Kado Terindah Bagi Guru Di Indonesia

85aceng_edit
Aceng Kusdmawan S.Pd.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT yang telah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya, bahwa yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil dengan dimenangkannya kasus hukum pa Aop Saopudin, S.Pd.I. seorang guru honorer di SDN Panjalin Kidul V Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/PT.BDG tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 yang beritanya telah dipublikasikan oleh media online m.detik.com pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 beberapa hari yang lalu.

Kemenangan ini adalah kemenangan bagi semua guru, khususnya guru-guru di Kabupaten Majalengka, umumnya guru di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan rahmat dan izin Alloh SWT Tuhan Yang Maha Kuasa perjuangan pa Aop Saopudin, S.Pd.I. beserta rekan-rekan guru dari berbagai komponen baik yang ada di Kabupaten Majalengka, di wilayah III Cirebon, di Provinsi Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia telah berbuah hasil mendapatkan status hukum yang berkeadilan dengan mendapat putusan bebas dari semua dakwaan.

Perjuangan untuk mendapatkan putusan bebas ini adalah sebuah perjuangan panjang yang sangat melelahkan, penuh dengan pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta fisik dan psikis, (tenaga dan pikiran). Betapa tidak, perjuangan yang diawali sejak tanggal 26 Juni 2012 ketika pa Aop Saopudin, S.Pd.I. diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Majalengka dengan status sebagai tersangka, setelah sebelumnya mendapat perlakuan yang tidak patut dan cenderung melecehkan peofesi guru oleh oknum orang tua murid bernama THS yaitu sdr. Iwan Himawan warga desa Panjalin Kecamatan Sumberjaya.

Hari demi hari dirasakan pa Aop sangat berat karena tekanan faktor psikologis, pasalnya dia telah dikriminalisasikan pada saat menjalankan tugas mulianya sebagai guru ketika sedang mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong dengan melakukan razia kerapihan rambut (pemotongan rambut) pada beberapa anak laki-laki dari mulai kelas 3 sampai dengan kelas 6 di sekolah tempatnya mengajar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012.

Berkat do’a dan dukungan dari seluruh guru pulalah apa yang selama ini diharapkan oleh guru Aop akhirnya terkabul juga. Dr Salman Luthan, SH.,M.H. sebagai Ketua Majlis Hakim dan Dr. H.M. Syarifudin, SH.,MH., dan Dr. H. Margono, SH.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota pada pengadilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa;

Apa yang dilakukan guru Terdakwa (guru Aop) adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana atas perbuatan /tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

  1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua. Atau Ketiga;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V.

Hal itu pulalah yang mendasari keyakinan hati maupun pemikiran para guru di Kabupaten Majalengka saat itu ketika mengetahui bahwa guru Aop Saopudin, S.Pd.I. sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahwa pa Aop tidaklah bersalah dan tidak patut dipidanakan atau dikriminalkan sehingga menimbulkan reaksi berupa dukungan, simpati dan empati untuk tetap berjuang mempertahankan dan membela haknya.

Dalam dakwaannya, jaksa mengenakan pasal berlapis kepada guru Aop Saopudin yaitu pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak, selain itu dijerat juga dengan pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak tentang  kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dan dijerat juga dengan pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Kemudian jaksa menuntut guru Aop Saopudin untuk dihukum penjara selama 3 bulan penjara, pada tanggal 16 April 2013.

Atas tuntutan itu, pada tanggal 2 Mei 2013 Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan hukuman percobaan. Yaitu dalam waktu 6 bulan setelah vonis jika tidak mengulangi perbuatan pidana maka tidak dipenjara. Tapi jika berbuat pidana maka langsung dipenjara selama 3 bulan. Dan vonis Pengadilan Negeri (PN) Majalengka ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung di tingkat banding pada tanggal 31 Juli 2013.

Ada 2 (dua) hal yang sangat menarik sekaligus memprihatinkan dalam sepanjang perjalanan perjuangan guru Aop Saopudin, S.Pd.I. dalam berupaya mendapatkan haknya berupa kepastian status hukumnya yang memenuhi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sehingga dia dapat dibebaskan dari semua dakwaan, yaitu:

  1. Pertama pada bulan Juni tahun 2012 Bupati Majalengka H. SUTRISNO dalam kesempatannya menemui para guru yang sedang berunjuk rasa memberikan dukungan moril terhadap guru Aop Saopudin di alun-alun kabupaten Majalengka telah mengatakan bahwa status honor guru Aop ilegal.
  2. Kedua ketika majlis hakim PN Majalengka membacakan amar putusannya atas perkara yang menimpa guru Aop Saopudin pada tanggal 02 Mei 2013 tepat di Hari Pendidikan Nasional.

 

Kedua peristiwa di atas adalah merupakan peristiwa yang pahit dan sangat-sangat ironis yang dirasakan oleh para guru yang berada di Majalengka terlebih oleh pak guru Aop Saopudin selaku orang menderita beban psikologis.

Betapa tidak, H. SUTRISNO selaku bupati Majalengka yang mempunyai kapasitas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diharapkan turut memberikan dukungan moril malah mengatakan ilegal terhadap status honorernya Aop Saopudin. Hal inilah yang telah melukai hati semua guru terutama guru-guru di kabupaten Majalengka.

Hanya karena pak Aop tidak masuk kedalam database honorer katagori II tega teganya H.SUTRISNO selaku Bupati mengatakan ilegal kepada seseorang yang telah cukup banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di bidang pendidikan di kabupaten Majalengka, jika dilihat dari masa baktinya yang sudah 7 tahun pada saat itu.

Apabila dilihat dari Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Panjalin Kidul V, Nomor. 06/SD.38/SK.2005 yang ditandatangani Hj. CHOMSIAH, yang menjadi dasar pengangkatan sdr. Aop Saopudin sebagai guru berstatus honorer, maka awal mula pak Aop menjadi guru honorer di SD Negeri Panjalin Kidul V yaitu sejak tanggal 18 Juli 2005. Ini berarti pak Aop hanya telat atau kurang 6 bulan untuk dapat tercatat sebagai honorer kategori II, sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (2) huruf b pada Penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2012, bahwa:

 “Bagi tenaga honorer yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengisi formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus-menerus”.

Dalam hal ini sdr. Aop Saopudin, S.Pd.I tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 (dua) huruf b PP Nomor 56 Tahun 2012 di atas karena SK sebagai guru honorernya di SD Negeri Panjalin Kidul V baru terbit pada bulan Juli tahun 2005, sayang sekali masa baktinya sewaktu mengajar di SD Negeri Cinunuk di Kuningan tidak turut dihitung sebagai masa bakti.

Akan tetapi dengan tidak terkapernya Aop Saopudin di database tenaga honorer kategori II di Kabupaten Majalengka tidak serta merta menjadikan dirinya berstastus guru ilegal, disamping istilah tersebut hanya di kenal pada masa penjajahan Belanda juga faktanya masih banyak guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, mushola dan majlis-majlis taklim yang memang tidak mengantongi SK formal seperti guru-guru lainnya seperti guru PNS.

Terlebih apabila kita lihat ketentuan Pasal 8  PP Nomor. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 11 November 2005, yang berbunyi sebagai berikut:

 “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian guru Aop Saopudin tidak melanggar ketentuan Pasal 8 PP tersebut, walaupun tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PP No. 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali dengan PP No. 43 Tahun 2007 dan terakhir dengan PP No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat terkaper di database Tenaga Honorer Kabupaten Majalengka.

Hal yang sangat ironis pun terjadi ketika semua guru di Kabupaten Majalengka terlebih sdr. Aop Saopudin, S.Pd.I. berharap tepat pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2013 Pengadilan Negeri Majalengka dapat memutus perkara yang berpihak kepada guru, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya di momen hari jadinya dunia Pendidikan Nasional guru-guru di Kabupaten Majalengka harus menelan pil pahit dengan ditetapkannya Aop Saopudin sebagai telah bersalah melakukan tindak pidana, putusan PN Majaengka ini benar-benar menjadi kado yang sangat tidak diharapkan oleh dunia pendidikan di hari ulang tahunnya.

Namun sekarang dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di persidangan kasus Aop Saopudin, S.Pd.I. bin Kamaludin di tingkat kasasi kita semua boleh berlega hati, karena ternyata kebenaran itu akhirnya datang juga bahwa guru Aop dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan.

Kami guru-guru di Kabupaten Majalengka sangat-sangat berharap bahwa pada momentum upacara peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2014 yang akan datang bupati Majalengka dapat menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruannya mengatakan Aop adalah guru ilegal dan berkenan memberikan perhatian yang khusus dengan mengangkatnya menjadi CPNS.

Semoga itu nantinya akan dapat menjadi obat yang menyembuhkan luka lama para guru di Kabupaten Majalengka, dan benar-benar menjadi kado terindah di hari jadi Guru Nasional. Amin

Dan menurut rencana pada upacara tersebut kami guru-guru di Kabupaten Majalengka akan melakukan sujud syukur masal, sebagai bentuk tasyakur bini’mah atas kemenangan perkara Aop Saopudin, S.Pd.I. di tingkat kasasi.

Jazakallohu khoiron katsiro.

 

(Penulis adalah Guru /Sekretaris PGRI Kec. Jatiwangi)

675 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kado-terindah-bagi-guru-di-indonesia/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *