“Demi Allah Saya Bersumpah”

apep
Oleh: H. Asep Eka Mulyana

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat … … dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Demikian bunyi teks sumpah janji anggota dewan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 27 Tahun 2009. Untaian kata-kata penuh makna tersebut dalam beberapa hari ini telah dan akan diucapkan para anggota dewan terpilih, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga puncaknya pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka sendiri telah melakukan sumpah janji tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014 yang lalu.

Vox populli vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Demikian idiom yang populer di masa renaesance (pencerahan). Konteks dari pernyataan ini pada mulanya lebih dikenal dalam dunia peradilan. Para hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karena itu keputusan para hakim harus mencerminkan keadilan, suatu tindakan yang hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Seperti halnya hakim, tindakan para anggota dewan harus mencerminkan keadilan, sesuai sumpahnya.

Mungkin, hal ini pula yang mendasari perundangan kita, menempatkan kedudukan anggota dewan, sebagai wakil rakyat, sebagai wakil Tuhan, sehingga dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (termasuk revisi terakhir undang-undang yang sama) tidak mengenal istilah pelantikan. Anggota dewan dikukuhkan melalui pengucapan sumpah janji.

Pengucapan sumpah janji adalah komitmen Ketuhanan. Pengucapan sumpah janji merupakan momentum yang sangat sakral. Dalam perspektif teologis, hal itu sebagai media kesaksian dan penyerahan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kewajiban menjalankan apa yang tertuang dalam teks sumpah janji dipertanggung jawabkan langsung kepada Sang Khalik pada hari pembalasan kelak. Saat sumpah janji diucapkan anggota dewan, mereka melakukan kontrak langsung dengan Tuhan. Memikul amanat Tuhan.

Maka sudah seharusnya, pemahaman akan amanat Tuhan yang demikian sakral dan berat dapat meng-inspirasi alam pikir, menyelami kedalaman hati, bahwa setiap pemikiran, setiap ucapan, setiap perbuatan para anggota dewan senantiasa dalam pengawasan Tuhan, sehingga dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugas kontsitusionalnya, para anggota dewan dapat melaksanakannya secara amanah, sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.

Jabatan ‘anggota dewan’ bukan hanya sebagai perangkat pelengkap amanah konsitusi, bukan pula semata-mata ‘petugas partai’ atau ‘pekerja politik’, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas legislasinya terbelenggu kehendak partai, tersandera sanksi pergantian antar waktu. Tugas-tugas atas jabatan ini, yang sesungguhnya merupakan tugas mulia, harus didasari atas kejujuran nurani dan kemauan baik, yang lahir dari dorongan batin sebagai bentuk komitmen Ketuhanan atas sumpahnya yang mengatas-namakan Tuhan.

Pengucapan sumpah janji adalah komitmen kerakyatan. Pengucapan sumpah janji bukan hanya komitmen anggota dewan dengan Tuhan, karena sejatinya anggota dewan lahir melalui proses pemilihan. Rakyat memilih wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat. Maka komitmen kerakyakan adalah wujud kontrak sosial bersama rakyat. Bukan sekedar pemenuhan janji-janji kampanye yang bersifat transaksional. Bukan soal RW anu yang belum mendapat peralatan makan. Bukan soal lingkungan atau blok anu yang belum kebagian papayon (tenda) hajatan. Tidak juga mushola tertentu yang pengeras suaranya belum terbarukan. Bukan, bukan hanya tentang semua itu.

Ada hal-hal lain yang lebih besar yang harus menjadi komitmen kerakyatan. Komitmen ini tentang pendidikan murah bahkan gratis (dalam pemahaman gratis yang sebenarnya, tanpa pungutan apapun). Komitmen ini tentang layanan kesehatan yang tidak sekedar murah, tapi juga layak. Komitmen ini tentang pegawai negeri sipil yang mandiri tanpa tekanan politik. Komitmen ini tentang lapangan pekerjaan yang cukup serta mensejahterakan. Komitmen ini tentang lingkungan yang dieksplorasi tapi lestari. Tidak akan cukup seratusan halaman untuk menulis komitmen kerakyatan lainnya.

Sehingga kelak, tak akan ada lagi pungutan tidak resmi di sekolah-sekolah, tidak ada lagi pasien yang ditolak rumah sakit, tidak ada lagi pegawai negeri sipil yang di mutasi karena gagal mengawal raihan suara, tidak ada lagi upah minimum regional yang timpang, tidak ada lagi kebijakan galian tambang yang semrawut. Semata-mata karena wakil rakyat, baik secara institusi maupun pribadi-pribadi di dalamnya, benar-benar bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah memiliki fungsi yang sama. Fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta pengambilan berbagai kebijakan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Bukan semata-mata mengamankan kebijakan partai atau bahkan ‘pemerintah penguasa’. Lembaga legislatif adalah mitra pemerintah, bukan sub ordinat dari pemerintah, karenanya harus mandiri dan bebas intervensi.

Sumpah janji anggota dewan menempatkan posisi anggota dewan dalam ‘kasta’ khusus dalam tatanan sosial masyarakat kita. Anggota dewan ‘yang terhormat’. Terhormat, karena tidak setiap orang mendapat kehormatan untuk mengucapkan sumpah janji sebagaimana sumpah janji yang anggota dewan ucapkan. Kehormatan ini selayaknya menjadi sebuah motivasi bagi setiap anggota dewan untuk tetap mengaji diri, memperkaya diri dengan ilmu untuk lebih kritis, lebih dekat dengan masyarakat agar lebih aspiratif. Rakyat tidak mengharapkan anggota dewan yang buta dan tuli, tidak peka terhadap kerisauan rakyat.

Pada akhirnya, kita sebagai rakyat, pemilik hak konstitusional, pemberi mandat kepada wakil-wakil kita yang mengucapkan sumpahnya, harus turut mengawasi selama lima tahun ke depan. Berbahagialah kita yang telah memberikan suara berdasarkan pilihan hati nurani. Berbahagialah kita yang tidak menukar keyakinan kita dengan lembaran rupiah, bahkan hanya dengan beberapa bungkus mie instan. Sikap kritis kita sebagai rakyat, sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, merupakan bentuk pertangungan jawab kita kepada Tuhan, kepada Bangsa dan Negara. “Demi Allah saya bersumpah”, semoga kalimat pembuka sumpah janji itu menjadi pembuka kemakmuran pada negeri ini. Semoga Allah SWT bersama kita.

(Penulis adalah Pemerhati Politik , tinggal di Majalengka)

635 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/demi-allah-saya-bersumpah/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *