Kelanjutan Kasus AS Tunggu Audit BPK

Majalengka,(Sinarmedia).-
Penanganan Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan oleh PT Sanghiang Sri (SHS) tahun 2011/2012 yang tengah ditangani Kejaksaan negeri (Kejari) Majalengka dengan tersangka AS wakil ketua DPRD Majalengka terhambat karena menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
M. Iwa Suwia Pribawa Kepala Kejari Majalengka melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Mahdi S, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar hasil audit dari BPK. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan wakil rakyat tersebut prosesnya terhenti karena hasil audit BPK yang menunjukan adanya kerugian negara belum keluar.
”Kami kerap menjalin komunikasi dengan BPK baik lewat telepon maupun mendatanginya langsung, menanyakan perkembangannya dan hingga saat ini masih dalam proses,“ paparnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Diakuinya secara internal pihaknya sudah mengantongi perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan namun untuk memperkuat dasar hukum jumlah kerugian negara harus ditunjang hasil audit BPK sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Sementara itu AS yang hingga kini masih menjalankan tugasnya sebagai wakil ketua DPRD mengungkapkan, masalah yang menimpa dirinya diduga sebagai bentuk kriminalisasi dari pihak tertentu dan pelecehan terhadap hak asasi dan intitusi tempatnya bernaung.
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap dirinya dinilai prematur dan terburu-buru, terbukti BPK baru melakukan pemeriksaan data dan saksi-saksi sedangkan ia sudah digembar-gemborkan melakukan korupsi sejak setahun lalu. AS yakin bahwa masalah yang menimpanya bukan kasus pidana namun kasus perdata.
Berdasarkan pantuan sebelumnya selama berlangsungnya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Majalengka terungkap pengakuan dari sejumlah saksi yang mengaku tidak pernah mengajukan proposal bantuan kepada PT. SHS apalagi menandatanganinya.
Saksi dari pihak pemohon H. Budira Ketua Gapoktan Padi Unggul dalam sidang praperadilan membeberkan dirinya bersama AS, dan empat ketua Gapoktan lainnya diajak H. Raskama Abdul Halim menemui Pak Wahid di kantor PT. SHS di Subang dan mengumpulkan KTP, kemudian proposal dibikinkan oleh pihak PT. SHS.
Budira juga mengatakan meskipun proposal belum jadi tapi sarana produksi sudah dikirimkan oleh H. Raskama Abdul Halim dari SHS Shop ke Gapoktan. “Proposal belum jadi, barang sudah dikirimkan, kami hanya memberikan fotocopi KTP dan data-data dan tidak ingat menandatangani proposal,” katanya.
Budira mengatakan, semua ketua Gapoktan yang berjumlah 6 orang, membuat rekening atas nama Ketua Gapoktan di BNI Pamanukan dan cair Rp. 300 juta untuk masing-masing Gapoktan. Setelah itu Budira mengatakan dari rekening Ketua Gapoktan ada pemindahbukuan atau transfer uang ke rekening SHS Shop atas nama H. Raskama Abdul Halim yang dilakukan di Garut.
“Kami para Ketua Gapoktan menerima Rp. 300 juta di Garut dan membuat rekening atas nama kami di BNI Garut kemudian uang itu dipindahbukukan ke rekening SHS Shop atas nama H. Raskama Abdul Halim. AS (tersangka-red) juga begitu prosesnya karena satu level dengan saya (sebagai Ketua Gapoktan),” jelasnya.(S.04).

718 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kelanjutan-kasus-as-tunggu-audit-bpk/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *