalan. Nampak salah ada pekerja tengah naik ke atas bangunan untuk meneruskan pekerjaannya dilokasi juga terlihat sejumlah tumpukan tanah dan barang material lainnya.
Sebelumnya Kabid Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) kabupaten Majalengka, Agus Suratman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin terkait Grage mall dan masih dalam proses.
“Rekomendasi dari Bupati sudah ada namun masih ada beberapa persyaratan lain yang harus dilengkapi pihak pengaju izin diantaranya amdal dan amdalalin,“ kata Agus.

Belum Bayar Sewa
Berdasarkan informasi yang diperoleh,Pemkab Majalengka telah sepakat menandatangi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak Grage terkait  penyewaan lahan eks pasar Lama selama 30 tahun mendatang dengan pihak Grage Mall dan dan hotel. Dimana pihak Grage bersedia membayar Retribusi kepada Pemkab Majalengka sebesar total Rp.42 milyar selama 30 tahun dan pembayaran dibagi menjadi enam periode. Periode pertama adalah lima tahun pertama sebesar Rp. 850 juta, Lima tahun kedua Rp. 1,20 milyar, Lima tahun ketiga sebesar Rp. 1, 224 milyar, dan Lima tahun keempat sebesar Rp. 1, 62 milyar, lima tahun kelima sebesar Rp. 1,7 milyar, kemudian yang lima tahun terakhir Rp. 2,1 milyar.
Sementara Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 29 ayat 8 dan 9. Ayat 8 menyebutkan, hasil sewa barang milik Negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan kerekening umum kas negara atau daerah. Sementara ayat (9) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah.
Namun dalam realisasinya pihak Grage belum membayar uang setoran sewa sepeser pun kepada Pemkab Majalengka. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), H. Waryo Efendi .Menurutnya, sampai saat ini belum ada setoran uang sewa dari pihak Grage.
“Kami sudah berupaya menanyakan hal itu kepada pihak Grage, namun katanya untuk membayaran setoran uang sewa akan diserahkan pada saat pembangunan bangunan,” kata Waryo saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya.
Apabila mengacu pada PP No 27 tahun 2014 jelas pihak Grage seharusnya taat aturan dengan membayar uang setoran yang telah disepakati, namun pihak Grage rupanya tak megnidnahkan aturan . Selain itu seharusnya Pemkab Majalengka juga bersikap tegas dalam melaksanakan amanat peraturan dari pemerintah ini.
“Kami sih sifatnya menunggu perintah dari pimpinan, (bupati,red),” pungkas Waryo..(S.02/04).

768 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/aneh-dprd-tak-dilibatkan-dalam-proses-pembangunan-grage/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *