DSP Tidak Boleh Diberikan Untuk Honor Guru

Majalengka,(Sinarmedia).-
Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebagai dana partisipasi dari masyarakat tidak boleh digunakan untuk membayar honor guru PNS maupun guru honorer. Selama ini banyak SMAN maupun SMKN di Majalengka yang masih menggunakan DSP untuk honor guru padahal untuk itu sudah dipenuhi melalui dana sertifikasi guru dan dana Biaya Operasinal Sekolah (BOS).
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka H. Iman Pramudya didampingi Kabid Pendidikan menengah H. Nasrudin. Pemberian honor guru dengan dalih membayar kelebihan jam mengajar juga tidak diperbolehkan karena kalau dianggap kelebihan jam mengajar, guru yang telah mendapat tunjangan profesi diwajibkan untuk mengajar minimal 24 jam tatap muka hingga 40 jam tatap muka dalam satu minggu.
“Jadi tidak ada alasan guru yang sudah mendapat tunjangan profesi mendapat honor kelebihan jam mengajar karena kewajibannya hingga 40 jam, kecuali bisa mencapai diatas 40 jam tapi hal ini akan sulit dilakukan,” ujar Nasrudin.
Menurut Iman, apabila masih ada pihak sekolah yang masih memberikan DSP untuk honor guru maka hal itu merupakan pelanggaran dan ada sanksinya.
Penggunaan dana pendidikan yang berasal dari orang tua murid harus transparan dan harus digunakan hanya untuk peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah diantaranya PP nomor 48 tahun 2008. Diakuinya saat ini masih banyak SMA dan SMK  di Majalengka yang masih harus dibenahi  dalam menggunakan DSP hingga tidak melanggar aturan.
Masalah DSP ini sempat mencuat beberapa bulan lalu karena Bupati Majalengka mengeluarkan “statemen” larangan adanya pengutan terhadap peserta didik baru dengan alasan untuk menyukseskan Wajar 12 tahun. Namun pada kenyataannya sejumlah sekolah tetap melakukan pungutan dengan dalih dana dari BOS yang dikucurkan pemerintah tidak cukup memenuhi untuk operasional pendidikan.
DSP sebenarnya tidak dilarang oleh pemerintah, berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003  tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini diperjelas lagi dengan PP nomor 48  tahun 2008  tentang pendanaan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka H. Iman Pramudya kembali mengingatkan pihak sekolah agar dalam menggunakan DSP memperhatikan aturan yang berlaku. Apabila ada sekolah yang menggunakan DSP tidak sesuai aturan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan maka  harus siap dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada.
Artinya, tambah Iman, dana sumbangan pendidikan yang diberikan orangtua murid kepada sekolah melalui komite sekolah tidak boleh dibagi-bagikan begitu saja kepada guru tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan.
Ditambahkan Nasrudin, sebelumnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah mensosialisasikan kepada semua sekolah terkait tidak bolehnya dana sumbangan pendidikan (DSP) diberikan untuk honor guru, hal itu sudah di sosialisasikannya pada tahun 2013 lalu sewaktu kepala Dinas Pendidikan masih dipimpin DR. H. Toto Sumianto.
“Alasannya sudah jelas, tidak diperbolehkannya uang DSP yang ditarik dari orang tua siswa untuk honor guru karena  guru  itu sudah mendapatkan dana sertifikasi dari pihak pemerintah yang begitu besar,” kata Nasrudin.
Menurut Nasrudin, sesuai aturan guru yang masih honor juga tidak boleh menerima uang dari DSP, sebab pemerintah sudah memberikan dana bantuan untuk dana guru honor dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) yaitu biaya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPNU) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Nasrudin, kalau di lapangan masih ada guru-guru di sekolah SMA dan SMK masih meminta uang honor dari dana DSP kepada komite sekolah itu merupakan suatu pelanggaran.(S.05/Red)

689 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/dsp-tidak-boleh-diberikan-untuk-honor-guru/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *