Majalengka Utang BPJS Rp. 78 Miliar

Majalengka,(Sinarmedia).-

Akibat Bupati Majalengka kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku, utang Pemerintah kabupaten (Pemkab) Majalengka kepada BPJS (dulu PT. Askes) terus bertambah besar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2014 utang Pemkab Majalengka kepada BPJS hingga tahun 2014 mencapai Rp. 78 Miliar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2014 disebutkan, BPK dalam LHP tahun 2011 telah merekomendasikan kepada Bupati Majalengka agar memenuhi kewajibannya untuk membayar utang subsidi dan iuran kepada PT. Askes sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menganggarkan pembayarannya pada APBD pada setiap tahunnya.

Namun rekomendasi dari BPK RI terkait utang kepada PT. Askes tersebut tidak pernah digubris terbukti Pemkab Majalengka sejak tahun 2009 tidak pernah ada upaya untuk melakukan cicilan utang hingga tunggakan kepada PT. Askes (sekarang BPJS kesehatan) terus bertambah. Pemkab Majalengka terakhir melakukan pembayaran kepada PT. Askes tahun 2008 dengan jumlah akumulasi pembayaran mulai tahun 2004-2008 sebesar Rp. 5 miliar.

Ketidak patuhan Pemkab Majalengka terhadap BPK terjadi lagi pada tahun anggaran 2014 yang lagi-lagi tidak menganggarkan iuran wajib pemerintah daerah sebesar 3 persen dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS tahun anggaran 2014 dan pembayaran utang kepada BPJS.

Pemkab Majalengka baru menganggarkan pembayaran BPJS pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,6 Milyar pada DPA Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majalengka, Edi Noer Sudjatmiko menyebutkan, pengertian pengalokasian anggaran sebesar Rp. 1,6 milyar ini bukan untuk membayar utang melainkan iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan BPJS untuk tahun berjalan.

Edi sendiri tidak menampik bahwa memang idealnya untuk pembayaran iuran ini sebesar 3% atau kalau dihitung sekitar Rp. 18 milyar. Namun karena pemerintah daerah Majalengka sendiri belum mampu akhirnya hanya mengalokasikan sebesar Rp. 1,6 milyar. Karena pada dasarnya APBD Majalengka ini diprioritaskan digunakan untuk membiayai urusan wajib pemerintah daerah, diantaranya penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur. Menurutnya, soal iuran BPJS ini adalah urusan berikutnya manakala kapasitas fiskal mencukupi.

“Yang terpenting pemerintah daerah tidak mengingkari peraturan perundangan yang berlaku, tapi secara prioritas kami selaku pemerintah daerah belum mampu untuk membayar secara utuh,” kata Edi saat ditemui di ruang kerjanya.

Edi menambahkan, dalam neraca keuangan pemerintah daerah Majalengka terus meng-update utang iuran kepada BPJS, dan hal tersebut ditampilkan dan dilaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saat ini perhitungan hutang Pemerintah daerah Majalengka adalah sekitar Rp. 80 Miliar, kita selalu jujur dan transparan dalam neraca keuangan, hal itu pun selalu dilaporkan ke BPK sehingga angkanya pun pasti akan sama dengan BPK,” paparnya.

Lebih lanjut kata Edi, sejak tahun 2012 lalu pemerintah daerah Majalengka telah mengungkapkan besaran utang iuran ke BPJS kepada BPK. Dan mungkin karena ketransparanan neraca keuangan inilah sehingga Majalengka memperoleh predikat WTP dari BPK.

“Kami tidak menutupi ataupun menolak utang iuran pembayaran BPJS, dan kita berupaya untuk membayarnya akan tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Edi.

Sebelumnya DPRD Kabupaten Majalengka sendiri mendesak kepada pemerintah daerah Majalengka untuk segera merealisasikan pembayaran tunggakan utang kepada BPJS. Pasalnya jumlah utang apabila tidak dibayarkan akan terus membengkak dan  hal itu akan menjadi beban anggaran tahun berikutnya.

Ketidak patuhan Pemkab Majalengka terhadap LHP BPK disesalkan oleh anggota DPRD Deden Hardian Narayanto saat dimintai komentarnya oleh Sinarmedia. Politisi asal PKS ini menyebutkan, setiap tahun DPRD selalu mendorong eksekutif untuk mematuhi rekomendasi BPK dengan mencicil utang kepada BPJS kesehatan yang jumlahnya semakin membesar, namun tidak pernah diperhatikan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh wakil ketua DPRD H. Ali Surahman, menurut politisi Partai Gerindra ini, besarnya utang pemkab Majalengka telah berdampak negatif terhadap pelayanan BPJS kesehatan kepada warga Majalengka. Menurutnya, ia sudah menerima laporan adanya warga Majalengka yang ditolak oleh rumah sakit di luar Kabupaten Majalengka karena menggunakan BPJS.

Keprihatinan besarnya tunggakan Kabupaten Majalengka terhadap BPJS juga sempat dilontarkan anggota DPR RI K.H. Maman Imanulhaq. Menurut politisi PKB asal Jatiwangi itu, masalah tunggakan Kabupaten Majalengka kepada PT. Askes selalu menjadi perbincangan dan bahan olok-olok di tingkat pusat. Ia berharap agar Pemkab Majalengka beritikad baik untuk menyelesaikanya.(Tim).

701 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/majalengka-utang-bpjs-rp-78-miliar/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *