Menguak Jaringan Penipuan CPNS di Majalengka

Majalengka,(Sinarmedia).-
Masyarakat patut berhati-hati apabila ada orang yang menawarkan jasa bisa meluluskan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) walaupun yang menawarkan jasa tersebut berprofesi sebagai PNS. Mengaku sebagai PNS bukan jaminan benar, terbukti sudah beberapa orang PNS di Kabupaten Majalengka yang terjerat kasus seperti ini dan akhirnya harus dipecat gara-gara menjadi calo PNS.
Oknum PNS yang menjadi calo CPNS kini kembali terbongkar, jaringan percaloan CPNS ini terkuak setelah sejumlah korban yang telah menyetorkan uang puluhan juta mengadu karena tidak ada kejelasan tentang pengangkatan dirinya menjadi PNS. Para oknum PNS yang terlibat dalam jaringan calo CPNS itu kini  sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, ada empat orang PNS yang terlibat dalam praktek pencaloan PNS tersebut telah selesai diperiksa oleh inspektorat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke empat oknum PNS tersebut akan segera diserahkan kepada Bupati. Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada para oknum PNS itu sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati.
Tak tanggung-tanggung jumlah kerugian para peserta CPNS hingga mencapai Rp. 2 milyar lebih. Mereka yang sebagian besar adalah tenaga honorer kategori dua (K2) dijanjikan akan diangkat menjadi PNS dengan menyerahkan uang sebesar Rp.60 juta per orang. Jaringan ini beroperasi sejak tahun 2011 dan mengaku telah berhasil meloloskan beberapa orang tenaga K2 menjadi PNS.
Tiga orang oknum PNS yang diduga terlibat dalam praktek percaloan CPNS itu diantaranya adalah IK tercatat sebagai Kasubag PEP di Kantor Kecamatan, NW tercatat sebagai Kasie Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Majalengka dan D tercatat sebagai staf di Puskesmas Loji.
Berdasarkan hasil investigasi Sinarmedia, ketiga oknum PNS ini mempunyai peran dan tugas masing-masing seperti IK merupakan orang yang berhubungan langsung dengan para korban, dimana kebanyakan para korban penipuan merupakan tenaga honorer yang sudah masuk kategori II. Sementara NW selain juga sama mencari para korban juga mempunyai peran untuk menyambungkan dengan koneksi atau kenalan yang ada di pusat. Sedangkan D orang yang mendampinginya ke pusat, dimana uang dari NW  kemudian diserahkan kepada orang pusat yang mengaku berdinas di kementerian.
Tercatat ada 37 korban yang sudah terlanjur menyetor uang kepada IK, sementara untuk besaran uang setoran para korban kepada IK jumlahnya bervariatif mulai dari Rp. 5 juta, 10 juta, 30 juta, 40 juta, Rp. 50 juta hingga yang paling besar Rp. 60 juta.
Berdasarkan pengakuan IK kepada Sinarmedia, bahwa sebenarnya ia sendiri adalah merupakan korban dari NW yang merupakan pegawai Dinkes, pasalnya uang yang ia terima dari para korban tidak pernah ia nikmati sepeserpun karena uang tersebut langsung disetorkan kepada NW. Kemudian oleh NW uang tersebut katanya disetorkan lagi kepada D untuk kemudian disetorkan lagi kepada koneksi orang pusat di kementerian.
IK menceritakan, awal mula dirinya melakukan kerjasama dengan NW yakni sekitar pada tahun 2011 silam, atau tepatnya sebelum ada kebijakan moratorium pengangkatan CPNS dari pemerintah pusat. Pada waktu itu dirinya masih menjabat staf di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hanya menitipkan istri dan adiknya kepada NW agar bisa menjadi PNS. IK sendiri mengaku sudah kebobolan sekitar Rp.204 juta dari hasil pinjaman ke bank dan menjual emas milik orangtuanya untuk memenuhi tuntutan NW. Bahkan sertifikat rumahnya juga sudah dipinjam NW digadaikan untuk meminjam uang.
Namun ditengah perjalanan  NW meminta dirinya juga untuk memasukan orang lain, hingga ia banyak merekrut diantara para pegawai honorer K2 menitipkan uang kepada diirinya. Uang tersebut sudah diserahkan kepada NW dengan memakai kuitansi penerimaan.
“Setiap uang yang saya terima dari para peserta saya selalu menjelaskan bahwa uang tersebut bukan untuk dirinya, melainkan untuk diserahkan lagi kepada NW dan dilengkapi dengan kwitansi dari NW,” tambahnya.
“Dengan alasan karena ia memiliki koneksi tim dari pusat inilah, akhirnya saya percaya kepada NW walaupun awalnya saya sempat ragu. Yang saya tahu N W ini adalah lulusan Universitas Indonesia (UI), dan pada waktu itu salah satu tim panitia CPNS melibatkan orang dari UI, sehingga akhirnya saya percaya dan mencoba menitipkan peserta CPNS kepada NW,” katanya.
Entah secara kebetulan atau memang benar-benar melalui lobi-lobi dengan jaringan yang dimiliki NW, pasalnya sebagian dari peserta yang dititipkan kepadanya dinyatakan lulus. Dan ternyata NW benar-benar menepati janjinya yakni bisa meloloskan peserta CPNS walaupun di jalur testing.
Walaupun tidak semua peserta CPNS yang dititipkan kepada NW lulus, namun setidaknya dengan sebagian CPNS yang lulus sudah mengobati rasa kekhawatiran yang sempat muncul, berangkat dari sanalah kemudian menumbuhkan rasa percaya kepada NW. Sebenarnya rasa kecewa juga ada karena sebagian CPNS tidak lulus, namun saat ditanyakan kepada NW uang yang sudah disetorkan tidak bisa lagi. Dan pada waktu itu N W menyarankan agar peserta ikut pendaftaran tes CPNS tahun berikutnya.
“Kemudian pada tahun berikutnya NW kembali menawari jasa untuk kembali memasukan peserta CPNS, dan akhirnya saya kembali menitipkan peserta CPNS yang jumlahnya hingga mencapai 37 orang,” paparnya.
Yang menariknya dari jumlah 37 orang peserta CPNS ini yang dititipkan kepada IK, ada diantaranya merupakan titipan beberapa PNS diantaranya A yang tercatat sebagai staf di BKD, K yang bekerja sebagai guru di di Kecamatan Jatitujuh.
“Sebagaian dari para peserta CPNS yang dititipkan ke saya justru ada yang berasal para PNS yang masih aktif, dan mereka juga mengetahui kronologis kejadian ini bahwa uang yang saya terima langsung diserahkan kepada NW,” katanya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, NW  mengaku bahwa dirinya juga sama-sama korban penipuan dari Diding yang tak lain temannya yang sebelumnya bekerja di puskesmas Loji namun kini sudah tidak aktif, dan kedua oleh oknum yang mengaku Interpol bernama Asep Kurniadi alias KK.
“Pada tahun 2011 silam saya bertemu Diding dan dia menyampaikan bahwa mempunyai koneksi atau kenalan dengan orang pusat yang merupakan tim inti dalam perekrutan CPNS di Majalengka, kemudian saya di Majalengka mencari para peserta dengan dibantu oleh pa Iwan,” katanya.
Pada tahun 2011 lalu memang dari sekian banyak peserta CPNS yang dititipkan melalui D ini ada yang berhasil lulus, namun tidak sedikit yang gagal dan justru yang gagal ini uangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Seolah lari dari tanggung jawab sejak saat itu D sendiri menjadi susah dihubungi dan tidak bisa ditemui.
“Saya juga merasa terkena tipu dengan D ini, karena pada waktu itu uang saya terima dari IK saya juga diserahkan lagi kepada D tidak dimakan oleh saya. Akan tetapi memang salah saya itu tidak diperkuat dengan salinan kwitansi karena pada waktu itu saya berfikir D adalah teman sendiri,” kata NW saat ditemui Sinarmedia di kantornya.
Namun dalam realisasinya para peserta CPNS ini, tidak sesuai harapan karena tidak menyetorkan uang sesuai dengan yang disepakati. Sehingga pada akhirnya dirinya justru menanggulanginya kekurangan uang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.
“Sebenarnya dalam prosesnya justru saya banyak yang dikorbankan, harta benda saya sudah habis termasuk rumah untuk menutupi semua kekurangan uang D, mengingat uang setoran dari para peserta umumnya belum full kebanyakan baru sebagian,” katanya.
Seolah terjatuh pada lubang yang sama setelah sebelumnya NW menjadi korban penipuan oleh temannya sendiri D, dan D sendiri sejak saat itu seolah menghilang tanpa ada kabar keberadaannya bahkan sudah 4 tahun ia tidak pernah masuk kantor lagi.
Seolah tidak belajar dari pengalaman, pada tahun berikutnya yakni 2012 NW  bertemu oknum Interpol bernama Asep Iskandar alias KK yang menawari jasa dapat meluluskan peserta CPNS karena ia mempunyai link di kementrian. Karena merasa percaya kemudian NW pun kembali menghubungi IK untuk mencari para peserta CPNS.
Oknum yang mengaku Interpol ini ternyata adalah penipu, karena logikanya bagaimana mungkin seorang Interpol bisa memasukan CPNS apalagi berdasarkan aturan dari pemerintah pusat bahwa Majalengka salah satu kabupaten yang terkena kebijakan monatorium dimana tidak boleh melakukan pengangkatan CPNS.
Namun NW beserta IK sudah terlanjur menitipkan uang para peserta CPNS kepada oknum KK tersebut, dan uang yang sudah masuk nilainya pun tidak sedikit dan tentu saja tidak akan mungkin bisa kembali lagi karena sudah jelas ini merupakan penipuan.
“Jujur, saya ingin masalah ini cepat selesai. Dan apabila bisa saya juga ingin bisa menyelesaikan semua utang piuatang para peserta CPNS yang telah gagal ini. Namun karena saya juga pada prinsipnya merupakan korban penipuan jadi saya mohon semua untuk bersabar, yang jelas saya ingin menyelesaikanya,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Majalengka, H. Sanwasi saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menyerahkan permasalahan yang menimpa dua oknum pegawainya kepada Inspektorat untuk memprosesnya, adapun sanksi apa yang akan diberikan pihaknya belum bisa menyebutkan karena itu merupakan kewenangan dari bupati Majalengka.
Menurut Sanswasi, berdasarkan UU ASN memang PNS tidak diperbolehkan menjadi calo CPNS dan apabila itu dilanggar sudah barang tentu ada sanksinya.
“Saat ini kedua oknum pegawai ini sudah diperiksa oleh tim dari Inspektorat dan sudah diserahkan kepada bupati, kita lihat saja sanksi apa yang akan diberikan nantinya, pihaknya menjamin sanksi yang akan diberikan nantinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.(S.02).

1,174 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/menguak-jaringan-penipuan-cpns-di-majalengka/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *