Bupati Sutrisno Diadukan Ke Mabes Polri

Majalengka,(Sinarmedia).-

Dianggap menyalahgunakan wewenang karena melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak,  Bupati Majalengka H.Sutrisno diadukan ke Mabes Polri oleh PT.Lakban Silinggapuri pengembang pembangunan perumahan PNS Sindangkasih. Sebelum diadukan ke Polisi  PT.Lakban Silinggapuri sudah melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada Bupati namun tidak digubris.

Menurut Dani, perwakilan dari PT. Lakban Silinggapuri yang juga Pimpro pembangunan Perumahan bagi Pegawai Ngeri Sipil (PNS)  Sindangkasih menyatakan, pihaknya terpaksa mengadukan Bupati ke Mabes Polri karena upaya-upaya untuk berdialog dengan Bupati tidak pernah ditanggapi.

Dani menyayangkan sikap Bupati yang langsung mengambil keputusan mengeluarkan surat perintah menghentikan aktifitas pembangunan perumahan bagi PNS  tanpa memanggil atau memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak pengembang. Penghentian akitifitas pembangunan itu  tambah Dani tentu saja telah menimbulkan kerugian bagi PT.Lakban Silinggapuri.

“Mestinya sebelum memutuskan penghentian akitfitas pembangunan, Bupati memanggil dulu kami atau memberikan peringatan terlebih dahulu kalau memang ada kesalahan  kami bisa jelaskan, tidak memutuskan kerjasama secara sepihak,” ujar Dani.

Menurut Dani, berdasarkan  surat yang diterima dari Bupati tanggal 25 Januari 2016, pemutusan kerjasama secara sepihak oleh Bupati tersebut dikarenakan  beberapa alasan diantaranya PT.Lakban dituding telah mengkomersilkan tanah dan masa kontrak telah habis. Padahal hal-hal yang dipermasalahkan itu bisa dijelaskan oleh pihak PT.Lakban, namun sayang tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi.

Ditegaskannya, tudingan kepada PT.Lakban Silinggapuri  telah mengkomersilkan tanah sebenarnya masalah tersebut bisa dijelaskan dan kalau alasan masa kontrak telah habis sejak tahun 2012 kenapa Bupati pada tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 masih mengeluarkan surat keputusan (SK) dan tidak pernah dipermasalahkan.

Hingga saat ini setelah keluarnya surat penghentian aktifitas, Bupati Sutrisno tidak pernah memberikan kesempatan kepada PT.Lakban untuk  menjelaskan hingga nasib PT.Lakban digantung  tidak jelas selama sekira enam bulan terakhir ini. Bupati malah kemudian membentuk tim  khusus untuk menyelesaikan masalah pembangunan rumah PNS Sindangkasih yang diketuai oleh Sekda H.Ahmad Sodikin dan wakil ketua Asisten Pembangunan H. Abdul Gani.

Wakil ketua tim Abdul Gani ketika dikonfirmasi Sinarmedia membenarkan terbentuknya tim untuk menyelesaikan masalah pembangunan perumahan PNS Sindangkasih. Tim yang diketuai oleh Sekda tersebut kata Dani terdiri dari beberapa unsur dinas dan sudah bekerja melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan masukan kepada pimpinan.

Berdasarkan rapat terakhir kata mantan kepala dinas pertanian itu, rumusan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pembangunan perumahan  PNS hasil kajian Tim  sudah diserahkan  kepada pimpinan  dan tindak lanjutnya bukan kewenangan tim lagi.Namun yang pasti kata Abdul Gani tim bekerja untuk menyelesaikan masalah hingga masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya baik pengembang maupun pemerintah .

Sementera itu dalam surat perihal perintah penghentian aktifitas pembangunan perumahan PNS Sindangkasih nomor 845.1/091/BKD tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani Bupati Sutrisno, pihak PT Lakban Silinggapuri dituding telah melakukan penjualan tanah kavling kepada calon konsumen dengan harga jauh di atas penetapan Pemkab Majalengka sebagaimana Keputusan Bupati nomor 212 tahun 2012 yaitu sebesar Rp.15 ribu per meter.

Dengan alasan itulah Bupati memutuskan membatalkan kesepakatan bersama dengan memerintahkan menghentikan kegiatan pembangunan perumahan PNS Sindangkasih dan PT.Lakban harus memenuhi beberapa kewajiban.

PT.Lakban dituntut untuk mengembalikan uang konsumen yang telah melakukan transaksi tapi belum dilakukan pelepasan haknya,menyelesaikan pembangunan unit rumah yang telah dilakukan pelepasan haknya dan menyelesaikan kewajiban penerbitan sertifikat bagi konsumen yang telah proses pelepasan hak dan akad kredit.

Berdasarkan pengamatan Sinarmedia, keluarnya surat pembatalan kerjasama antara Pemkab Majalengka dengan  PT.Lakban Silinggapuri itu hanya berselang beberapa hari menjelang pemeriksaan  Bupati dan sejumlah Pejabat Majalengka lainnya oleh Kejasaksaan tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait proses pembangunan perumahan PNS Sindangkasih.(S.01).

694 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/bupati-sutrisno-diadukan-ke-mabes-polri/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *