Mutasi Pejabat Diduga Langgar Aturan

Majalengka,(Sinarmedia).-

Mutasi jabatan yang dilaksanakan pada  era pemerintahan Bupati H.Karna Sobahi banyak disorot  dan dipertanyakan  berbagai kalangan.Dari beberapa kali mutasi yang digelar  H.Karna dinilai  seringkali  melanggar aturan kepegawaian,tidak profesional  dan cenderung bermuatan politis.

Dari dua kali mutasi terakhir  yang dilakukan H.Karna  menunjukan adanya  ketidak taatan kepada aturan  Badan Kepegawaian Negara (BKN)  nomor 5 tahun 2019 .Dalam aturan BKN disebutkan bahwa mutasi  dilakukan paling singkat  2 tahun dan paling lama 5 tahun ,pada kenyataanya ada beberapa pejabat yang baru dimutasikan beberapa bulan sudah dimutasikan lagi.

Selain itu mutasi yang dilakukan tidak mengacu kepada aspek kompetensi ,pola karir serta kebutuhan organisasi .Seperti yang terjadi pada mutasi sebelumnya terdapat  seorang yang berlatar belakang pendidik  yakni Deni Rahman S.Pd. malah ditempatkan sebagai Kasie Pemeliharaan ,Peningkatan dan Pembangunan jalan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum  dan Tata Ruang ( PUTR).

Hal  yang sama kembali terjadi pada mutasi yang digelar  28 Desember 2020 lalu  , seorang Doktor di bidang pendidikan yakni Dr.Dartum SIP.M.M.Pd.malah ditempatkan pada  jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikanya yakni menjadi Kabid Perindustrian  pada dinas perdagangan  dan perindustrian.

Dalam mutasi kali ini bahkan terdapat beberapa kejanggalan  diantaranya nama Ridwanudin AM.Kep.SKM disebut dua kali yakni nomor urut 161  sebagai kepala seksi cagar budaya  dan museum dan nomor urut 203 dengan jabatan sebagai Kasie Kesejahteraan sosial  pada kelurahan Babakanjawa.Selain itu terdapat beberapa nama  dengan nama yang sama tapi jabatanya yang tercantum dalam  website BKPSDM berbeda  dengan yang tercantum dalam SK.Bupati  Nomor 820/KEP.904-BKPSDM/2020.

Kepala Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier  pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya Manusia Cecep Hasan saat dikonfirmasi melalui telepon seluler membantah adanya pejabat yang dibatalkan dalam mutasi tersebut namun ketika ditanyakan adanya beberapa kejanggalan  dalam mutasi  seperti perbedatan antara yang tercantum dalam SK Bupati dengan yang tercantum dalam Website BKP SDM Cecep tidak menjawab. (Tim/SM).

 8,820 total views,  8 views today

Please follow and like us: