Kepemilikan Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati Langgar Aturan?

Majalengka,(Sinarmedia).-
Kepemilikan mobil dinas Bupati Majalengka H.Sutrisno dan Wakil Bupati H.Karna Sobahi mendapat sorotan masyarakat,pasalnya orang nomor satu dan dua di Kabupaten Majalengka itu diduga memiliki kendaraan dinas lebih dari dua unit  tidak sesuai dengan aturan  yang berlaku.
Berdasarkan aturan yakni Permendagri nomor 07 tahun 2006 tentang  Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota  hanya berhak memiliki dua unit mobil dinas untuk operasional  yakni jenis Jeep dan Sedan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 07 tahun 2006, bupati diperbolehkan menggunakan dua unit kendaraan dinas yakni jenis sedan dengan kapasitas silinder maksimal 2500 cc dan jeep dengan kapasitas silinder maksimal 3200 cc.Sedangkan wakil bupati/wakil walikota diperbolehkan menggunakan mobil dinas satu unit sedan dengan kapasitas slinder 2200 cc dan 1  unit jeep dengan kapasitas slinder 2500 cc.
Sementara itu berdasarkan informasi yang diperoleh,saat ini bupati memiliki empat mobil dinas yaitu,Toyota Camry,Toyota Fortuner, Mitshubisi Pajero dan Hyundai. Sementara wakil bupati memiliki tiga,mobil dinas yakni Toyota Altis, Honda CRV dan Hyundai.
Asisten administrasi (Asda III)  setda Kabupaten Majalengka, H.Sanwasi didampingi Kepala Bagian Keuangan dan Sarana, Ono Haryono membantah mobil dinas bupati dan wakil menyalahi aturan.Menurutnya bupati dan wakil bupati hanya memiliki dua mobil dinas yakni bupati memiliki mobil dinas Toyota Camry dan Fortuner sedangkan Wabup  memiliki mobil dinas Toyota Altis  dan Honda CRV.
Sementara keberadaan mobil Mitsubishi Pajero tambah Kasubag Pengadaan dan Pemeliharaan Barang pada Bagian Keuangan dan Sarana, Nana Rukmana, adalah mobil dinas bupati yang baru sebagai pengganti  Toyoto Fortuner yang masih dalam proses penghapusan.
“Kendaraan dinas milik bupati ada dua yakni hanya Toyota Camry dan Toyota Fortuner, namun karena mobil Toyota Fortuner sedang dalam proses penghapusan untuk itu kami membeli mobil Mitsubishi Pajero sebagai penggantinya,” katanya.
Sementara keberadaan dua unit mobil Hyundai yang disebut juga sebagai mobil operasional bupati dan wakil bupati, Nana menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah kendaraan pool yakni hanya dipergunakan untuk menjemput atau mengantar tamu-tamu penting saja.
Menurut Nana, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, bahwa mobil dinas milik bupati boleh di hapus atau di dum asal mobil tersebut usianya sudah lebih dari 5 tahun. Dan sebelum dihapus harus sudah ada mobil penggantinya agar tidak  menganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
“Dan yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 tahun atau lebih, dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 tahun,” paparnya.
Untuk permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas, penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari bersangkutan yakni Bupati. Pembentukan panitia penjualan kendaraan, untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli. Kepala daerah dengan surat keputusan membentuk panitia penjualan kendaraan perorangan dinas.
“Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif atau pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efesiensi pengunaan biaya operasional, nilai jual kendaraan. Persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, kemudian hasil penelitian panitia kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara,” ungkapnya.
Berdasarkan aturan penjualan kendaraan perorangan dinas milik pemerintah daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi diantaranya : Keputusan pengangkatan pertama sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 tahun.
Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan berdasarkan, pertama, kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 – 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % dari harga umum atau harga pasaran yang berlaku. Sementara kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % dari harga umum atau harga pasaran yang berlaku.

Lelang 66 Unit Mobdin
Tidak hanya mobdin bupati yang tengah dalam proses penghapusan melainkan sedikitnya ada 66 unit kendaraan dinas pemkab Majalengka yang usianya sudah tua atau lebih dari 5 tahun tengah dalam proses penghapusan, mobil-mobil tersebut berasal dari berbagai SKPD salah satunya mobil dinas milik sekretaris kecamatan.
“Ada 66 unit mobdin pemerintah kabupaten Majalengka yang kini sedang dalam penghapusan, umumnya mobil-mobil yang dihapus ini usianya lebih dari 5 tahun bahkan ada kendaraan dengan tahun produksi dibawah 1990-an,” katanya.
Nana menambahkan, pada tahun 2015 ini justru pemkab Majalengka tengah menghemat anggaran terutama untuk anggaran pemeliharaan mobdin. Menurutnya kondisi kendaraan yang tua justru akan menambah beban biaya pemeliharaan semakin membengkak, untuk itu pemerintah melakukan peremajaan kendaraan dengan menghapus kendaraan yang sudah tidak layak.
“Anggaran pemeliharaan kendaraan operasional pada tahun 2015 hanya Rp. 1,5 milyar pertahun, apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya anggarannya mencapai Rp. 3 milyar pertahun. “Artinya pada tahun ini biaya pemeliharaan bisa ditekan setengahnya yakni dari Rp.3 milyar pertahun, kini hanya 1,5 milyar pertahunnya. Artinya penghapusan mobdin yang sudah tidak layak ini bertujuan untuk efesiensi anggaran pemeliharaan,” pungkasnya.(S.02).

3,525 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/kepemilikan-mobil-dinas-bupati-dan-wakil-bupati-langgar-aturan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *