Merasa Didzolimi Ali Praperadilankan Kejaksaan

Majalengka,(Sinarmedia).-

Kasus dugaan korupsi dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sanghyang Sri, dengan tersangka utama wakil ketua DPRD Majalengka Ali Surahman kini memulai babak baru. Ali yang merasa tidak bersalah telah mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan Negeri Majalengka.

Kepada Sinarmedia politisi partai Gerindra ini mengaku akan melakukan pembelaan dan membuktikan di sidang pra peradilan yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang, bahwa ia tidak bersalah. Dia bersama tim kuasa hukumnya dari kantor Advokat CS Pamungkas Law Bandung pun telah menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa dirinya tidak bersalah.

“Langkah ini terpaksa diambil karena saya merasa di dhzolimi oleh Kejaksaan Majalengka,” katanya sambil memperlihatkan sejumlah bukti-bukti yang akan dibawa dalam sidang pra peradilan nanti.

Ali menyakini bahwa kasus yang membelitnya adalah semata-mata murni kasus hutang piutang atau perdata. Sesuai dengan surat nomor : B-0879/0.2.23/Gph.1/11/2014 tertanggal 26 November 2014 lalu terkait pemanggilan dirinya ke kantor Pengacara Negara Majalengka yang mendapat kuasa dari PT. Sanghyang Seri untuk membicarakan penyelesaian sisa piutang atau kredit bermasalah di perusahaan BUMN ini. Bahkan dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Kejari Majalengka, Mohamad Basyar Rifa’i,SH.

Dari hasil pemanggilan tersebut disepakati bahwa Ali akan membayar seluruh sisa pinjaman atau kredit yang sempat macet kepada PT. Sanghyang Sri sebesar Rp. 1.534.587.000 selama satu tahun yakni 2015 dengan dengan cara dicicil setiap habis panen yakni panen kesatu bulan Maret dan panen kedua paling lambat Desember 2015. Karena dari nilai pinjaman yang diterima Ali sebagai ketua kelompak tani dan gapoktan sebesar Rp. 2.142.240.000 pihaknya telah membayar pinjaman sebesar Rp. 607.653.000.

Menurutnya dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2014 lalu ini perjanjian tersebut ditandangani diatas materai dengan disaksikan oleh sejumlah jaksa dikantor Pengacara Negara. Dimana apabila dirinya tidak melunasi semua pinjaman kepada PT. Sanghyang Sri, dia bersedia diproses secara hukum.

“Baru ada dalam sejarah hukum Indonesia, dan mungkin kasus yang menimpanya adalah yang pertama kalinya dimana kasus piutang (perdata), mendadak berubah menjadi tindak pidana korupsi,” katanya.

Namun pada tanggal 13 April 2015 tiba-tiba ia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan sesuai dengan surat nomor sprindik print : 02/0.23/Fd.1/2015. Dimana sebelumnya Ali mengaku tidak pernah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta tanpa dua alat bukti yang cukup sebagai mana putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Selain itu pihak kejaksaan dalam menetapkan tersangka secara tidak manusiawi karena langsung datang kerumah dan melakukan penggeledahan dengan membawa sejumlah wartawan, hal ini secara tidak langsung telah menjatuhkan harkat martabatnya.

“Saya mendapat perlakuan sewenang-wenang dari Kejaksaan (abuse of fower), selain itu saya sebelumnya juga tidak pernah merasa diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian secara hukum, akan tetapi pihak kejaksaan langsung menetapkan tersangka” tambahnya.

Ali menegaskan, padahal asas due process of law merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh kejaksaan, sebelum menetapkan dirinya sebagai tersangka sesuai dengan putusan mahkamah. Proses pemeriksaan itu penting dan wajib, selain merupakan untuk mendapatkan keseimbangan dan keadilan secara hukum juga untuk mendapatkan kebenaran yang maksimal.

Lebih lanjut kata Ali, ia mencium bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sanghyang Sri, syarat akan muatan politis. Kepada Sinarmedia Ali berkicau bahwa sejak ia duduk menjadi wakil rakyat ia selalu paling lantang mengkritisi sejumlah kebijakan Pemkab Majalengka salah satunya terkait proses pembangunan Bandara.

Bahkan Ali mengaku ia pernah bersitegang dengan orang nomor satu di Majalengka terkait pembebasan lahan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajti, Bupati sempat menyampaikan secara langsung kepadanya agar ia tidak menganggu kebijakan pemerintah dalam pembebasan bandara.

“Sebenarnya kalau kasus yang membelitnya tidak ditumpangi dengan politis, saya yakin akan menang di sidang di pra peradilan nanti,” ungkapnya.

Sementara itu ditemui terpisah Kepala Kejaksaan Negari (kejari) Majalengka, Mohamad Basyar Rifai didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Mahdi S mengaku siap hadapi gugatan pra peradilan yang dilakukan AS, pihaknya sudah memiliki bukti permulaan yang cukup dan didukung dua alat bukti.

“Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan banyak kepada media akan langkah-langkah apa yang akan kami ambil yang jelas saat ini kami tengah bekerja untuk mempersiapakan praperadilan nanti,“ tegasnya.(S.02/04).

401 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/merasa-didzolimi-ali-praperadilankan-kejaksaan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *