Marak Pungutan Program Prona Di Majalengka

Sindangwangi,(Sinarmedia).-

Program Proyek Operasi Nasional (Prona) yang digulirkan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disebut-sebut sebagai program untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk memiliki sertifikat tanah secara gratis ternyata hanya isapan jempol alias “bohong”. Faktanya di Kabupaten Majalengka pembuatan sertifikat melalui program prona dipungut biaya yang cukup besar hingga jutaan rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi Sinarmedia, di beberapa daerah pelaksanaan program Prona ini dipungut biaya yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah desa atau panitia yang besarnya bervariatif, seperti yang terjadi di Desa Tarikolot Kecamatan Palasah misalnya, masyarakat dipungut biaya mencapai Rp.1,4 juta per bidang.

Sementara di desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh dipungut  Rp.800 ribu per bidang, di desa Jerukleueut Kecamatan Sindangwangi mematok Rp.700 ribu per bidang, desa Girimukti kecamatan Kasokandel dipungut Rp. 600 ribu dan yang paling kecil pungutan adalah desa Indrakila kecamatan Sindang yakni Rp. 500 ribu per bidang.

Sekretaris desa Jerukleueut, Sudirman membenarkan adanya pungutan bagi penerima program prona sebesar Rp.700 ribu perbidang, sementara  desa Jeruk Leueut mendapat jatah 200 bidang. Menurutnya  pungutan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak panitia dengan masyarakat penerima program prona.

“Uang hasil pungutan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari panitia diantaranya untuk biaya komsumsi tim yang dimana sehari bisa menghabiskan Rp.2 juta, untuk biaya patok , biaya rapat, biaya panitia pengukuran, serta untuk jamuan apabila ada tamu dan lain-lain,” katanya.

Ditemui terpisah sekretaris desa Kumbung, Nasuha, menjelaskan,  biaya program prona di desa Kumbung sendiri pihak panitia memungut biaya kepada masyarakat sebesar Rp.800 per bidang. Pungutan tersebut kata Nasuha diperuntukan untuk biaya komsumsi sehari-hari, operasional di lapangan, biaya pembelian materai, dan lain-lainnya.

“Betul pungutan program prona kepada warga sebesar Rp.800 ribu per bidang, ini merupakan hasil keputusan masyarakat dengan pihak panitia, jadi silahkan saja  media kalau ingin tahu rinciannya hubungi saja ketua panitianya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Girimukti Kecamatan Kasokandel juga membenarkan adanya pungutan dalam pungutan program prona kepada warga yakni sebesar Rp.600 ribu setiap bidangnya, namun ia mengaku tidak ikut rapat itu urusan panitia yang sudah dibentuk.

“Saya selaku kepala desa hanya menerima titik akhir dengan angka Rp.600 ribu laporan ke desa,” pungkasnya.(S.05).

481 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/marak-pungutan-program-prona-di-majalengka/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *