Izin Galian C Diambil Alih Pemprov Majalengka Kehilangan PAD

Majalengka,(Sinarmedia).-
Walaupun kewenangan perijinan galian C sudah diambil alih oleh pemerintah propinsi Jawa Barat, aksi penambangan liar masih marak terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Majalengka. Aparat penegak hukum baik Satpol PP maupun Kepolisian tampak tak berdaya  menindak tegas menutup galian C yang tidak mengantongi surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut.
Usaha penambangan liar baik penambangan darat maupun di aliran sungai kini masih terus terjadi padahal hampir semua galian C yang ada di Kabupaten Majalengka tidak memiliki ijin. Akibatnya pemerintah Kabupaten Majalengka terancam kehilangan pendapatan yang bersumber dari galian C yang pada tahun ini ditarget sebesar Rp.837 juta.
Hal tersebut diakui oleh kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Eddy Noor Sujatmiko melalui Kabid Pendapatan Waryo Effendi. Menurutnya, sejak perizinan galian C kewenangannya diambil alih ke pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, pendapatan asli daerah (PAD) minerba merosot  tajam bahkan diprediksi tidak akan mencapai target, pasalnya hingga bulan Agustus baru mencapai 2% saja atau Rp.9,8 juta dari total target PAD mencapai Rp.837 juta pertahunnya.
Perpindahan izin pengelolaan Minerba dari Pemda Majalengka ke Pemprov Jabar ini sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana didalam beleid disebutkan bahwa Bupati dan Walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta Ijin Usaha Pertambangan (IUP), karena kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur dan pemerintah pusat.
“PAD yang masuk dari Pemprov baru mencapai 2%  hingga saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut  dengan pihak pemerintah provinsi. Karena pada hakekatnya kami di daerah menunggu dari pemerintah Pemprov,“ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Majalengka, Yusanto Wibowo didampingi Kabid Penegakan Peraturan Daerahnya, Yuhartono mengaku semenjak perizinan galian C ditangani langsung oleh Pemprov Jabar terhitung mulai Januari hingga saat ini belum mengantongi data mana saja perusahaan galian C yang sudah berijin.
Berdasarkan data terakhir yang dimilikinya, ada 3 pengusaha galian C sudah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Panyingkiran dan Kecamatan Cigasong serta dua diantaranya masa izinya sudah akan habis.
“Dua pengusaha yang masa  izinnya sudah mau habis, apakah sekarang diperpanjang atau tidak kami tidak tahu, hingga saat ini belum ada koordinasi dari pemprov,“ ujarnya.
Untuk penindakan terhadap galian C tidak berizin pihaknya menunggu koordinasi dari Pemprov seperti yang sudah dilakukan belum lama ini, menutup galian C yang berlokasi di sekitaran perumahan Munjul tepatnya di Blok Nanjung.
“Sebelumnya kami pernah menerima laporan warga atas beroperasinya galin C di lingkungan tempat tinggalnya yang diduga tidak memiliki izin, saat kami turun ke lapangan hampir terjadi kesalah pahaman dengan pengusahanya karena usaha galian C nya ternyata sudah mengantongi izin,“ jelasnya. (S.04)

798 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/izin-galian-c-diambil-alih-pemprov-majalengka-kehilangan-pad/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *