Para Tenaga Kontrak Kecewa, Bulan Agustus Tak Terima Gaji

Majalengka,(Sinarmedia).-

Sejumlah tenaga kontrak dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka pada bulan Agustus ini terpaksa tidak menerima honor karena honor mereka dipakai untuk mengganti uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak jadi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Seperti diketahui pada saat menjelang hari raya idul fitri lalu Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat surat edaran  No. 840 /903/ BKD tentang tunjangan hari raya idul fitri yang intinya agar OPD memberikan THR sebesar satu kali gaji. Informasi menggembirakan ini juga diumumkan dalam apel senin di lapangan upacara Setda.

Namun sayang informasi menggembirakan itu hanya bertahan sesaat karena kemudian pemkab membuat surat edaran susulan yang membatalkan surat edaran pertama dengan alasan kebijakan tersebut harus dikaji ulang.

Beberapa kalangan menilai kejadian seperti ini sungguh memalukan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Adanya surat pembatalan surat edaran pertama menunjukan Pemkab Majalengka tidak bekerja profesional dan nampak kurang koordinasi antar lembaga pemerintah lainnya. Sejumlah tokoh masyarakat meminta agar Pemkab Majalengka meminta maaf kepada tenaga kontrak atas kejadian memalukan itu.

Surat edaran No. 840/903/BKD tentang Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi tenaga kontrak itu ditandatangani langsung oleh Sekda Majalengka, Ahmad Sodikin. Dalam surat edaran tersebut disebutkan kepada seluruh OPD untuk mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sebagai tunjangan hari raya idul fitri 1437 H sebesar satu kali honorarium yang diterimanya.

“Ya, mau bagaimana lagi pak, bulan ini saya tidak menerima honor karena uang honor bulan ini ditahan dinas tempat saya bekerja untuk mengganti uang THR yang diterima menjelang lebaran kemarin. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, saya  terpaksa minjam uang sama tetangga,” kata salah seorang pegawai kontrak yang biasa dipanggil Jay kepada Sinarmedia.

Jay mengaku, ia dan teman-teman yang lainnya mengaku kecewa dengan kebijakan pemkab Majalengka tentang pembatalan pembagian uang THR tersebut, apabila kejadiannya bakal tahu akan dibatalkan seperti ini para tenaga honorer memilih untuk tidak menerima uang tunjangan hari raya idul fitri kemarin, daripada pada bulan Agustus menderita tidak menerima honor.

Sementara itu, saat ditemui Sekda Majalengka H. Ahmad Sodikin mengaku meminta maaf kepada seluruh tenaga honorer dengan adanya kebijakan yang dinilai terlalu terburu-buru tersebut. Menurut Diki, kebijakan tersebut lahir manakala ia mendapat perintah dari Bupati Majalengka, H. Sutrisno dalam sebuah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dimana salah satu isinya yakni rencana untuk membagikan THR kepada para tenaga kontrak.

Kata Diki, memang pada waktu itu pasca Rakortas secara pribadi ia merasa senang dengan adanya rencana Bupati membagikan uang THR kepada para tenaga kontrak, sehingga langsung memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyiapkan surat edaran kepada para OPD untuk segera merealisikan kebijakan tersebut.

“Waktu itu saya saking senangnya ada perintah dari Pak Bupati terkait wacana pemberian THR kepada tenaga honorer, sehingga saking senangnya saya pun terburu-buru dengan langsung menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh OPD untuk merealisasikannya. Namun ternyata pihaknya lupa bahwa kebijakan tersebut belum dikaji secara mendalam sehingga saya pun buru-buru membatalkan kembali surat edaran tersebut,” kata Diki saat ditemui Sinarmedia di ruang kerjanya.

Mantan kepala BKD ini menuturkan, pihaknya mengakui apabila tenaga kontrak yang akan dibagikan THR adalah bagi mereka tenaga kontrak pegawai harian lepas saja. Jumlah PHL di Majalengka yang terdata secara resmi mencapai 1.446 orang, sementara untuk tenaga honor lainnya jumlah mencapai ribuan juga belum terdata dan masih bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka ini. Sehingga kebijakan pemberian THR ini harus dikaji lebih mendalam lagi karena tentunya kebijakan tersebut juga harus mencover tanaga kontrak yang belum terdata juga.

“Untuk itu alasan utama kenapa kami membatalkan surat edaran pembagian THR ini untuk mengkaji lebih mendalam lagi, daripada kami disalahkan dan terkena kasus hukum lebih baik kami membatalkan kebijakan tersebut,” katanya. (S.02).

422 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/para-tenaga-kontrak-kecewa-bulan-agustus-tak-terima-gaji/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *