Majalengka Penunggak Terbesar Se-Indonesia

Majalengka,(Sinarmedia).-
Utang Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada PT Askes yang kini berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari tahun ketahun jumlahnya terus membengkak, tercatat hingga akhir tahun 2015 lalu utang Pemkab Majalengka mencapai Rp. 109.881.256.842 dan Majalengka berhak menyandang predikat pemerintah daerah dengan hutang BPJS Kesehatan terbesar se Indonesia.
Pemerintah Majalengka memang bukan satu-satunya daerah yang menghutang ke pihak BPJS Kesehatan, karena di Indonesia sendiri sedikitnya ada 380-an lebih pemerintah daerah yang nunggak iuran BPJS Kesehatan termasuk kabupaten tetangga seperti Kuningan dan Cirebon. Namun Kabupaten Majalengka jumlah hutangnya paling besar mengingat sejak tahun 2008 lalu atau sejak dipimpin H. Sutrisno tidak pernah membayar iuran sedikit pun setiap tahunnya.
Pemkab Majalengka baru melakukan cicilan pembayaran pada tahun 2015 dengan menganggarkan iuran sebesar Rp. 1,6 milyar, dan pada tahun 2016 sekarang juga Pemerintah Kabupaten Majalengka rencananya kembali menganggarkan sebesar Rp.1,6 milyar untuk menyicil hutangnya kepada BPJS Kesehatan. Pengalokasian anggaran pembayaran iuran wajib kepada pihak BPJS memang tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah  yang kurang respon terhadap BPJS.
Namun berdasarkan keterangan dari BPJS sendiri bahwa memastikan kewajiban itu tak akan gugur dengan alasan apapun. Namanya saja utang, jadi tetap saja dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Kalau masih tetap tidak membayar, maka utangnya akan semakin membengkak dan akan terus ditagih.
Pihak BPJS Kesehatan sendiri sudah berungkali mengirim surat kepada pemerintah Majalengka untuk menganggarkan untuk pembayaran iuran wajib pemerintah daerah tersebut. Karena sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 ayat 2 yaitu pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
Selain itu berdasarkan UU no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 17 ayat 2 yaitu setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan secara berkala.
Berdasarkan catatan Sinarmedia, Pemkab Majalengka  baru mengakui mempunyai utang kepada BPJS kesehatan (Sebelumnya PT.Askes-red) dua tahun belakangan ini karena diduga ingin memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI. Padahal setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Pemkab Majalengka selalu diperingatkan untuk segera membayar tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan yang semakin menggunung.
Sementara itu saat ditemui Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majalengka, Edi Noor Sudjatmiko melalui Kabid Anggaranya Abdul Goni, SH, MH membenarkan bahwa pada tahun 2016 ini pemerintah telah menganggarkan untuk membayar iuran wajib sebesar Rp.1,6 milyar.
“Jumlah nilai pembayaran iuran kepada pihak BPJS pada tahun 2016 disamakan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1,6 milyar,” katanya.
Kewajiban pengalokasian anggaran pembayaran iuran kepada BPJS memang idealnya 3% dari nilai jumlah anggaran Kabupaten Majalengka yakni sekitar Rp.18 milyar lebih. Namun karena beban kewajiban anggaran Majalengka yang harus dialokasikan diantaranya: kesehatan sebesar 20% pendidikan 30%, infrastruktur 20% dan untuk gaji sebesar 30%.
“Saat ini pemerintah belum mampu membayar namun yang terpenting pemerintah daerah tidak mengingkari peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (S.02).

1,170 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/majalengka-penunggak-terbesar-se-indonesia/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *