Kejari Akan Segera Sidangkan Wakil Ketua DPRD

Majalengka,(Sinarmedia).-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka akan segera menyidangkan wakil ketua DPRD Majalengka, Ali Surahman tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana CSR. Kejari menargetkan kasus tersebut  sudah mulai disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korpusi (Tipikor) Jawa Barat setelah hari raya idul fitri.

Menurut kepala Kejari Majalengka, H. Iwa Suwia, saat ini pihaknya tengah intensif melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana CSR dan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait lainya untuk  dimintai keterangan.

“Untuk tersangka AS sendiri sudah kami periksa dan dimintai keterangannya hal itu kami dilakukan di Lapas Majalengka  dengan alasan pertimbangan tertentu,“ kata Iwa saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Sementara itu, masa tahanan AS terhitung sejak penjemputan paksa diruang kerjanya 20 hari yang lalu sudah habis dan diperpanjang lagi masa tahanannya selama 40 hari kedepan.

“Kasus ini segera akan kami limpahkan ke pengadilan Tipikor Jabar usai lebaran nanti, dan berkasnya sudah hampir selesai,“ tegasnya.

Diakui Iwa, hingga saat ini hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum keluar namun pihaknya sudah memiliki perhitungan sendiri dengan taksiran kerugian negara mencapai 3,029 Milyar dan sekitar ratusan juta lainnya telah berhasil diselamatkan tim jaksa penyidik diantaranya berupa barang.

Sementara terkait permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara yang diajukan tersangka AS atas hasil putusan hakim dalam persidangan praperadilan di pengadilan Majalengka beberapa waktu lalu dipatahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa hasil keputusan praperadilan sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

“Hingga saat ini kami terus melakukan pengumpulan alat bukti hukum dan tidak menutup, kemungkinan kedepan akan bermunculan para tersangka baru,“ jelasnya.

Sementara itu tersangka Ali Surahman  menyambut baik langkah Kejaksaan yang akan segera menyidangkan kasusnya ke pengadilan. Menurut Ali tidak ada alasan pihak Kejaksaan untuk menunda-nunda waktu untuk sidang karena kejaksaan sudah menyatakan mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk memproses dirinya.

“Tidak ada alasan untuk menunda-nunda sidang kalau pihak Kejaksaan sudah menyatakan mempunyai dua alat bukti yang cukup apalagi masalah yang menyangkut saya sudah berjalan selama satu tahun, saya ingin masalah ini cepat selesai,” ujar Ali.

Menurut Ali, lebih cepat lebih baik supaya semuanya terbuka di Pengadilan, kalau dirinya dianggap bersalah maka dirinya akan menjalani hukuman tapi apabila tidak bersalah maka ia tentunya harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Ali menyayangkan penangkapan dirinya oleh Kejaksaan padahal proses hukum untuk menentukan apakah masalah dia dengan Sanghyang Sri merupakan perkara Perdata atau Pidana masih dalam proses di Pengadilan Negeri Subang.

Hal itu juga ditegaskan oleh kuasa hukum tersangka C Supriatna Pamungkas. Menurut C Supriatna semestinya proses hukum kliennya menunggu proses hukum yang tengah dilakukan di pengadilan negeri Subang. Proses hukum tersebut akan sangat menentukan apakah kasus yang menjerat Ali termasuk perkara Perdata atau Pidana.

Menurut Cepi, proses hukum klienya sebagai tersangka tindak pidana korupsi semestinya tidak bisa dilanjutkan  karena belum ada  hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Undang-undang, satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan menghitung adanya kerugian negara adalah BPK. Cepi yakin berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli hukum bahwa masalah kliennya adalah masalah Perdata bukan Pidana.(S.01/S.04).

392 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kejari-akan-segera-sidangkan-wakil-ketua-dprd/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *