Kenapa Pembangunan Grage Harus Dihentikan?

Dede Aif Mustofa
Oleh: Dede Aif Mustofa

Mengingat munculnya persoalan terkait pembangunan Grage Group di Kabupaten Majalengka yang menggunakan lahan eks pasar lawas sekaligus sebagai lahan asset daerah, maka sangatlah wajar apabila  kemudian menimbulkan  reaksi dari sejumlah pihak yang meminta aktifitas pembangunan Grage dihentikan. Penulis mencoba memberikan pandangan terhadap persoalan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak- pihak yang saat ini gencar meminta agar pembangunan Grage dihentikan terlebih dahulu.

Pertama:

  1. Landasan Hukum :
    1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
    3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009, Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
    5. Peraturan Daerah Kab. Majalengka Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi izin Mendirikan Bangunan di kabupaten Majalengka.
  1. Dokumen yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan PT Multipratama Indahraya adalah :
    1. Kesepakatan Bersama, No. 14 Tahun 2014, No. 020/MI-Dirut/11-14, Tertanggal 03 Nopember 2014, Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka Berupa Tanah Lapang Eks Pasar Lawas Majalengka.
    2. Perjanjian Kerja Sama, No. 15 Tahun 2014, No. 021/MI-Dirut/11-14, Tertanggal 06 Nopember 2014, Tentang Sewa Menyewa Tanah Lapang Eks Pasar Lawas Majalengka.

 

  1. Keputusan Bupati Majalengka, No. 252 Tahun 2014, tertanggal 21 Juli 2014, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Majalengka.
  2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Perintah Tugas kunjungan konsultasi Gabungan Komisi A dan B ke Kemendagri RI dan Biro Hukum Pemprov Jabar   

 

Kedua,  Dibentuknya TKKSD (tim Koordinasi Kerjasama Daerah)secara teknis tentunya harus sesuai dengan tupoksinya. Tidak lantas dibentuk secara tiba-tiba hanya karena ditanyakan oleh public. Padahal secara teknis, TKKSD adalah bagian terpenting sekaligus pondasi dari proses kerjasama pemda majalengka dengan pihak ketiga dalam hal ini grage Group.

Nyatanya, berdasarkan SK Bupati Nomor 252  tahun 2014, TKKSD baru dibentuk pertanggal 21 Juli 2014. Sementara MOU kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group dilaksanakan pada tanggal 3 November 2014. Artinya hanya dalam kurun waktu 3 (tiga ) bulan saja TKKSD bekerja mempersiapkan berbagai kajian dan study kelayakan terkait kerjasama dimaksud. Semestinya TKKSD dibentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan.

Tentunya dalam kurun waktu tersebut , banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk diantaranya study kelayakan,Bussines Plan, kajian Sosial dan Ekonomi, Kajian Lingkungan, dan yang lainnya termasuk yang paling penting penyiapan draft Perjanjian Kerjasama yang harus masuk ke lembaga Legislatif. Sehingga akhirnya muncul bentuk kerjasama pemanfaatan lahan, tidak secara tiba-tiba menentukan bentuk kerjasama dengan sewa.

Namun yang lebih memprihatinkan adalah ketika TKKSD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gabungan Komisi A dan B, ternyata tidak satupun hasil kajian dan study kelayakan yang dimiliki oleh TKKSD.

Peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) tidak terlihat, sementara TKKSD yang secara teknis berperan aktif dalam proses kerjasama seperti yang termaktub dalam PP No 50 Tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2009.

Makanya wajar kalau kemudian di RKPD tahun 2015 kabupaten Majalengka tidak termaktub sedikitpun rencana kerjasama pemanfaatan lahan eks pasar lawas, karena TKKSD nya dibentuk secara dadakan, hanya karena public menanyakan hal tersebut. Padahal secara tegas di dalam Permendagri No 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa objek kerjasama harus berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD).

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, Maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.

Persoalannya adalah dalam RKPD Kabupaten Majalengka 2015, objek kerjasama Pemda Majalengka dengan Grage Group tidak ada.

Ketiga, Perjanjian kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group Cacat Hukum, sehingga Kerjasama tersebut Batal Demi Hukum:

  1. Dalam Perjanjian Kerjasama, harus dicantumkan dasar okum (konsideran)sebagai pijakan pelaksanaan MOU dan Perjanjian Kerjasama, dalam konteks kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group tidak tercantum satupun  dasar okum terjadinya  Perjanjian Kerjasama dimaksud.
  2. Dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal ini kerjasama sewa, Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 pasal 29 ayat (9) dengan tegas menyatakan bahwa : “Penyetoran Uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Barang milik Negara/Daerah”.

Sementara terkait penyetoran uang sewa dalam kerjasama sewa antara Pemda Majalengka dengan Grage Group dalam perjanjian kerjasamanya seperti termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya pasal (5) ayat (3) menyatakan bahwa: “Pembayaran uang sewa oleh pihak kedua kepada pihak kesatu akan dilakukan setiap tahun. Untuk tahun pertama akan dimulai pada saat grand opening”.

  1. Jangka waktu sewa tidak boleh secara langsung 30 (tiga puluh) Tahun, tapi harus 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

Dalam PP No 27 tahun 2014 pasal 29 ayat (2) menyatakan: “Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang”.

Sementara dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemda Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya (pihak grage) Pasal 2 ayat (1) Menyatakan : “Jangka waktu sewa adalah 30 (tiga puluh) tahun terhidtung sejak tanggal 6 Nopember 2014 dan berakhir pada tanggal 5 Nopember 2044, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam perjanjian tentang perpanjangan dan pengakhiran jangka waktu sewa”.

Sangat jelas antara isi Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sesuai dengan PP 27 Tahun 2014.

  1. Perjanjian Kerjasama harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, bahwa Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Hukum.

Sementara Perjanjian Kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group, pihak Pemda Majalengka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2009.

Selain itu, sangat gegabah rasanya kalau Perjanjian Kerjasama dengan objek kerjasama adalah lahan milik daerah dengan taksiran harga sedemikian tinggi tapi tidak ada satupun saksi yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama dimaksud.

Keempat, bahwa proses pembangunan Mall dan Hotel Grage yang sedang berlangsung sampai saat ini sudah menyalahi prosedur dan mekanisme. Apalagi terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sampai saat ini belum keluar. Artinya pembangunan tidak boleh

berlangsung.

Berlatar beberapa hal tersebut diatas, maka menurut pendapat penulis seharusnya  :

  1. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus segera meninjau ulang Perjanjian Kerjasama dengan PT. MULTIPRATAMA INDAHRAYA karena tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Perjanjian kerjasama tersebut Cacat Hukum dan memberikan akibat semua proses kerjasama Pemda Majalengka dengan PT. Multipratama indahraya BATAL DEMI HUKUM.
  2. Pemerintah Kabupaten Majalengka HARUS SEGERA MENGHENTIKAN PEMBANGUNAN GRAGE SAMPAI SEMUA MEKANISME KERJASAMA PENGELOLAAN ASET NEGARA/DAERAH DAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DITEMPUH SESUAI ATURAN.

(Oleh :  DEDE AIF MUSOFFA, SH. Penulis adalah anggota DPRD Majalengka dari fraksi PPP).

563 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kenapa-pembangunan-grage-harus-dihentikan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *