Anggaran Minim, Penyelenggaraan Pilkada Tidak Akan Maksimal

Majalengka,(Sinarmedia).-

Biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Majalengka yang akan digelar serentak bersamaan dengan pemilihan  Gubernur Jawa Barat  Juni 2018 mendatang hingga kini masih belum jelas. Belum adanya kesepakatan antara KPUD dan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait  besarnya anggaran penyelengaraan Pilkada adalah salah satu  penyebabnya.

Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  sendiri sudah beberapa kali melakukan pembahasan masalah anggaran Pilkada Majalengka dengan pihak Pemkab Majalengka yang diwakili oleh asisten pemerintahan Aeron Randi. Namun hingga kini belum ada informasi yang pasti berapa anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada KPUD.

Ketua KPUD Majalengka Supriatna membenarkan perihal belum jelasnya anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Majalengka. Dalam  pertemuan terakhir dengan Asisten I, Aeron Randi, pihak KPUD telah mengajukan anggaran sebesar Rp.18 Milyar. Anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut sudah sangat minim sekali setelah dilakukan pemangkasan-pemangkasan dengan mengurangi sejumlah kegiatan.

Menurutnya, anggaran yang diajukan oleh KPUD bukan untuk orang KPUD tapi untuk rakyat  karena yang memerlukan Pilkada adalah rakyat. Jadi sangat menggelikan apabila ada pendapat yang menyebutkan anggaran yang diberikan kepada KPUD seolah-olah bukan untuk kepentingan rakyat. KPUD hanyalah lembaga  yang melaksanakan  titah undang-undang  untuk melaksanakan Pilkada tidak memiliki kepentingan langsung.

Ditegaskan Supriatna, pada dasarnya KPUD tidak akan ngotot dan akan menerima berapapun anggaran yang akan diberikan serta tidak merasa pesimis dengan penyelenggaraan Pilkada, namun apabila anggaran yang diberikan tidak maksimal maka tentu saja jangan berharap pelaksanaan Pilkada hasilnya akan maksimal.

Ia mencontohkan, dengan dikuranginya anggaran tentu saja ada beberapa pos kegiatan yang dikurangi seperti sosialiasi atau belanja alat peraga. Berkurangnya kegiatan tersebut bisa berdampak kepada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Dijelaskannya, saat ini KPUD bertahan diangka Rp.18 milyar  karena apabila kurang dari angka itu maka konsekuensinya harus ada pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tentunya tidak kita inginkan. Walaupun anggaran tidak maksimal, Pilkada tetap bisa dilaksanakan namun  hanya sekedar jalan saja tidak perlu menuntut kualitas.

Biaya penyelenggaraan Pilkada tidak bisa disamakan dengan biaya Pilkada sebelumnya karena pada Pilkada sekarang regulasi berubah. Bicara tentang anggaran Pilkada, KPUD Majalengka mengajukan anggaran paling kecil dibanding kabupaten lain. Kabupaten Kuningan sebesar Rp.23 M, kabupaten Sumedang  Rp.51 M bahkan kota Cirebon yang hanya memiliki 5 kecamatan anggarannya mencapai Rp.19 Milyar.

Supriatna berharap agar masalah anggaran untuk Pilkada Majalengka dapat segera ada kejelasan karena tahapan pilkada serentak  2018 mendatang apabila dilihat dari jadwal yang ada pada bulan Oktober 2017 sudah masuk tahapan.

Menurutnya, pembahasan masalah anggaran untuk Pilkada seyogianya dilakukan antara KPUD dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dengan DPRD hingga secepatnya dapat diselesaikan.(S.01).

 

 

 

171 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/anggaran-minim-penyelenggaraan-pilkada-tidak-akan-maksimal/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *