Kaji Ulang Pengembangan Paralayang

Majalengka,(Sinarmedia).-

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka minta kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka agar mengkaji ulang rencana pengembangan paralayang yang terletak di Desa Sidamukti  sebelum adanya dasar hukum yang jelas yakni peraturan daerah (Perda) tentang pariwisata.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Majalengka dari fraksi PPP, Dede Aif Musoffa saat diminta komentarnya terkait obyek wisata palarayang oleh Sinarmedia belum lama ini. Menurutnya rencana pengembangan obyek wisata paralayang akan dimulai pada tahun ini dengan menghabiskan anggaran yang cukup besar harus dikaji ulang. Wilayah Desa Sidamukti  termasuk kedalam wilayah rawan bencana alam, tentunya hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan.

“Salah satu pertimbangannya agar pengembangan obyek wisata paralayang dikaji ulang adalah melihat dari bencana alam yang kerap menimpa disekitar wilayah Desa Sidamukti. Seperti pergerakan tanah dan longsor, pemerintah juga harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pengunjung,” katanya.

Pria lulusan UIN Bandung ini juga mendesak agar instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk cepat tanggap dan segera melakukan tindakan sebelum terjadi bencana yang lebih besar lagi serta dilakukan pengkajian ulang untuk rencana kedepannya. Dan jika benar bukit Paralayang adalah kawasan resapan air maka idealnya disitu tidak boleh ada bangunan permanen dan bisa menyiasatinya dengan bangunan lain yang nantinya seperti wisata alam dan diri meyakini Pemda bisa melakukan hal tersebut.

“Jangan sampai pemerintah hanya menilai dari segi ekonomisnya saja dengan dalih meningkatkan PAD Majalengka, sementara faktor keamanannya baik bagi pengunjung maupun masyarakat disekitarnya tidak diperhatikan tentu saja pemerintah harus benar-benar mengkajinya sebelum melakukan pengembangan,” paparnya.

Lebih lanjut kata Dede Aif, pihaknya juga sangat menyayangkan sikap eksekutif, disisi lain tengah mempromosikan sejumlah objek wisata yang ada di Majalengka tapi dasar hukumnya sendiri hingga saat ini belum ada. “Saat ini kami selalu mendesak eksekutif untuk segera membuat perda pariwisata sejak dua tahun yang lalu namun hingga saat ini belum ada respon serius,“ pungkasnya. (S.04)

329 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kaji-ulang-pengembangan-paralayang/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *