Kenaikan Tarif PBB Sewenang-Wenang, Pemda Langgar Perda

Majalengka,(Sinarmedia).-

Keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 100 persen lebih direspon oleh DPRD dengan memanggil kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) untuk dimintai penjelasannya. Kenaikan tarif PBB tersebut dituding telah melanggar Peraturan daerah (Perda).

Namun sudah dua kali dipanggil komisi II DPRD kepala DPKAD tidak hadir, rapat dengar pendapat tersebut hanya dihadiri oleh kepala bidang pendapatan H. Waryo Effendi dan Kasi pengelolaan PBB dan BPHTB Aay Kandar Nurdiansyah, hingga acara pertemuan membahas masalah kenaikan tarif PBB tersebut dianggap tidak maksimal.

Anggota komisi II Dede Aif Musofa menyesalkan sikap kepala DPKAD Eddy Noor Sujatmiko yang tidak memenuhi dua kali undangan dari komisi II. Akibat ketidakhadiran kepala DPKAD tersebut jawaban yang diberikan oleh bawahannya tidak memuaskan dan tidak bisa menjawab secara keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh komisi II.

Menurut anggota komisi II tersebut, pemanggilan kepala DPKAD tersebut dilakukan berkaitan dengan tingginya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ia berharap pemerintah kabupaten Majalengka tidak hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja tapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak terbebani terlalu berat.

Selain itu tambah sekretaris fraksi PPP itu menegaskan, kebijakan eksekutif yang menaikan tarif  PBB itu telah melanggar Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan dengan jelas bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, sedangkan kenaikan NJOP selama ini diberlakukan untuk seluruh wilayah di Kabupaten Majalengka.

Artinya ketika kenaikan NJOP dilakukan tiap tahun, maka Pemda Majalengka telah melanggar Perda nomor 2 tahun 2012 pasal 6 ayat (2), sehingga dapat diyakini bahwa kenaikan NJOP tidak sah berdasarkan Perda dimaksud.

Konsekuensinya, tambah Dede Aif, karena pungutan tersebut cacat hukum maka pemerintah harus mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah ditarik oleh Pemda kepada wajib pajak. Selain itu warga bisa melakukan gugatan kepada pemerintah kabupaten Majalengka.

Sementara itu berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012  pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam hal ini secara jelas bahwa kenaikan NJOP dimaksud merupakan kewenangan mutlak dari Bupati selaku pemegang kebijakan.

Dengan demikian tambah Dede Aif lagi, kalau Pemda ingin menaikan tarif PBB maka harus merevisi Perda nomor 2 tahun 2012  karena sudah tidak relevan lagi. Selain itu Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru sebagai dasar kenaikan tarif PBB.

Sementara itu kepala bidang pendapatan DPKAD Waryo Effendi didampingi Kasie pengelolaan PBB dan BPHTB  Aay Kandar mengakui adanya keluhan dari masyarakat terkait kenaikan tarif PBB.Kenaikan tarif PBB tesebut mengakibatkan rendahnya pemasukan PAD dari sektor PBB. Hingga saat ini pendapatan PBB baru mencapai sekitar Rp7.5 miliar dari target sebesar Rp53,3 miliar.

Menurut Waryo kenaikan tarif PBB tersebut dikarenakan adanya kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) seiring dengan perkembangan wilayah kabupaten Majalengka. Menurut pendapat Waryo, kenaikan NJOP tersebut justru akan menguntungkan masyarakat karena apabila dijual harga tanahnya menjadi tinggi.

Disebutkan kenaikan tarif PBB tersebut untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD ditetapkan target pendapatan PBB pada tahun 2014 sebesar Rp.16.586.141.938, tahun 2015 Rp.27.556.290.685, tahun 2016 Rp.53.391.397.667.-, tahun 2017 Rp.89.522.121.552 dan tahun 2018 Rp.145.073.795.194.

Disebutkan ada beberapa desa yang hingga kini realisasi PBB nya masih nol yaitu desa Randegan Wetan, Pilangsari, Putridalem, Babajurang, Sumber Wetan, Pangkalanpari (Kecamatan Jatitujuh), Desa Mandapa, Balida, Pasirmalati, Salawana (Kecamatan Dawuan), Desa Leuweunggede, Burujul Kulon (Kecamatan Jatiwangi), Desa Sukawana, Bantarjati, Pasiripis, Sukakerta (Kecamatan Kertajati),  Desa Gelokmulya, Prapatan (Kecamatan Sumberjaya), Desa Babakansari (Kecamatan Bantarujeg).

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga kabupaten Majalengka menyatakan keberatan dengan kenaikan PBB yang mencapai 100 persen. Warga menyebut kenaikan PBB itu bukan naik tapi ganti harga akibat terlalu besar angka kenaikanya. Warga menilai kebijakan pemerintah kabupaten Majalengka menaikan PBB tersebut  merupakan pelengkap penderita karena saat ini hampir semua kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan.

Warga berharap Bupati Majalengka mempertimbangkan kembali kenaikan tarif PBB tersebut karena dirasakan sangat memberatkan.Kalaupun ada kenaikan tarif PBB harusnya kenaikanya wajar dan dilakukan secara betahap dengan alasan-alasan yang bisa dipahami.(S.01).

612 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kenaikan-tarif-pbb-sewenang-wenang-pemda-langgar-perda/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *