Kasus Jual “Dedet” Spanduk: Nasrudin Akui Diperintah Sekdis

Majalengka,(Sinarmedia).-

Kabid Dikmen dinas pendidikan kabupaten Majalengka  Nasrudin mengaku membuat spanduk yang dijual “dedet” ke sejumlah sekolah dari SD hingga SMA /SMK itu atas perintah Sekretaris Dinas Pendidikan Thoyib Al Nasiri.
Menurut Nasrudin ia dipanggil oleh Sekdis dan diminta untuk membuatkan spanduk untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS. Disebutkan Nasrudin, Sekdis memanggil dirinya dalam kapasitasnya sebagai manager BOS dan ia sebagai pengusaha percetakan. Setelah disepakati harganya maka ia mencetak spanduk seperti yang dipesan oleh Sekdis.
“Saya dipanggil oleh Sekdis yang juga manager BOS, dan minta dibuatkan spanduk untuk sosialisasi program, setelah harganya sepakat ya saya cetak dan kirimkan, saya tidak tahu pihak sekolah pesan atau tidak karena itu urusan pak Sekdis,” ujar Nasrudin.
Seperti diberitakan sebelumnya kabid Dikmen Nasrudin, dituduh melakukan jual “dedet” spanduk ke sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Majalengka tanpa ada kesepakatan harga  dan surat pesanan terlebih dahulu. Sejumlah kepala UPTD pendidikan mengaku tiba-tiba menerima kiriman sejumlah sepanduk tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Adanya pejabat dinas pendidikan yang main proyek disesalkan oleh sejumlah pengusaha di Majalengka. Menurut salah seorang pengusaha Majalengka yang minta namanya tidak disebutkan, adanya pejabat yang bermain proyek tersebut jelas sudah melanggar aturan karena selain berpotensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga akan mengganggu tugasnya.
Seorang PNS apalagi pejabat sangat tidak pantas mengurusi proyek apalagi yang  ada di lingkup dinasnya karena pastinya ada konflik kepentingan dan yang akan mengganggu kinerjanya sebagai aparatur sipil negara yang sudah mendapat gaji dan tunjangan yang besar dari pemerintah.
“Kalau pejabat bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bukan malah  bermain proyek, kalau mau bermain proyek mundurlah jangan jadi pegawai negeri, jangan serakah,” ujar pengusaha tersebut.
Pengusaha tersebut meminta Bupati Majalengka H.Sutrisno untuk menindak tegas sejumlah pejabat yang terbukti bermain proyek. Adanya pejabat yang bermain proyek yang ada di dinasnya tidak bisa dihindari akan terjadinya KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, H. Nasrudin mempunyai perusahaan (CV-red)  dengan nama Wardah. Hampir sebagian besar kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya percetakan yang ada di bidang Dikmen khususnya dan di dinas pendidikan dikerjakan oleh H. Nasrudin dengan menggunakan CV. Wardah.
“Soal pak Kabid Dikmen memiliki perusahaan CV. Wardah hampir semua pegawai tahu dan kerap menjadi perbincangan, justru kami sebagai pegawai heran apa tidak ada perusahaan lain karena umumnya CV yang mengerjakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di bidang Dikmen umumnya oleh CV Wardah. Kalau tidak percaya boleh di cek sendiri mas,” kata salah seorang sumber yang namanya minta dirahasiakan.
Sementara itu Kabid Dikmen H. Nasrudin mengaku ia pernah mengerjakan  proyek yang ada di bidangnya terutama untuk proyek percetakan saja karena ia mempunyai percetakan sendiri. Namun ia membantah dengan tegas apabila dituduh sebagian besar proyek di bidangnya dikerjakan oleh dirinya, apalagi informasi menyebutkan bahwa pada tahun 2015 kemarin CV Wardah mengerjakan paket proyek di Dinas Pendidikan sebanyak 15 paket.
“Itu tidak benar, CV Wardah hanya mengerjakan 2 sampai 3 paket saja,” aku Nasrudin kepada Sinarmedia.
Nasrudin membenarkan bahwa untuk pengerjaan soal Try Out untuk ujian SMA dan SMK dikerjakan oleh CV Wardah. “Memang betul saya yang mengerjakan soal itu, sebab kami punya percetakan sendiri dan itu juga pesanan,” akunya.(S.05)

804 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kasus-jual-dedet-spanduk-nasrudin-akui-diperintah-sekdis/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *