APBD Majalengka 2015 Bisa Cacat Hukum

Majalengka,(Sinarmedia).-
Rapat paripurna DPRD penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) tahun 2015 baru digelar Jum’at (5/12 ) lalu.Padahal sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 seharusnya RAPBD sudah harus ditetapkan paling lambat akhir bulan November dan pihak eksekutif menyampaikan Raperda RAPBD kepada legislatif paling lambat minggu pertama bulan oktober 2014.
Pemerintah kabupaten ( Pemkab ) Majalengka dan DPRD terkesan saling menyalahkan terhadap Keterlambatan Rapat paripurna penyampaian RAPBD Tahun 2015 yang dipastikan akan mengakibatkan molornya penetapan RAPBD 2015 .Pemkab Majalengka berdalih, bahwa keterlambatan itu diakibatkan oleh sikap DPRD yang terlambat menjadualkan sidang paripurnya penyampaian DPRD karena mereka sudah meminta rapat paripurna sejak bulan september lalu.
Namun hal itu dibantah oleh pihak DPRD yang menyatakan bahwa keterlambatan DPRD menjadualkan sidang paripurna dengan agenda penyampaian Raperda APBD 2015 dikarenakan terlambatnya eksekutif menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran – Rancangan Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) dan baru diserahkan pada hari Senin (1/12) dan baru dibahas bersama pada hari Kamis (4/12).
Kepala bidang (Kabid) anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD) Abdul Goni menyebutkan ,eksekutif sudah dua kali menyampaikan surat permohonan penjadualan rapat paripurna penyampaian APBD tahun angaran 2015 yakni tanggal 29 September dan 27 November 2014.
Badan Anggaran DPRD melalui anggotanya Dede Aif Mosoffa tak membantah adanya surat tersebut, namun Anggota DPRD dari fraksi PPP itu menegaskan, DPRD tidak akan mungkin bisa menggelar rapat paripurna DPRD penyampaian RAPBD 2015 karena eksekutif tak pernah menyerahkan dan membahas bersama KUA-PPAS.
Pihak eksekutif baru menyerahkan dokumen KUA-PPAS hari Senin (1/12) , padahal pembahasan KUA-PPAS merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilewatkan sebelum adanya rapat paripurnya penyampaian RAPBD karena KUA-PPAS merupakan cantolan atau rancang bangun dari RAPBD itu sendiri.
Keterlambatan pemerintah dalam menyerahkan KUA-PPAS itu membuat DPRD tidak mempunyai cukup waktu untuk membahasnya secara komprehensif.Padahal pembahasan KUA-PPAS membutuhkan waktu paling sedikit satu bulan tapi sekarang dipaksa harus selesai satu hari ,dalam hal ini DPRD dipaksa karena waktu yang mepet untuk tergesa-gesa menetapkan APBD 2015 hingga bisa berakibat menghasilkan APBD yang buruk tanpa memprioritaskan pembangunan, nilai keadilan dan kepatutan.
Lebih memprihatinkan lagi lanjut Dede, terjadi saat pembahasan KUA-PPAS Kamis (4/12) lalu dimana Rancangan Pembangunan Kerja Daerah (RKPD) yang disodorkan eksekutif yang menjadi landasan penyusunan KUA-PPAS tidak ditanda tangani Bupati hingga ia sebagai anggota Banggar DPRD memilih walk out dari pembahasan KUA-PPAS.
“Saya memilih Walk out dari pembahasan karena KUA-PPAS tidak mempunyai rujukan terhadap RKPD tahun 2015, Perbup tentang RKPD yang dijadikan konsideran ternyata belum ditanda tangi oleh Bupati , artinya pembahasan KUA-PPAS tidak boleh dilanjut”, Ujar Dede.
Ditegaskanya, APBD 2015 bisa cacat hukum karena RKPD yang dijadikan konsideran KUA-PPAS bukan dokumen resmi karena belum menjadi Peraturan bupati ( Perbup),sementara kalau proses awalnya sudah cacat hukum maka akan menghasilkan produk yang cacat hukum pula.
Dijelaskanya, KUA – PPAS lahir dari sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini termaktub dalam Permendagri No 37 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) point a, bahwa pedoman penyusunan APBD 2015 meliputi salah satunya adalah sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah. KUA – PPAS 2015 Kabupaten Majalengka harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten tahun 2015 yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TAHUN 2015. Sehingga kalau kemudian tidak sinkron antara RKPD dengan RKP maka harus ada evaluasi. (Red).

435 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/apbd-majalengka-2015-bisa-cacat-hukum/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *