SINAR MEDIA

Pengaduan Surya Mulai Ditanggapi Kajati – Surya Siap Buka Aliran Uang “Haram” Ke Muspida

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:08:48 +0000

Majalengka,(Sinarmedia).-
Kepalang basah itulah barangkali sikap yang ingin ditunjukan oleh staf ahli Bupati Surya Darma SH.menyikapi masalah yang tengah dihadapinya. Tak ada jalan lain karena berbagai upaya selama dua tahun tidak menunjukan hasil maka ia siap untuk membuka selebar-lebarnya termasuk menunjukan bukti-bukti kepada aparat penegak hukum tentang adanya aliran uang “Haram “ yang konon mengalir ke kantong Muspida di tahun 2009.
Kecewa tidak mendapat respon postitif dari pimpinanya atas masalah yang tengah dihadapinya ketika ia menjabat kepala kantor Kesbangpol dan Linmas ,Surya Darma terpaksa mengambil jalan yang diyakininya merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah.
Menurut Surya ,sudah dua tahun ia menjaga dan berupaya mencari jalan penyelesaian agar masalah ini tidak mengemuka diketahui publik. Diakui Surya berbagai upaya telah dilakukan seperti mengadu ke pimpinan sesuai dengan norma-norma kelembagaan namun tak ada yang peduli dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya.
“ Karena kita. semua telah menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh seluruh Muspida .Pemerintah daerah bisa kehilangan kepercayaan publik karena pakta integritas hanya sebuah kamuflase saja. Upaya secara patut telah dilakukan baik secara etika ,level-level pimpinan telah ditempuh sesuai dengan norma-norma kelembagaan karena posisi saya saat ini tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah ini, namun satupun tidak ada yang memberikan jalan keluar ,begitu buruknya organisasi pemerintah daerah ini.”Ungkap Surya.
Ditegaskanya, ia tidak berniat untuk menyeret teman-temanya masuk ke persoalan yang tengah dihadapinya , tapi karena tidak ada jalan lain maka dengan berat hati melakukan ini dan memohon maaf apabila ada teman-temanya di kemudian hari dimintai keterangan untuk keperluan penydidikan terhadap kasus yang telah ia beberkan.
“Siapapun tidak ada yang berniat membangun persoalan dengan teman-temanya apalagi dengan atasanya,oleh karena itu saya mohon maaf apabila nanti terlibat dalam proses penyidikan dan atau penuntutan oleh penegak hukum karena situasi dan kondisi ternyata memaksa saya untuk melakukan hal ini.” Tambah Surya lagi.
Menurut Surya ,pasca ia buka-bukaan masalah tersebut di media, ia banyak mendapat ungkapan simpati dari berbagai kalangan,walaupun ada pula yang menyayangkan sikapnya yang dianggap tidak akan menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah .Namun terlepas berbagai pendapat orang ,kini ia sudah menggulirkan masalah itu ke Publik dan kemungkinan disidik oleh aparat penegak hukum,ia sudah menyatakan kesiapan segalanya termasuk kemungkinan dipenjara asalkan tidak sendirian.
Informasi yang diperoleh Surya, masalah yang telah dihadapinya itu kini telah mendapat tanggapan dari Kejaksaan tinggi (Kejati ) Jawa barat. Dan kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi aparat penegak hukum akan segera turun ke Majalengka.
Bukti
Menghadapi kemungkinan terjadinya proses hukum ,Surya siap membuka selebar-lebarnya iformasi kepada aparat penegak hukum termasuk menyerahkan bukti-bukti yang ia miliki termasuk bukti kuitansi penyerahan uang yang tertera dalam kutiansi tersebut untuk Muspida.
Bukti ini tambah Surya akan membuka tabir adanya aliran dana ke Muspida dari berbagai dinas Instansi yang dikoordinir di salah satu bagian di Setda Majalengka.Dana yang disetorkan tersebut diduga kuat berasal dari kegiatan/proyek yang tidak dilaksanakan (fiktif ) atau dilaksanakan sebagian.Dalam masalah ini kata Surya perlu diusut dari mana sumber dana yang disetorkan dan siapa yang memerintahkan untuk pengumpulan dana untuk Muspida tersebut.
Sementara itu UFH salah seorang mantan kasubag di salah satu bagian di Setda yang menanda tangani kuitansi penerimaan uang untuk Muspida ketika dikonfirmasi Sinarmedia mengaku terpaksa membuat kuitansi karena pihak Kesbangpol ketika itu memintanya sebagai bahan laporan.
Ia juga mengakui telah menerima uang dari beberapa instansi namun tidak memakai kuitansi ,yang memakai kuitansi itu hanya kantor Kesbangpol dan dari Satpol PP. Dalam kuitansi yang kini dimiliki oleh Surya Darma tercantum UFH menerima uang setoran sebanyak dua kali yakni kuitansi yang nominalnya Rp. 50 juta dan Rp.15 juta dari total kewajiban yang harus disetor oleh Kesbangpol sebesar Rp.150 juta.
Pro Kontra
Pernyataan Surya Darma di Sinarmedia edisi Maret lalu yang menyatakan akan mengadu ke Presiden dan Kajati karena merasa teraniaya mendapat tanggapan pro dan kontra dari beberapa kalangan pejabat dan masyarakat di Majalengka.
Sebagian menyatakan simpati atas masalah yang tengah dihadapi Surya dan menyesalkan sikap pimpinan yang tidak membantu menyelesaikan masalah tersebut.Langkah yang dilakukan Surya merupakan hal yang wajar karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikanya.
Sementara yang kontra menilai ,langkah yang diambil Surya tersebut merupakan langkah konyol karena akan menjerat dirinya sendiri .Masalah tersebut dianggap bukan masalah kedinasan tapi masalah pribadi yang harus diselesaikan sendiri.
Menanggapi langkah Surya Darma tersebut Bupati Majalengka H.Sutrisno melalui kabag Humas Setda Maman Sutiman menanggapinya dengan dingin. Menurut Bupati niat Surya untuk mengadukan masalahnya ke siapapun merupakan hak individunya, dan itu sah-sah saja.

“Sesuai dengan amanat dari pak Bupati, bahwa beliau tidak akan menanggapi rencana Surya Darma yang akan mengadu ke presiden. Silahkan saja, itu hak pak Surya,” kata Maman saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.( Tim ).

Incoming search terms:

Seharusnya Bupati Tegas

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:07:27 +0000

Rendahnya kualitas pembangunan sarana infrastruktur selama tahun 2011 mendapat sorotan dari DPRD.Setelah komisi C melayangkan nota komisi kini giliran fraksi-fraksi di DPRD yang memberikan catatan pada LKPJ Bupati tahun 2011 terkait buruknya pekerjaan proyek-proyek pembangunan fisik yang ada di kabupaten Majalengka.

Catatan yang diberikan oleh DPRD sudah seharusnya diapresiasi oleh Bupati pada tahun 2012 ini.Bupati harus bertindak tegas terhadap siapapun yang menyebabkan kualitas pekerjaan pembangunan di Majalengka rendah.

Rendahnya kualitas pekerjaan pembangunan tidak bisa semata-mata menyalahkan pihak rekanan (pemborong-red) saja yang mengerjakanya asal-asalan tapi juga bisa disebabkan faktor lain. Bisa karena perencanaanya yang tidak benar, bisa juga karena tidak berfungsinya para pengawas lapangan yang ada di BMCK atau faktor lain.

Kalau saja para pengawas menjalankan fungsinya dengan baik maka sangat kecil kemungkinan pihak rekanan untuk berbuat nakal.Yang menjadi pertanyaan kenapa para pengawas ini begitu lemah dalam melakukan pengawasan.Akibat rendahnya kualitas pekerjaan proyek-proyek pembangunan tersebut ada beberapa proyek yang harus masuk ranah hukum setelah sebelumnya juga terkena pemeriksa dari BPK.

Masyarakat berharap di tahun 2012 ini tidak ada lagi pekerjaan yang dilaksanakan asal jadi seperti pembangunan taman air mancur di alun-alun, tidak ada lagi jalan yang baru saja beberapa bulan dibangun sudah rusak lagi, tidak ada lagi bangunan sekolah yang dikerjakan tidak memenuhi standar karena akan berdampak pada keselamatan murid-murid.Kita tunggu respon dari Bupati setelah LKPJ 2011. Ketika tahun ini hal-hal tersebut masih saja terjadi maka ketidak tegasan sikap Bupati patut dipertanyakan.***

Incoming search terms:

Anggaran Pembuatan Umbul-Umbul Rp.452 Juta Dipertanyakan

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:06:29 +0000

Majalengka,(Sinarmedia).-

Proyek pengadaan “umbul-umbul” nampaknya seperti proyek “Siluman” saja ,selain anggaran tersebut “ujug-ujug “ ada di DPA kecamatan , pembuatanya menurut khabar yang beredar juga direncanakan dikerjakan oleh rekanan yang dikoordinir oleh bagian Sarana setda kabupaten Majalengka.

Disebut proyek “ujug-ujug” karena beberapa Camat mengaku tidak pernah merasa mengusulkan proyek pengadaan umbul-umbul tersebut namun tiba-tiba saja menjelang penetapan APBD 2012 sudah tercantum dalam DPA .Namun yang lebih disesalkan lagi walaupun anggaranya ada di Kecamatan ,pembuatanya justru dikoordinir di Setda.

Informasi yang diperoleh Sinarmedia anggaran untuk pembuatan umbul-umbul tersebut bervariasi tergantung jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut.Setiap desa/kelurahan mendapat jatah 10 umbul-umbul jika dikalikan dengan jumlah desa/kelurahan yang mencapai 336 desa/kelurahan maka jumlah umbul-umbul yang akan dibuat sebanyak 3.360 buah ditambah dengan jatah kecamatan yang mendapat 10 umbul-umbul yakni 260 buah ,jadi jumlah keseluruhan pembuatan umbul-umbul mencapai 3620 buah . Dengan harga satuan umbul-umbul yang mencapai Rp. 125 ribu maka anggaran keseluruhan pembuatan umbul-umbul mencapai Rp.452,5 juta .

Beberapa Camat yang dikonfirmasi terkait pengadaan umbul-umbul itu memilih bungkam tidak mau berkomentar ,hanya Camat Majalengka, Yusanto Wibowo, S.Ip. MP, yang mau berkomentar.Menurut Yusanto , tahun ini memang ada proyek pengadaan umbul-umbul untuk di sebarkan di kelurahan dan desa,namun pembuatanya diserahkan kepada kecamatan masing-masing.

“ Benar ada pengadaan umbul-umbul tapi pengerjaanya oleh kecamatan ,bagian sarana memang pernah menyarankan untuk keseragaman apabila belum ada pengusahanya di bagian Sarana ada yang sudah biasa dan sanggup”.Ujarnya.

Menurut Yusanto apabila masih ada Camat yang mengganggap pekerjaan itu dikoordinir hal itu salah persepsi dan perlu diluruskan.Karena anggaran tersebut ada di kecamatan maka kebijakanya ada di kecamatan.

Namun setelah ada beberapa wartawan yang melakukan konfirmasi ke bagian sarana terkait pengadaan umbul-umbul tersebut ,maka para Camat langsung dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Sekda H.Ade Rahmat Ali.Dan informasi yang diperoleh keputusanya pengerjaanya tetap akan dikoordinir di bagian Sarana Setda Majalengka.

Kabag Sarana, H. Tatang Rahmat sampai berita ini diturunkan enggan berkomentar, bahkan terkesan menghindar dari awak media. “Saya nanti akan sampaikan ke pa Kabag, karena akhir-akhir ini beliau sedang sibuk,” tutur Kasie Sarana, Nana Rukmana, SH saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya.

Sementara itu Sekda H.Ade Rahmat Ali ketika dikonfirmasi Sinarmedia ,membantah rencana pengadaan umbul-umbul yang mencapai Rp.450 juta lebih itu dikoordinir di Setda.Menurut Ade,karena anggaranya ada di kecamatan maka pengadaanya dilakukan oleh kecamatan.

“Anggaran umbul-umbul kan adanya di kecamatan jadi pihak kecamatanlah yang berhak untuk melaksanakan proyek ini, dan bagian sarana tidak dibenarkan mengedrop barang. Semuanya di serahkan kepada pihak kecamatan,” kata Sekda.

Menurut Ade Rachmat Ali, pengadaan umbul-umbul itu diperuntukan bagi desa-desa yang anggaranya juga di tempatkan di Kecamatan. Dan apabila ada camat yang mengeluhkan bahwa barang tersebut di drop dari bagian sarana itu tidak dibenarkan, karena anggaran pengadaan ada di kecamatan. (Tim)

Incoming search terms:

Agus Tamim Dinilai Arogan “Wakadin” Menelan Korban

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:05:23 +0000

Majalengka,(Sinarmedia).-

Tindakan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kab. Majalengka, Agus Tamim yang memindahkan secara mendadak salah seorang staf di bidang Bina Marga Novi tanpa alasan yang jelas dinilai merupakan bentuk arogansi dari seorang pimpinan.Alasan kepindahan Novi hanya roling dan penyegaran tidak bisa diterima karena tidak ada pegawai lain yang dipindahkan.

Kepindahan seorang staf pada bidang Bina Marga tersebut disesalkan oleh sejumlah pegawai BMCK sendiri .Para pegawai BMCK menduga kepindahan Novi merupakan korban “Wakadin” (wakil kepala dinas ) yang merasa tergangu oleh pemberitaan sinarmedia edisi Maret lalu. Novi dituduh sebagai sumber informasi yang menyebutkan Din (Wakadin ) bisa melakukan piknik bersama keluarganya ke Bali hanya karena Novi adalah tetangga Din.

Saat dikonfirmasi Sinarmedia,Novi sendiri mengakui telah mempertanyakan alasan kepindahanya langsung kepada kepala dinas.Alasan Kadis kepindahanya hanya roling saja,namun ketika dipertanyakan kenapa hanya dia yang dipindahkan,Agus menyatakan bahwa ia berhak untuk memindahkan karena ia seorang kepala dinas dan bisa saja memindahkanya ke Kelurahan.

Sementara Din sendiri kepada Sinarmedia membantah telah berperan dalam memindahkan Novi. Ia mengaku tidak tahu menahu tentang kepindahan tugas tetangganya itu. Menurut Din hal itu merupakan kewenangan kepala dinas dan ia sendiri sudah memprediksi bahwa akan mendapat tuduhan seperti itu dari teman-teman sekantornya.

Sementara itu Agus Tamim membantah telah menunjuk salah seorang stafnya Udin menjadi wakilnya, apalagi mengatur semua proyek di BMCK, termasuk meminta fee proyek dari para pengusaha sebesar 12.5 persen.

“Saya tidak tahu menahu sepak terjang udin apalagi sampai mengatur proyek di BMCK, saat membaca dikoran justru saya kaget karena Udin sampai meminta fee proyek kepada para pengusaha. Apa saja yang di lakukan Udin selama ini bukan perintah saya,” kata Agus saat ditemui Sinarmedia di ruang kerjanya belum lama ini.

Seperti diberitakan Sinarmedia edisi sebelumnya, Udin dianggap memimiliki peran sangat penting dan strategis di BMCK bahkan walaupun ia seorang staf ia mempunyai kewenangan seperti seorang Kepala Dinas. Tugas Udin ini mulai dalam perencanaan program di BMCK, mengatur pembagian proyek, penerimaan fee proyek, hingga mempunyai kewenangan memindahkan pegawai yang ada di kantornya.

Menurut Agus, Ia telah memanggil stafnya itu untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan di media yang di anggap telah mencemarkan nama baiknya. Bahkan ia telah menyiapkan sanksi tegas untuk satafnya tersebut.

“Saya sudah panggil Udin, dan meminta agar ia mempertanggung jawabkan perbuatanya. Untuk sanksi sudah saya keluarkan yakni dengan memerintahkan kepada Udin agar tidak usah bekerja lagi dengan saya, dengan kata lain silahkan untuk pindah,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, ia tidak akan segan untuk menindak seluruh anak buahnya yang di anggap melanggar peraturan yang berlaku. Ia mencotohkan dahulu ia sempat mempunyai staff bernama Ediso, dan bisa dibilang Ediso ini sangat dekat dengannya. Namun ternyata kedekatanya tersebut justru ia mamfaatkan dengan menyalahgunakanya, akhirnya saya tindak dengan tegas.

“Sama hal nya dengan persoalan yang terjadi sekarang, apabila Udin terbukti menyalahgunakan wewenangnya tentu saja akan ditindak dengan tegas,” pungkasnya.(S.03).

Incoming search terms:

Dianggap Melecehkan DPRD Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Akan diadukan

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:04:29 +0000

Majalengka, (Sinarmedia).-

Sejumlah anggota DPRD akan mengadukan kepala Kantor Kesatuan bangsa,politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpol dan Linmas ) Drs.H. Dedi Kusnadi M.MPd. ke ranah hukum karena penyataan-pernyataanya dalam demo menolak pembentukan provinsi Cirebon dianggap telah melecehkan lembaga DPRD.

Menurut anggota DPRD dari partai Patriot Ir.Sumpena ,lembaga DPRD Kabupaten Majalengka merasa tersinggung dengan orasi Kepala dinas Kebangpol dan Linmas Dedi Kusnadi yang mengatas namakan KORPRI ketika demo anti pembentukan provinsi Cirebon beberapa waktu yang lalu.Untuk itu kemungkin DPRD akan menempuh jalur hukum.

Menurut Sumpena , tindakan Dedi tersebut juga telah melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, hingga pantas untuk dilaporkan ke Mendagri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Terlebih lagi Dedi telah mengatasnamakan sebagai Sekretaris KORPRI dan seorang kepala SKPD.

“Lembaga Dewan merasa tersinggung, kami akan tempuh jalur hukum, seharusnya Bupati bisa membina anak buahnya.” tegas Sumpena.

Keprihatinan atas sikap kepala OPD yang tidak pantas tersebut juga disampaikan anggota DPRD dari anggota komisi A H. Toto Sudiana dari partai Golkar .Menurut Toto pernyataan Dedi dinilai telah menghina lembaga DPRD.

“Kami sangat menyayangkan ada PNS yang seperti itu kelakuannya, arogan dan melecehkan DPRD, saya juga mantan PNS seumur hidup baru melihat PNS yang berani menghina lembaga DPRD di depan umum,” ujar mantan Kepala Bappeda dan Asda ini.

Toto berharap ke depan tidak terjadi lagi hal seperti itu, KORPRI, Camat dan PNS berdemo di hari kerja, tentu hal itu akan dibahas secara khusus di Bamus untuk dijadikan bahan pertimbangan, terlepas dari kepentingan pro dan kontra atas rencana pembentukan provinsi Cirebon.

Sementara anggota Komisi A dari Fraksi PKB Ali Muchasin menilai demo warga yang mengatasnamakan Aliansi Milik Rakyat Majalengka salah alamat karena di peraturan perundang-undangan yang berhak menyetujui hasil kajian tentang pemekaran provinsi Cirebon adalah Bupati.

“Waktu KORPRI, Para Camat ikut demo di hari kerja layanan publik terbengkalai, seharusnya yang berdemo itu cukup Forum BPD dan LPM,” jelas Ali.( S.05).-

Incoming search terms:

Perumahan PNS Tidak Tepat Sasaran – Pejabat Diperbolehkan Memesan

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 04:00:39 +0000

Majalengka,(Sinarmedia).-

Program perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sindangkasih yang pada awalnya bertujuan untuk membantu pegawai rendah golongan II atau berpenghasilan Rp. 2.5 juta kebawah memiliki rumah nampaknya melenceng dari tujuan semula.Dengan dalih kurang peminat maka pegawai golongan III dan II pun kini diperbolehkan untuk mengambil .

Dari rencana membangun 800 hingga 1000 unit rumah PNS hingga kini jumlah peminat yang serius mengambil perumahan tersebut hanya 150 orang itupun sudah termasuk diantaranya para pejabat eselon II dan III.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) , dari 540 PNS yang mendaftar hanya 150 PNS saja yang dinyatakan telah lengkap persyaratan administrasi BI cheking. Belakangan diketahui dari 150 PNS yang dinyatakan telah lengkap persyaratanya tidak hanya dari golongan II, justru kebanyakan mereka dari pejabat yang golonganya III dan IV yang notabene gajinya lebih dari 3 juta.

Padahal dalam amanat Keputusan Presiden (Kepres) no 14 tahun 2003, disana sudah jelas tujuan perumahan untuk memnesejahterakan PNS dengan gaji rendah dan tidak memiliki rumah agar memiliki rumah.

“Program perumahan PNS di Kab. Majalengka jelas tidak tepat sasaran dan melenceng dari aturan yang ada, karena kini perumahan PNS yang seyogyanya bagi mereka berpenghasilan rendah justru malah PNS eselon tinggi yang banyak memesanya,” ungkap salah seorang PNS yang namanya tidak untuk disebutkan.

Mahalnya harga perumahan dan status tanah yang belum jelas sejak awal sudah menjadi faktor utama mundurnya para PNS golongan II untuk mengambil perumahan PNS Sindangkasih tersebut. Umumnya para PNS khawatir dengan belum jelasnya status tanah akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Majalengka, Drs. H. Ahmad Sodikin, MM. melalui Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, Dra. Rina Agustiny membenarkan minat dari PNS yang mengajukan permohonan perumahan PNS melalui BKD masih sangat minim. Dari 540 yang mendaftar hanya 150 PNS saja yang telah dinyatakan lulus BI Cheking.

“ Sementara data yang ada pada kami, PNS yang minat sih lumayan banyak ada 540 orang. Namun yang lolos verifikasi BI Cheking baru 150 saja,” kata Rina melalui Kasubid Kesejahteran dan penghargaan pegawai Maya Adriyati S.STP.

Maya juga mengakui apabila perumahan PNS ini kurang diminati bagi PNS golongan II, justru banyak di ambil para PNS yang golongan III dan IV. Namun berdasarkan kesepakatan pengembang karena perumahan ini minim peminat akhirnya PNS yang bukan golongan II juga di perbolehkan mengajukan permohonan.

“Memang ada PNS yang dari golongan III dan IV yang sudah mengajukan permohonan dan dinyatakan lolos BI Cheking. Namun jumlahnya tidak banyak sih,” Jelasnya.

Lebih lanjut Maya menjelaskan, antara PNS II dan golongan III, IV tentu ada perbedaan fasilitas yang di dapat. Apabila PNS yang bukan dari golongan II tentu saja akan dikenakan biaya suku bunga yang lebih besar, berbeda dengan PNS golongan II di lihat dari harga jauh lebih murah dan suku bunga yang kecil karena sudah mendapat subsidi.(S.03).

Incoming search terms:

Ribuan Warga Demo Desak DPRD Tolak Provinsi Cirebon – P3C Akan Laporkan Pejabat Mangkir Kerja

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 03:59:51 +0000

Majalengka, (Sinarmedia).-
Dukungan masyarakat kota angin terhadap penolakan pembentukan provinsi Cirebon terus mengalir, belum lama ini sebanyak 5.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Milik Rakyat Majalengka (Almirama) yang terdiri dari gabungan dua puluh tiga organisasi melakukan demo di gedung DPRD dan Pendopo Kabupaten Majalengka.

Ribuan warga sejak pukul 09.00 WIB sudah mengepung kantor wakil rakyat ini, dengan aksi damai warga menyampaikan aspirasinya agar para anggota dewan ikut bersama-sama membela suara rakyat Majalengka dalam menolak pembentukan provinsi Cirebon.

“Kami harapkan agar DPRD Majalengka memperhatikan aspirasi kami, menurut kami wilayah III Cirebon tingkat kesejahteraannya paling rendah di Jawa Barat jadi belum layak menjadi provinsi,” ujar ketua Almirama sekaligus ketua Gabungan Barisan Inisiatif Anak Siliwangi (GIBAS), H. Youce Pantouw.

Menurut Youce, dasar rakyat Majalengka menolak dengan tegas pembentukan provinsi Cirebon adalah agar wilayah Jawa Barat tidak terpecah-belah. Dan wacana pembentukan provinsi Cirebon yang meibatkan rakyat Majalengka ini jelas dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban.

Hal senada juga disampaikan Camat Majalengka, Yusanto Wibowo yang mewakili dua puluh enam (26) Camat se-kabupaten Majalengka mengatakan, agar DPRD melakukan kajian yang komprehensif tidak hanya mempertimbangkan masukan dari Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon.

“Masyarakat Majalengka dari 26 Kecamatan sudah membuat pernyataan resmi bermaterai, surat itu sudah disampaikan ke Bupati, Gubernur dan Kementarian Dalam Negeri, mohon jadi pertimbangan DPRD,” ujar Yusanto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Surahman mengatakan secara pribadi dan menyatakan menolak pembentukan provinsi Cirebon. Pria yang akrab di panggil Momon ini juga berpesan kepada seluruh masyarakat Majalengka agar tidak berbuat anarkis dalam melakukan demo penolakan ini.

“Kami seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak pembentukan provinsi Cirebon,” kata Surahman.

Sementara itu anggota komisi A dari Partai Keadilan Sejahtera, Asep Aminuddin berpendapat bahwa DPRD harus jeli dan cermat dalam mengambil keputusan terkait pembentukan provinsi Cirebon.

“Harus dilakukan kajian komprehensif yang wewenangnya ada di eksekutif, nanti pemerintah bisa menjelaskan berdasarkan hasil kajian, apakah layak Majalengka menjadi wilayah provinsi Cirebon,” jelas Asep.

P3C Tanggapi Dingin

Menanggapi aksi demo besar-besaran yang dilakukan ribuan masyarakat menolak provinsi Cirebon, ditanggapi dingin ketua PD P3C Majalengka Drs. H. Maman Usman melalui sekretaris percepatan, Arif Sutandi mengatakan demo penolakan itu tidak menunjukkan masyarakat Majalengka yang sebenarnya, sebab mayoritas yang terjun demo tersebut kebanyakan adalah para PNS yang dipimpin langsung oleh pejabat semisal Camat, kepala bidang dan kepala dinas.

“Kami juga hadir waktu demo hari Kamis, 12 April itu. Tapi kami cuma nonton. Kami tahu siapa itu Dedi Kusnadi, kami pun tahu siapa camat Majalengka itu, dan orang-orang vokal penolakan, yang rata-rata mereka adalah pejabat atau kepala desa. Seharusnya hal ini menjadi catatan penting bagi BKD Majalengka, karena para PNS yang terjun demo telah melalaikan rutinitas hariannya dengan terjun demo pada waktu jam kerja dinas.” Ungkapnya.

Arif menambahkan, jika pihak BKD tidak memberikan teguran secara tertulis kepada para PNS yang terjun demo. Jika BKD tidak memproses para PNS yang mangkir kerja itu merupakan sikap diskriminasi terhadap PNS. Pihaknya akan melaporakan ke BKD provinsi maupun langsung ke BKN.

“Saat ini kami pun masih punya data dan bukti terhadap seorang sekretaris desa Sumberjaya hanya karena ikut-ikutan P3C, harus menerima somasi dari BKD dan camat Sumberjaya. Padahal sama sekali tidak melanggagar PP No. 53 tahun 2010. Sedangkan yang ikut demo justru sudah melanggar PP tersebut terkait indisipliner. Mereka yang datang demo ke DPRD tersebut mayoritas adalah PNS dan pejabat publik yang notabene tugasnya harus melayani masyarakat. ” Ujarnya.

Mantan kadus desa Cipaku ini mengatakan, pihaknya pun mengomentari tentang jumlah massa yang turun ke DPRD, kemudian berlanjut ke gedung putih (pendopo) hanya berjumlah 500 orang saja, tidak mencapai 5000 orang seperti yang tertulis pada surat ijin ke polrest Majalengka.

“Kami juga ikut terjun waktu demo, mungkin jumlah kami hanya 50 orang. Tapi, kami tahu persis situasi demo waktu itu. Kami pun tahu siapa saja orang-orang penggeraknya.“ Tandasnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan pihaknya tidak akan melakukan demo kembali ke DPRD maupun ke pendopo Majalengka. Pihaknya hanya akan melaporkan kepada pihak berwenang bahwa yang terjun demo tersebut adalah mayoritas PNS yang seharusnya bekerja melayani rakyat seperti halnya rutinitasnya dan kami pun akan mengusut siapa-siapa saja yang merobek dan membakar bendera P3C, karena hal itu sudah merupakan bentuk pelecehan.

“Waktu itu kita lihat juga para demonstrans ada yang menuliskan dan mengucapkan DPR goblog turun. Itu pun sudah merupakan bentuk pelecehan kepada lembaga tinggi negara sebagai wakil rakyat. Dibandingkan dengan aksi yang kami lakukan, kami masih menjunjung tinggi etika. Bahkan massa kami yang hadir pada waktu itu (Januari 2012) tidak dibolehkan masuk, kami turuti untuk menjaga etika.” Ungkapnya.

Arif menjelaskan dalam hal ini bupati Majalengka telah secara langsung menunjukkan arogansinya dengan mengerahkan para bawahan yang berstatus PNS. Padahal kepala daerah lainnya di Ciayumajakuning tidaklah seperti bupati Majalengka, sewaktu DPRD belum memutuskan menolak atau mendukung.

“Kami sama sekali tidak gentar, karena Kemendagri pun sudah mengkaji dan nilai statuta kajian P3C menurut versi Kemendagri jatuh pada angka 470 poin. Sedangkan dalam kajian quick count nilainya mencapai 450 poin. Sedangkan, standar nilai point layaknya rekomendasi pada permasalahan sebuah pemekaran minimal bernilai 380 poin.” Tandasnya saat ditemui di daerah Kadipaten. (Tim)

Incoming search terms:

Ruang Peluang Usaha Sudah Disiapkan – Pengusaha Diharapkan Tanam Investasi

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 03:58:34 +0000

Majalengka,(Sinarmedia).-

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan jalan tol di Majalengka diharapkan bisa menjadi peluang bisnis besar bagi pengusaha. Khususnya bagi pengusaha asing di luar negeri.

“Majalengka akan menjadi tata ruang nasional sebagai pusat pembangunan wilayah timur Jawa Barat. Oleh karena itu, silahkan kepada investor dan pengusaha dari sekarang berpikir realistis untuk menanamkan modal di Majalengka. Ruang peluang usaha sudah kami siapkan. Sekarang tinggal pelaku bisnis yang mempertimbangkan berinvestasi di Majalengka,”.Ujar Bupati pada sosialisasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi para pelaku usaha belum lama ini.

Dalam kesempatan itu Bupati menyarankan agar semua pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka untuk melayani siapapun invsetor yang akan berinvestasi di Majalengka. “Modal utama kita sekarang adalah kemauan. Majalengka akan menjadi magnet pembangunan yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.” Tambahnya.

Bupati H.Sutrisno merespons positif digelarnya sosialisasi tersebut. Baginya, adanya LKPM yang terpelihara menjadi akses untuk bersama-sama pengusaha membangun Majalengka. “Jika ruang komunikasi sudah terbuka, maka tidak menutup kemungkinan para pengusaha mampu meningkatkan pembangunan,” katanya.

Sementara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka Drs.Agus Permana mengatakan, tujuan sosialisasi adalah untuk membangun komunikasi antara Pemkab Majalengka dengan para pengusaha, mematuhi aturan pelaporan usaha, serta meningkatkan sinergitas.

“Tantangan pembangunan di Kabupaten Majalengka ke depan semakin besar. Realistis investasi di Kabupaten Majalengka ke depan makin meningkat. Ini perlu diantisipasi dengan menjaga komitmen melalui sistem pelaporan LKPM yang lebih terpelihara,” ujarnya.

Untuk bentuk sosialisasi, kata Agus, dilakukan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan bertukar pengalaman. “Dua narasumber yang dipersiapkan adalah perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat yang membidangi Wilayah III Cirebon Iwan Sukyana, Kabid Pengendalian Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Rina Khutmainnah, serta dari Pemkab Majalengka,” jelas mantan kasatpol PP ini.( S.05).

Incoming search terms:

UMKM di Majalengka Terkendala Modal

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 03:57:55 +0000

Majalengka, (Sinarmedia).-
Sebagian besar produsen industri kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka masih menggunakan sistem pengolahan tradisional dalam berproduksi. Hal ini disebabkan pengembangan UMKM dan industri masih terkendala modal dalam membeli peralatan produksi yang canggih.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka,Drs. H. Iman Pramudya MM. didampingi kepala Bidang Perindustrian,Drs. H Asep Iwan Haryawan di sela-sela kegiatan Pelatiahan Teknis Produksi dan Kemasan Industri Kecil Menengah (IKM) makanan ringan, yang diselenggarakan Direktorat IKM Wilayah II, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI, di Hotel Putra Jaya Majalengka belum lama ini.

Menurut Iman, dari seluruh industri kecil yang bergerak di bidang usaha produksi makanan dan minuman yang jumlahnya mencapai 9.000, sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan tradsional, artinya belum menerapkan teknologi pengolahan pangan tepat guna, untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Kondisi ini lanjutnya karena keterbatasan kemampuan para pelaku usaha dalam pengetahuan dan aspek dukungan modal usaha. Sehingga tetap bertahan dengan system pengolahan produk yang masih tradisional.

“Mereka hanya memiliki resep cara membuat makanan atau minuman lalu diolah menjadi produk jadi hingga bisa dipasarkan,” katanya.

Padahal menurut Iman, tidak sedikit teknologi pengolahan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Ditambah lagi jika merujuk pada ketentuan, banyak yang perlu diperhatikan dalam mengolah produk makanan dan minuman mulai dari aspek keamanan produk pangan, hingga penggunaan dan pengaturan bahan tambahan pangan.

Sementara H.Asep Iwan menambahkan, para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kota angin ini. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

“Untuk itu pemerintah khususnya dibidang industri ini perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan potensi industri di masyarakat, di samping itu mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya,” ungkap Iwan.

Menurut Iwan, di era pasar bebas seperti sekarang ini, tentunya kita patut mempersiapkan diri secara khusus dibidang industri dengan cara memberdayakan Potensi-potensi Industri seperti SDM dan Teknologi Tepat Guna sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk dari luar.

Untuk menanggulangi permasalahan–permasalahan tersebut, pada tahun 2011 lalu DisKUKMPerindag telah melaksanakan program-program guna merangsang industri kecil dan menengah. Diantaranya 15 kegiatan meliputi Pelatihan, fasilitasi pengajuan sertifikat halal dan hak kekayaan intelektual ( Hak Paten ). Serta 12 kegiatan pemberian bantuan peralatan industri kepada kelompok-kelompok industri kecil.

Pemberian bantuan, diperuntukan bagi industri makanan ringan dan minuman untuk Gedong Gincu bakery Kec. Majalengka berupa mesin pemotong roti, mixer, oven gas, proffer, kompor gas, Loyang, meja stainless dan box roti. Makanan Ringan Boga Rasa Kec. Maja berupa mesin giling adonan tepung, kompor gas, mixer, kuali dan pengering/spinner.

PD. Berkah Apel Simpati Kec. Cingambul berupa mesin genset, blower, kuali dan serok; Kelompok Inti Sari Alam Kec. Sindang berupa kompor gas, blender, lemari pendingin, juicer, buleng dan penutup botol. Dan Kelompok Tani Karya Muda Kec. Bantarujeg berupa kompor gas, panci, jolang, buleng, foot sealer, tampir, timbangan duduk, cetakan kue, penggilingan jagung, kuali dan serok; Kelompok Nasi Telor Kec. Sumberjaya berupa mesin pembelah bambu.(S.05).

Incoming search terms:

Dinkes dan BPMDPKB Gencar Berantas HIV AIDS

Redaksi Sinarmedia — Thu, 26 Apr 2012 03:56:03 +0000

Majalengka, (Sinarmedia).-

Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Badan Pemberdyaaan Masyarakat Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMDPKB) kabupaten Majelengka tengah gencar melakukan sosialisasi untuk penanggulangan HIV AIDS di kota angin ini.

Menurut salah satu anggota Komisi Penanggulangan AID Provinsi (KPAP) Jawa barat Pancawidi mengatakan, permasalahan HIV AIDS di Indonesia terutama Jawa Barat memang menjadi masalah kesehatan sekaligus permasalahan sosial yang cukup serius. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan program penanggulangan ke desa-desa dengan cara membentuk KPAP di tiap desa.

“Hal ini karena ada beberapa faktor pendukung yang belum ada, diantaranya alat test HIV AIDS yang belum ada, Klinik IMS dan rumah sakit rujukan, sehingga sulit untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, manakala petugas menemukan ada indikasi orang yang mengarah ke sana.” Ungkapnya.

Lebih lanjut Pancawidi mengatakan, jika menyangkut permasalahan siapa yang tertular dan yang menularkan, berdasarkan kriteria kerja, yang terkena HIV AIDS itu juga tidak bisa dikhususkan hanaya untuk orang tertentu saja semisal wanita pekerja seks (WPS). Siapapun bisa terkena karena wanita pekerja seks juga bukan satu satunya golongan orang yang akan menularkan, sebab mereka pun punya yang namanya pelanggan.

“Berdasarkan pekerjaannya, yang menularkan HIV AIDS ini juga berasal dari golongan orang orang yang bekerja, baik itu PNS, mahasiswa bahkan yang terbanyak, justru dari kalangan orang yang berstatius tidak bekerja atau punya pekerjaan tetapi serabutan.“ Tambahnya.

Pancawidi mengatakan, pihaknya menghimbau kepada peserta rakor yang berasal dari tiap kecamatan sekabupaten Majalengka ini harus bisa menjelaskan secara rinci tentang keuntungan dari upaya-upaya kreatif untuk menanggulangi gejala-gejala HIV AIDS.

“Diantaranya, dalam sebuah keluarga harus tercipta suasana keluarga cemara, yang harmonis dan ciptakan kelompok warga peduli AIDS serta pengorganisasian kepada mereka yang tergolong waria. Hal-hal seperti itu, dalam kacamata sosial sangat penting dan sangat berdampak positif pada psikis yang baik untuk tidak berganti-ganti pasangan.” Jelasnya.

Lebih lanjut Pancawidi mengatakan, untuk penyebaran HIV AIDS di seluruh Indonesia termasuk Jawa barat, penyebaran utama HIV AIDS ini ada pada alat suntik, dan peringkat kedua oleh seringnya berhubungan badan yang berganti-ganti pasangan.

“Dari hasil pemeriksaan, ternyata peyebaran AIDS yang paling cepat itu melalui alat jarum suntik, dan yang kedua melalui hubungan intim. Oleh karena itulah kita perlu mewaspadai alat suntik dan alat kesehatan lainnya, yang bisa mendatangkan kontak dari si penular HIV AIDS.” Tandasnya. (S.04)