Bupati Sutrisno Dinilai Bertindak Sewenang-Wenang

Majalengka,(Sinarmedia).-

Bupati Majalengka H. Sutrisno dinilai telah bertindak sewenang-wenang dan cenderung arogan dalam melakukan mutasi pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Majalengka. Penilaian itu mengemuka karena dalam beberapa kali mutasi yang dilakukan ada sejumlah pejabat yang termasuk dialih tugaskan walaupun baru menduki jabatan selama empat bulan bahkan 1 bulan.

Kondisi ini tentu saja sangat meresahkan sejumlah pejabat karena memberikan dampak psikologis yang tidak baik dan mengganggu ketenangan pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu mutasi yang dilakukan seperti main-main karena banyak pejabat yang bolak-balik kembali menduduki jabatan sebelumnya.

Seperti  pejabat eselon II H. Yayan Sumantri yang balik lagi menjadi kepala Bapeda, H. Wawan Suwandi yang balik lagi menjadi kepala dinas pertanian, H. Bayu Jaya dari staf ahli kembali lagi memimpin Dinas Hutbunak.

Penilaian adanya kesewenang-wenangan dalam mutasi dilontarkan oleh mantan Sekda Majalengka H. Ade Rahmat Ali. Menurut Ade kebijakan Bupati dalam memutasikan pejabat selama ini bisa dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenangan karena tidak mengindahkan aturan yang ada. Seharusnya tidak perlu ada pejabat yang baru 1 bulan atau empat bulan dimutasikan lagi terkecuali pejabat itu terlibat kasus atau masalah serius.

Diakui Ade selama menjadi Sekda sekaligus sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat ) seringkali ia tidak pernah diajak bicara membahas masalah mutasi, tapi yang ada adalah menerima daftar pejabat yang akan dimutasikan. Diakui pula ia sempat tidak hadir dan tidak mau menanda tangani surat undangan untuk mutasi karena merasa tidak pernah diajak bicara membahas mutasi padahal ia adalah Ketua Baperjakat.

Ditegaskan Ade berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Kepala Daerah dalam mutasikan pejabat tidak boleh ada konflik kepentingan tapi benar-benar harus obyektif.

Hal senada juga disampaikan wakil ketua DPRD H. Ali Surahman, menurut politisi dari partai Gerindra ini, kebijakan Bupati Sutrisno yang merotasi atau memutasikan pejabat yang baru satu bulan atau empat bulan benar-benar tindakan sewenang-wenang dan harus masuk rekor MURI.

“Wah bener-bener hebat, baru ada Bupati  seperti ini  yang memutasikan pejabat semaune dewek makanya saya usulkan untuk masuk MURI,” ujarnya.

Tindakan “arogansi” dalam mutasi ini tambah Ali sebagai bukti tidak difungsikannya Baperjakat dalam pelaksanaan rotasi atau mutasi selama ini.

Berdasarkan hasil study banding yang dilakukan oleh DPRD ke kabupaten lain, mutasi dilakukan terhadap pejabat yang sudah menduduki  jabatan  selama 2 sampai 5 tahun. Menurut Ali bagaimana pejabat bisa tenang dalam bekerja kalau selalu dihantui ketakutan dimutasikan.

Seperti dalam  mutasi yang digelar 3 mei lalu  terkesan ada konflik kepentingan diantaranya  mutasi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), H. Jojo Hadiwijaya, SH yang dipindahkan menjadi Staff Ahli Bupati untuk menggantikan DR. H. Sadili yang kini menjadi kepala Disdukcapil baru.

Dalam mutasi yang dilakukan akhir bulan Maret lalu, sebenarnya surat pemindahan Jojo untuk menempati posisi staf Ahli bupati sudah keluar dan sudah dilantik namun dibatalkan karena terbentur aturan dari Mendagri akhirnya posisi Jojo tetap dikembalikan ke Disdukcapil dan baru pada mutasi kali ini Jojo dipindahkan karena surat ijin dari Mendagri sudah keluar.

Menurut  salah seorang PNS pemutasian diduga syarat konflik kepentingan, karena apabila melihat  kinerja H. Jojo selama memimpin Disdukcapil ini bisa dibilang berhasil, bahkan meraih prestasi dan penghargaan.

Sementara pejabat eselon II lainnya yang baru empat bulan menjabat sudah dipindahkan adalah H. Adang Haedar dari Kadishub dan Informatika dimutasi menjadi kepala BPLH, Yusanto Wibowo dari kepala BPLH menjadi Kadishub dan yang lebih menyakitkan menimpa Hj. Nadisha Hanna Hariztin yang hanya menikmati jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan selama empat bulan saja karena ia dikembalikan lagi menjadi staf ahli Bupati.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Majalengka, H. Sanwasi menegaskan bahwa proses mutasi jabatan sudah sesuai dengan aturan dan merupakan kebutuhan. Dimana proses mutasi yang dilakukan selama ini sudah melalui hasil evaluasi kinerja pegawai. Sanwasi menjelaskan evaluasi kinerja ini beragam variabelnya selain penilaian kinerja, mutasi juga untuk kekondusifitas internal tempatnya bekerja.

“Mutasi ini merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja pegawai, selain itu juga sebagai bentuk penyegaran pegawai, dan alasan mutasi juga bisa untuk mengkodusifkan internal kantor tempat pejabat tersebut bekerja,” katanya

Mantan Kadisdik ini membantah bahwa proses mutasi tidak sesuai aturan, menurutnya proses mutasi ini sudah sesuai dengan aturan dan kajian dari Baperzakat. Yakni berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.2.-3441 tahun 2016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang pemberhentian H. Jojo Hadiwijaya, SH dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi staf ahli bidang hukum. Dan berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka nomor 800/KEP.120-BKD/2016 tanggal 2 Mei, tentang mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana.(S.02).

867 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/bupati-sutrisno-dinilai-bertindak-sewenang-wenang/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *