Mantan Anggota DPRD Jabar Laporkan Direktur PD BPR Majalengka

Majalengka ,( Sinarmedia).-
Mantan anggota DPRD Jabar periode 2014-2019 M Iqbal MI melaporkan direktur Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majalengka Ajteng Hadis Susanto ke Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Jawa barat karena diduga telah menyalah gunaan uang Perusahaan mencapai ratusan juta rupiah . Penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawaban kerena dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Politisi partai Nasdem M Iqbal mendatangi kantor Kejati JabarJalan RE.Martadinata No.54 Bandung pada Rabu ( 11/9) ini.Iqbal mengaku serius melaporkan dugaan penyalahgunaan uang di Perusahaan Umum daerah (Perumda) BPR Majalengka sebagai wujud keprihatinan dirinya terhadap kondisi BPR Majalengka saat ini.
Iqbal yang juga Mantan Wakil Bupati Majalengka itu berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan memberi efek jera bagi pengelola BUMD lainya di Majalengka agar dikelola secara profesional dan kasus seperti itu tidak terulang lagi di kemudian hari.
Terungkapnya dugaan pegeluaran uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu kata Iqbal terjadi pada tahun 2015 lalu berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK).Adanya aliran dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan itu dibenarkan oleh Direktur PD BPR Atjeng Hadis Susanto melalui surat pernyataan tertulis atas permintaan OJK.
Namun menurut Iqbal walaupun direktur PD BPR telah mengakui dengan pernyataan tertulis ada aliran dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan yang nilainya mencapai Rp. 398 juta lebih namun anehnya kepemimpinan Direktur tetap dipertahankan oleh pemilik dalam hal ini Pemerintah kabupaten Majalengka bahkan dari pihak OJK juga tidak memberikan sangsi apapun.
Ditegaskan Iqbal , mestinya ketika sudah ada bukti bahwa direktur sudah mengakui tidak dapat mempertanggung jawabkan aliran dana tersebut, Pemkab Majalengka dalam hal ini Bupati memberikan sangsi tegas .
Dalam surat pernyataan yang dibuat Atjeng selaku Direktur Utama Perumda BPR pada tanggal 15 Desember 2015 diantaranya disebutkan bahwa ia memebenarkan telah menerima dana penunjang opersional sejak bulan Mei 2012 sampai dengan September 2015 tanpa disertai bukti pertanggung jawaban penggunaanya dengan total sebesar Rp.398.363,441,00.
Sementara itu Direktur Utama Perumda BPR Majalengka Atjeng Hadis Susanto Saat dikonfirmasi Sinarmedia tidak membantah adanya surat pernyataan tersebut. Menurutnya masalah tersebut sudah dianggap selesai oleh OJK ketika itu karena hanya masalah beda persepsi saja.Namun ia mengaku heran surat tersebut bisa beredar keluar padahal surat itu merupakan rahasia .
Atjeng menduga mencuatnya masalah tersebut ada kaitanya dengan masalah penonjoban salah seorang pegawai Perumda BPR belum lama ini. (S.01)

1,986 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × 4 =