Kejari Akan Kawal Mutasi Jabatan

Majalengka,(Sinarmedia).-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, selain fokus menangani dan mencegah kasus tindak pidana korupsi, juga bakan ikut mengawasi proses mutasi jabatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Hal itu dilakukan karena  banyak keluhan yang masuk terkait proses mutasi tidak sesuai aturan salah satunya pejabat yang baru menjabat beberapa bulan namun sudah dipindahkan lagi.

Penanganan kasus terkait mutasi jabatan ini sesuai dengan instruksi kejaksaan Agung (Kejagung), untuk melakukan pencegahan korupsi salah satunya dengan mengawasi mutasi sejumlah pejabat di wilayah hukumnya khususnya bagi pejabat yang baru menjabat namun sudah dipindahkan lagi.

Kepala Kejari Majalengka, M. Iwa Suwia Pribawa mengatakan, pihaknya dituntut untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) sejak dini untuk itu pihaknya membentuk DP4D gabungan intel dan datun untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah (Pemda) di sejumlah bidang yang dinilai rawan tipikor.

“Sejak digalangkannya tipikor pada tahun 2008 hingga sekarang tingkat perkara korupsi yang diungkap malah naik bukannya menurun, hal tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya disebabkan adanya niat dari pelaku, kesenjangan atau celah dalam pengadaan barang dan jasa, minimnya pengetahuan akan aturan yang berlaku, “ paparnya usai acara peringatan hari bhakti adhyaksa ke 56 yang bertempat di eks galian C milik Eyang Jaber belum lama ini.

Tidak kalah penting sistem mutasi pun menjadi sorotannya karena hal itu pun bisa menjadi lahan tipikor, misalkan pejabat yang belum sempat belajar udah dipindahkan, pejabat baru tugas sudah diberikan tugas berat yang kemungkinan belum dipahaminya sehingga menjadi bahan evaluasi Kejagung dan mengintruksikan jajarannya untuk melakukan pendampingan.

Seperti diberitakan sebelumnya hasil mutasi beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan, kesewenang-wenangan dalam mutasi dilontarkan oleh mantan Sekda Majalengka H. Ade Rahmat Ali. Menurut Ade kebijakan Bupati dalam memutasikan pejabat selama ini bisa dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang karena tidak mengindahkan aturan yang ada. Seharusnya tidak perlu ada pejabat yang baru 1 bulan atau empat bulan dimutasikan lagi terkecuali pejabat itu terlibat kasus atau masalah serius.

Diakui Ade selama menjadi Sekda sekaligus sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) seringkali ia tidak pernah diajak bicara membahas masalah mutasi, tapi yang ada adalah menerima daftar pejabat yang akan dimutasikan. Diakui pula ia sempat tidak hadir dan tidak mau menanda tangani surat undangan untuk mutasi karena merasa tidak pernah diajak bicara membahas mutasi padahal ia adalah Ketua Baperjakat.

Ditegaskan Ade berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Kepala Daerah dalam mutasikan pejabat tidak boleh ada konflik kepentingan tapi benar-benar harus obyektif.(S.04)

 

525 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kejari-akan-kawal-mutasi-jabatan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *