HMI Minta Penegak Hukum Serius Tangani Korupsi Di Majalengka
Majalengka,(Sinarmedia).-
Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majalengka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka menuntut penegak hukum serius dalam menangani kasus-kasus korupsi di Kabupaten Majakengka, salah satunya adalah dugaan korupsi pembangunan perumahan PNS Sindangkasih yang kini tengah ditangani kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Selain berorasi di depan kantor Kejari, puluhan aktivis HMI itu mendatangi gedung DPRD Majalengka untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat agar mendukung upaya aparat penegak hukum untuk membarantas korupsi di Majalengka.
HMI melakukan aksi long march dengan titik start di lapangan Pujasera jalan K.H Abdul Halim menuju kantor Kejari. Dalam orasinya mereka menyampaikan permasalahan pembangunan perumahan PNS Sindangkasih yang menurut mereka sejak awal pembangunannya sudah banyak menimbulkan kecurigaan karena selama prosesnya ditemukan berbagai kejanggalan.
Seperti jumlah luas tanah tanah eks bengkok Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah, tercantum dalam surat permohonan bupati nomor Huk/143.11/842/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, tanah yang dimohon seluas 13,42 Ha namun dalam surat keputusan bupati tanah yang dihapuskan menyusut seluas 12,18 Ha atau menjadi 121,850 Ha.
Tidak hanya itu pembangunan perumahan PNS Sindangkasih juga dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai peruntukannya dari yang seharusnya untuk PNS berpenghasilan rendah ternyata banyak diantaranya dibeli oleh PNS berpenghasilan tinggi, parahnya lagi non PNS pun bisa membelinya dengan modus atas nama PNS yang mau dicatut namanya dan sebagai kompensasinya PNS tersebut diberikan imbalan uang sesuai kesepakatan.
“Seriuslah dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Majalengka, dan yang dibereskan bukan hanya mengungkap pelakunya saja tapi sampai kepada otak pelaku. Kami minta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas,” beber Agus Bagus selaku koordinator aksi.
Selanjutnya aksi diteruskan menuju kantor DPRD Kabupaten Majalengka dan meminta kepada pihak DPRD Kabupaten Majalengka agar ikut membantu dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Majalengka.
Aksi diterima oleh anggota DPRD dari fraksi PPP Dede Aif Mussofa yang menyatakan mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut dan akan berupaya untuk menindak lanjuti aspirasi dari para mahasiswa itu. Setelah terjadi dialog mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.(S.04)
769 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini
