Ketua KNPI Majalengka Terlibat “Mafia Proyek”?

Majalengka, (Sinarmedia).-

Keberadaan mafia proyek di Kabupaten Majalengka ibarat hantu yang bergentayangan di malam hari  mencari mangsa, ada tapi selalu sulit terendus. Namun bagi para pengusaha jasa konsruksi (jakon) di kabupaten Majalengka mafia proyek ini sudah tak asing lagi dan memang nyata, apabila ingin mendapatkan proyek maka harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepadanya untuk proyek-proyek yang berasal dari APBN atau APBD Propinsi maupun APBD II.

Berdasarkan hasil penelusuran Sinarmedia, mafia proyek ini berasal dari kalangan politisi, pengusaha dan ketua organisasi kepemudaan. Mafia proyek yang kini tengah populer dan menjadi perbincangan hangat di kalangan para pengusaha jakon adalah ketua DPD KNPI Kabupaten Majalengka Aceng Sunanto. Setelah terpilih menjadi ketua KNPI Mei tahun 2015 lalu ia lantas populer di kalangan pengusaha dan disebut-sebut sebagai “pengepul uang“ untuk proyek-proyek fisik di tahun 2016.

Menurut salah salah seorang pengusaha yang minta namanya dirahasiakan, Aceng memang tidak sendirian tapi ada nama-nama lainnya yang dianggap sebagai timnya yang berasal dari pengusaha beritial D dan politisi berinitial M. Masuknya Aceng sebagai “mafia proyek” di Kabupaten Majalengka menurut pengusaha ini dikarenakan ia mempunyai kedekatan dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Barat.

Disebutkan pada awalnya ia meminta “fee” proyek sebesar 10 persen dimuka sementara sisanya 2,5 persen dibayarkan setelah proyek itu cair. Namun belakangan aturan itu berubah, pengusaha harus membayar sebesar 2,5 persen dimuka.

“Misalnya seorang pengusaha membayar 100 juta maka akan mendapat proyek senilai 1 Milyar ,tapi dengan aturan yang baru pengusaha hanya diberi proyek yang nilainya sebesar 800 juta,” ujar pengusaha putra Majalengka itu.

Dengan adanya aturan itu banyak pengusaha yang kecewa karena Aceng dianggap tidak konsisten dengan komitmen yang dijanjikan. Selain itu banyak pula pengusaha yang kecewa kerena hingga kini belum mendapatkan proyek yang dijanjikan padahal ia sudah menyetorkan uang. Namun pengusaha tersebut masih sabar karena dijanjikan akan segera diberi jatah proyek dari tahap berikutnya.

Masih menurut pengusaha itu, sudah bukan rahasia lagi kalau untuk mendapatkan proyek yang bersumber dari APBN dan Propinsi semisal Dana Alolasi Khusus (DAK) pengusaha harus mengeluarkan uang dengan dalih untuk “ngajul”. Namun sangat aneh apabila untuk memperoleh proyek yang sumbernya dari APBD kabupaten harus bayar juga.

Rendahnya kualitas proyek-proyek di Kabupaten Majalengka, tambah pengusaha ini diantaranya disebabkan adanya “fee” yang dipungut oleh mafia proyek ini. Pihak pengusaha harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menebus proyek maka untuk menutupinya pengusaha terpaksa harus mengurangi volume atau kualitas pekerjaan agar mendapat keuntungan.

Sementara itu, ketua KNPI Aceng Sunanto saat mencoba untuk dikonfirmasi mendadak sulit untuk dihubungi, bahkan kedua nomer telepon genggamnya pun tidak aktif. Dan kalaupun aktif tidak pernah diangkat, pesan singkat yang dikirimkan juga tidak pernah dibalasnya.

“Pak ketua memang teleponya jarang aktif dan suka ganti-ganti nomernya mas, dan memang dalam sebulan terakhir banyak orang yang mencari pak ketua. Nanti apabila ketemu nanti akan saya sampaikan,” ungkap anggota KNPI Piping kepada Sinarmedia.(TIM)

1,747 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × four =