Majalengka Diberi Sanksi, DAU Terpaksa Dipotong Untuk Bayar Utang BPJS

Majalengka,( Sinarmedia).-
Kabupaten Majalengka termasuk salah satu daerah yang diberi sangsi oleh kementrian keuangan karena lalai dalam membayar iuran BPJS.Sangsi yang dijatuhkan kepada pemkab Majalengka adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU ) secara bertahap.Seperti diketahui Majalengka sempat menjadi sorotan karena menunggak iuran kepada BPJS lebih dari Rp.100 milyar.
Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 183 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil wajib membayar iuran jaminan kesehatan.
Kewajiban diberlakukan untuk mengatasi defisit keuangan yang selalu dialami oleh BPJS kesehatan dalam melaksanakan program Jaminan kesehatan nasional.Kalau kewajiban tersebut tidak dijalankan dan daerah menunggak iuran selama lebih dari 1 tahun mereka akan dijatuhi sanksi berupa pemotongan atau dana bagi hasil.
Sementara yang tidak membayar iuran BPJS selama bertahun tahun yang jumlahnya mencapai ratusan milyar maka pemerintah pusat akan memotong Dana Alokasi Umum (DAU) secara bertahap untuk melunasi utang kepada BPJS.
Menggunungnya hutang pemerintah kabupaten Majalengka kepada BPJS akibat pemkab Majalengka sejak dibawah kepeminpinan Sutrisno tidak mau membayar iuran kepada PT. Askes (sekarang BPJS) selama bertahun-tahun. Pihak BPK dalam setiap hasil pemeriksaanya selalu memberikan rekomendasi agar pemkab Majalengka segera membayar tunggakan kepada BPJS namun tidak pernah digubris.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Majalengka Lalan Soeherlan ketika dikonfirmasi Sinarmedia membenarkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten Majalengka sudah dipotong untuk membayar tunggakan BPJS .
Diakuinya hutang pemkab Majalengka ke BPJS seluruhnya mencapai Rp. 112,4 miliar . Tunggakan tersebut dibayar melalui pemotongan DAU sebesar Rp. 34,1 milyar di tahun 2018 dan akan dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp.78,3 miliar juga dipotong dari DAU.
Namun menurut Lalan, walaupun jatah DAU dari pemerintah pusat berkurang karena dipotong langsung untuk membayar kepada BPJS tidak berdampak terhadap APBD artinya APBD tetap aman dan tidak ada belanja aparatur atau publik yang dikurangi.
Berdasarkan data yang diperoleh Sinarmedia, pemkab Majalengka berhenti membayar iuran ke BPJS (dulu PT.Askes) sejak tahun 2009 setelah kepemimpinan Bupati Sutrisno. Pada kepemimpinan Bupati Tutty Hayati Anwar pada tahun 2008 masih sempat membayar sebesar Rp. 1 miliar.
Bupati Sutrisno memutuskan tidak mau membayar iuran kepada BPJS dikarenakan dasar hukum pungutan iuran tersebut seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28 tahun 2003 tentang subdisi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS penerima pensiun.
Bupati Sutrisno ketika itu bahkan sudah mewacanakan untuk melakukan “Judicial Review” terhadap PP nomor 28 tahun 2003 tersebut namun hingga jabatanya berakhir tidak dilakukan. Akibat tidak membayar iuran kepada BPJS tersebut utang pemkab Majalengka setiap tahunya terus betambah hingga mencapai ratusan milyar rupiah.
Sebagai catatan pada tahun 2008 hutang Pemkab Majalengka kepada BPJS sebesar Rp.5.5 Miliar, tahun 2009 Rp.7,9 miliar, tahun 2010 Rp. 8,5 Milyar, tahun 2011 Rp.9,6 milyar,tahun 2012 10,5 miliar, tahun 2013 Rp.11,1 miliar hingga total keseluruhan utang pemkab Majalengka hingga tahun 2013 mencapai Rp.60,4 milyar.
Hutang Pemkab Majalengka ke BPJS terus bertambah hingga mencapai Rp.112 milyar lebih. Dan diawal pemerintahan yang dipimpin Bupati Karna Sobahi pada tahun 2019 akan menanggungnya karena ada pemotongan DAU sebesar Rp.78 miliar lebih. (Red).

80 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/majalengka-diberi-sanksi-dau-terpaksa-dipotong-untuk-bayar-utang-bpjs/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *