“APBD Gate” Itu Berkedok Dana Aspirasi

Majalengka,(Sinarmedia).-

Persetujuan DPRD Majalengka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka tahun 2016 diduga tidak gratis. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai imbalan atas disetujuinya APBD setiap anggota DPRD Majalengka diberi “imbalan” oleh pihak eksekutif berupa dana aspirasi yang jumlahnya mencapai sekitar Rp.28 miliyar lebih.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap  anggota DPRD melalui fraksinya diberikan jatah paket proyek yang besarnya bervariatif tergantung jumlah anggotanya. Paket-paket proyek yang menjadi jatah para anggota Dewan itu adalah proyek-proyek fisik yang ada di dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK).

Kesepakatan besaran dana aspirasi tersebut khabarnya merupakan hasil kesepakatan antara DPRD dengan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris daerah (Sekda) H.Ahmad Sodikin.

Proyek-proyek yang menjadi jatah tersebut dijual kepada pengusaha jasa konstruksi sebesar 12 persen. Walaupun proyek-poyek yang merupakan dana aspirasi anggota DPRD itu dilelang namun proses lelang yang dilaksanakan diduga direkayasa hingga pemenangnya sudah bisa dipastikan sesuai dengan yang diharapkan oleh partai.

Berdasarkan hasil penelusuran Sinarmedia menyebutkan umumnya para wakil rakyat menjual semua jatah proyeknya kepada pengusaha yang mereka tunjuk dan mereka akan menerima imbalan atau fee sebesar 12 % dari nilai proyek yang diminta di awal.

Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya pembagian jatah dana aspirasi itu sempat menimbulkan pertentangan karena dianggap tidak adil oleh beberapa partai tertentu. Namun berdasarkan kesepakatan setiap anggota DPRD mendapat jatah proyek senilai  Rp.450 juta namun pada kenyataannya ada partai yang mendapat jatah berbeda.

Ketua DPRD Majalengka Tarsono D Mardiana ketika dikonfirmasi Sinarmedia tak menampik adanya dana aspirasi DPRD. Dana aspirasi tersebut merupakan usulan dari setiap anggota DPRD untuk diperjuangkan dan direalisasikan dalam APBD.

Menurut Tarsono anggota DPRD berhak untuk mengawal usulan dari daerah pemilihannya agar dimasukan kepada APBD. Namun tak jarang juga dan seperti bukan rahasia lagi ada anggota DPRD  yang mengawal hingga kepada pengusaha yang mengerjakan proyek yang diusungnya.

Tarsono mengaku tidak tahu menahu terkait adanya proyek yang berjudul dana aspriasi tersebut diperjualbelikan kepada para pengusaha. Namun ia mengaku sempat mewanti-wanti terhadap anggota DPRD untuk berhati-hati tidak menimbulkan kekisruhan.

Sementara itu ketua tim TAPD Majalengka yakni Sekda Majalengka, H. Ahmad Sodikin membantah telah mengelokasikan anggaran untuk para wakil rakyat sebagai bargaining untuk meloloskan APBD Majalengka tahun 2016. Menurut Diki kabar tersebut tidak benar, karena bagaimana mungkin proyek bisa dibagi-bagikan sementara prosesnya saja dilakukan lelang secara terbuka melalui ULP.

“Jadi menurut saya isu tersebut tidak benar dan tidak masuk akal, karena logikanya saja proyek itu  penentuan pemenangnya apalagi dengan nilai besar dilakukan dan ditentukan oleh ULP melalui proses lelang. Dan pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa menentukan pemenangnya dari sekarang,” ungkap Diki.

Sementara itu wakil ketua DPRD Majalengka Ali Surahman yang kini tengah mendekam dalam tahanan mengaku tidak pernah diajak bicara dalam masalah pengalokasian dana aspriasi itu, namun ia mengetahui dan mendengar adanya dana aspirasi itu dan siap untuk menjadi saksi kunci apabila diperlukan.

“Saya siap menjadi saksi kunci untuk membeberkan  dana aspirasi DPRD ,” tegas Ali.(S.01/S.02).

461 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/apbd-gate-itu-berkedok-dana-aspirasi/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *