Dana BOS Rp.9 Milyar diduga Jadi Bancakan

Majalengka,(Sinarmedia).-

Proses pengadaan buku perpustakan untuk sekolah dasar (SD) di Kabupaten Majalengka yang dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diduga melanggar aturan. Selain itu pengadaan buku ini   terindikasi syarat permainan mulai dari penentuan pengusaha pemenang yang terkesan dimonopoli oleh pihak tertentu hingga adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha.

Hal ini terungkap dari pengakuan beberapa kepala SD yang ada di Kabupaten Majalengka yang mengeluhkan terkait pengadaan buku yang tidak pernah diajak berbicara sehingga pihak sekolah tidak mempunyai kesempatan untuk memilih buku, karena buku tersebut langsung dikirim ke sekolah.

tumpukan-buku-warna-warni2222Modus yang dilakukan pengusaha di tiap UPTD kecamatan hampir sama yakni pengusaha menggandeng pihak UPTD Pendidikan di tiap kecamatan untuk mengkondisikan para kepala sekolah, yakni dengan membawa pengusaha buku dan mengarahkannya untuk melakukan pesanan buku pada perusahaan tersebut.

“Kami pihak sekolah tidak diberi kebebasan untuk memilih penerbit buku, karena pihak UPTD sudah langsung mengarahkan kepada salah satu pengusaha dengan cara penunjukan langsung,” ujar salah seorang kepala sekolah.

Selain itu beberapa kepala SD mengaku kecewa terhadap salah satu pengusaha buku, karena buku yang dikirim ke sekolah kualitasnya jelek, jauh dari kualitas buku yang lain. Ada juga beberapa kepala sekolah yang mengeluh karena sudah bayar tapi bukunya belum dikirim.

Anggaran untuk pembelian buku perpustakaan ini memang cukup besar, secara keseluruhan bisa mencapai Rp.9 milyar lebih. Angka itu didapat berdasarkan perhitungan dari jumlah siswa SD di Kabupaten Majalengka sebanyak 226 ribu siswa dikalikan Rp.800 ribu per siswa. Berdasarkan Permendikbud bahwa dana BOS boleh dialokasikan untuk perpustakaan sebesar 5 persen maka jumlah keseluruhan untuk pembelian buku-buku perpustakaan mencapai Rp.9 milyar lebih.

Sementara itu menurut salah seorang kepala UPTD pendidikan, semestinya pengadaan buku ini dilakukan secara terbuka dimana sebelum menentukan buku mana yang akan dipilih harus ada pembanding, minimalnya ada tiga perusahaan pernebitan buku yang menyodorkan produk mereka untuk dinilai mana yang layak. Hal ini untuk menghindari praktek monopoli yang dilakukan pengusaha tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka H. Iman Pramudya saat dikonfirmasi Sinarmedia mengaku tidak tahu menahu terkait masalah penjualan buku tersebut. Ia berencana untuk segera memanggil Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk menanyakan hal itu. Ia berharap penjualan buku ke sekolah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dinas agar hal seperti sekarang ini tidak terjadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa pengusaha yang mendapat jatah pengadaan buku tersebut diantaranya adalah  AS (wartawan anggota PWI) yang mendapat jatah di 6 kecamatan diantaranya: Malausma, Bantarujeg, Talaga, Cikijing, Cigambul, Jatitujuh; sementara untuk Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding, dipegang oleh pengusaha berinisial J; Kecamatan Ligung dan Palasah dipegang oleh D; Kecamatan Cigasong oleh pengusaha berinitial DT; sedangkan untuk Kecamatan Kasokandel, Maja dan Jatiwangi merupakan jatah untuk PT. Erlangga. (TIM).

442 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/dana-bos-rp-9-milyar-diduga-jadi-bancakan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *