Biaya Pemilihan Bupati Majalengka Rp.32 Miliar

 

Majalengka,(sinarmedia).-

Anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Majalengka tahun 2018 mendatang mengalami penurunan dari Rp59 Miliar menjadi Rp32 Miliar. Penurunan anggaran biaya tersebut dikarenakan pelaksanaan Pemilukada Majalengka dilakukan serempak dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat hingga bisa menghemat sekitar Rp27 Miliar.

Menurut ketua KPUD Majalengka Supriatna, berkurangnya anggaran ini karena ada sejumlah honor yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti  honor PPK, PPS serta honor kelompok kerja yang biasanya alokasi anggaran disediakan dari APBD II. Sementara  honor yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten saat ini diantaranya KPPS yang satu orangnya pada pemilu lalu diberikan honor sebesar Rp450 ribu, sementara jumlah KPPS di Kabupaten Majalengka mencapai 2.192 KPPS.

Dari anggaran tersebut sekitar Rp12  milyar dialokasikan untuk pengadaan alat peraga. Dalam upaya  mengurangi beban anggaran pengadaan alat peraga sosialisasi pemilu dan tata cara pencoblosan, pihak KPU akan berupaya melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan pasangan calon kepala daerah. Calon kepala daerah diperbolehkan untuk menyediakan alat peraga sendiri untuk melaksanakan sosialsiasi kepada calon pemilihnya.

“Kebutuhan anggaran tersebut belum mengakomodir kebutuhan anggaran untuk pengawas pemilu daerah, yang biasanya sebagian anggarannya dialokasikan pula di KPUD,“ ujar Supriatna.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Majalengka Supriatna menghimbau kepada masyarakat untuk cerdas memilih para calon kepala daerah. Apabila ada calon yang menggunakan “money politik” (politik uang-red)  dalam berkampanye sebaiknya masyarakat jangan menerima uang tersebut dan harus berani  melawan apabila ada intimidasi dari para kandidat calon.

“Pilihlah calon pemimpin dengan lebih selektif dengan cara cerdas kenali lebih dalam dan tanyakan visi misi dan cita-citanya,” tegasnya.

Dijelaskannya, sudah seharusnya masyarakat bisa memilih orang yang tidak melakukan pelanggaran pemilu, logikanya baru calon kepala daerah saja sudah banyak melakukan pelanggaran, bagimana kedepan setelah menjadi kepala daerah kemungkinan akan banyak aturan juga yang akan dilanggarnya.

“Hal itu sangat penting karena jangan sampai salah memilih pemimpin, cita-cita calon pemimpin menjadi  dasar kesepahaman dan menentukan arah pemerintahan mendatang jika cita-citanya hanya untuk menjadi penguasa tentunya tidak akan memperhatikan kemajuan dari berbagai sektor yang ada hanya memperhatikan jabatan dan golonganya saja, hindari ajakan memilih yang tidak sesuai dengan nurani,“ paparnya.

Berkaitan dengan masalah hak suara,Supriatna mengakui adanya penurunan sedikitnya sekisar 1.000 suara yang disebabkan masih ada sejumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Diharapkan masyarakat yang belum memiliki e-KTP bisa menggunakan surat keterangan kependudukan yang ditanda tangani oleh Kepala Disdukcapil. Selain itu dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menjadi persoalan tambahan menurunnya hak suara yang harus dipikirkan bersama.(S.04).

274 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/biaya-pemilihan-bupati-majalengka-rp-32-miliar/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *