Jelang Pencairan Dana Desa, Sejumlah Kades Resah

Majalengka,(Sinarmedia).-

Sejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Majalengka mengaku resah setiap kali menjelang cairnya dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) karena banyak didatangi ratusan oknum yang mengaku anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan oknum wartawan yang meminta jatah uang.

Beberapa kepala desa berharap kejadian seperti sebelumnya tidak terjadi lagi pada pencairan tahun ini hingga desa harus mengeluarkan uang jutaan rupiah. Bahkan ada sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Majalengka yang meminta kepala desa untuk  menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan dokumen pentingnya lainnya namun ujung-ujungnya minta uang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, selain meminta dokumen LPJ sejumlah kades juga dimintai uang dengan nilai yang tidak sama, tidak terima perbuatannya sejumlah camat dan kades sempat melaporkan hal tersebut kepada pihak KPID Provinsi jawa Barat (Jabar).

Seperti diatur dalam UU NO. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 2 ayat 4 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarkat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Majalengka, Nana Rusmana,  didampingi kasi hubungan antar lembaga N. Arifin, membenarkan adanya oknum LSM yang meresahkan pemerintahan desa dan pihaknya sudah melakukan tindakan kepada LSM terkait dengan menegurnya. Diketahuinya ada sejumlah desa yang menyetorkan uang sebesar  Rp.500  ribu ke oknum LSM tersebut.

“Kami sudah menegur dengan tegas LSM tersebut, apalagi LSM tersebut juga ilegal karena tidak terdaftar dan tercatat di Kesbangpol, sebagai abdi negara telah diambil sumpahnya untuk tidak membocorkan data yang bersifat rahasia jadi tidak dibenarkan jika semuanya harus dibuka ke publik,“ paparnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Nana, LSM tidak memiliki kewenangan seperti halnya penegak hukum mereka bertugas sesuai dengan ADRT pendirian LSMnya masing-masing dan tidak dibenarkan melakukan tindakan seperti aparat penegak hukum misalnya melakukan introgasi dan meminta data-data penting tanpa tujuan yang jelas apalagi melakukan tindakan kriminal dengan cara mengancam dan berujung pemerasan.

Jika ditemukan hal tersebut pihaknya menghimbau jangan segan untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib terdekat agar diproses secara hukum.

Berdasarkan data yang dimiliki Kesbangpol dan Linmas jumlah LSM yang ada di Majalengka jumlahnya dibawah 20 dan sedikitnya ada sekitar 8 LSM yang tidak terdata dan tercatat namun aktif di lapangan diantaranya yakni  LSM Mata, Permata, GMBI, Al Jabar, Garda, FPI dan LSM Buser.

“Hal itu sudah kami sosialisasikan kepada sejumlah Kecamatan dan Desa yang kerap menjadi sasaran oknum LSM jika kita sudah bertugas dengan benar tidak usah takut menghadapinya,“ tandasnya.

Tindakan tegas yang dilakukan Kesbangpol Linmas ini disambut positif oleh hampir seluruh Kepala desa, pasalnya mereka pada umumnya mengaku resah dengan intimidasi yang dilakukan oleh LSM. Seperti disampaikan sejumlah kepala desa yang ada di Kecamatan Sumberjaya yang umumnya mengaku serba salah dengan permintaan yang dilakukan oleh LSM yang meminta dokumen dan LPJ proyek desa.

“Kami pada dasarnya serba salah menghadapi LSM ini, dan jujur bukannya kami takut dan tidak mau menyerahkan dokumen yang mereka minta namun kami takut hal tersebut dijadikan atau dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena ini merupakan dokumen negara. Selain itu apabila sudah ada perintah dari Bupati silahkan saja, dan ini kan jelas kami tidak mendapat perintah baik itu dari pemerintah Majalengka ataupun Bupati sekalipun jadi kami tetap menolak permintaan mereka,” ungkap Kepala Desa Rancaputat, Dedi Kusnadi diamini oleh kepala desa lainnya di Sumberjaya.

“Walaupun mereka memaksa dan mengintimidasi dengan mengirimkan surat peringatan dan sebagainya, namun kami tetap pada pendirian kami untuk menolak permintaan mereka,” pungkasnya.(S.04).

452 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/jelang-pencairan-dana-desa-sejumlah-kades-resah/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *