PBB Macet ,Diduga Akibat Tarif Terlalu Tinggi

Majalengka,(Sinarmedia).-

Anjloknya target pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 diduga akibat tingginya tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Masyarakat banyak yang keberatan dan tidak mau membayar PBB karena dianggap terlalu tinggi.Seperti diketahui NJOP di kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dan yang paling besar kenaikanya ada di wilayah utara yang mencapai 400 persen.

Harapan warga Majalengka dengan terpilihnya Bupati baru H.Karna Sobahi dapat menurunkan tarif NJOP secara signifikan ternyata mengecewakan. Dengan Perda yang baru NJOP hanya mengalami penurunan sebesar 25 persen dan itu masih dirasa sangat memberatkan. Dampaknya kini masyarakat enggan membayar PBB.

Salah seorang warga yang enggan disebut jati dirinya meminta Bupati H.Karna bersikap bijak karena saat ini kondisi ekonomi masyarakat tengah terpuruk.Masyarakat kini memikul beban berat akibat tarif listrik naik, gas mahal, belum lagi kebutuhan hidup yang tinggi jadi jangan nambah beban berat lagi dengan membayar pajak yang tinggi.

Pengamat kebijakan publik Dede Aif Musoffa menilai, anjloknya pendapatan dari sektor PBB sudah ia perkirakan sebelumnya.Kenaikan tarif NJOP yang fantatis mencapai 400 persen di Sembilan kecamatan di wilayah utara kemungkinan menjadi penyebab warga tidak mau membayar PBB karena dianggap terlalu memberatkan.

Dede Aif berharap agar pemerintahan yang sekarang dibawah kepemimpinan H.Karna menepati janji politisnya ketika kampanye Pilkada bukan hanya sekedar meninjau ulang tarif NJOP tapi harus benar-benar membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat.

Sementara itu Bupati H.Karna nampaknya cukup gundah gulana mendapati kenyataan masih minimnya pendapatan dari sektor PBB tahun 2019 ini.Menurutnya target PBB hingga bulan September baru terealisasi 65 persen lebih dari target sebesar Rp.66 Milyar.

Dengan persentase tersebut, Bupati Majalengka H. Karna Sobahi menyatakan darurat macet untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Majalengka. Pihaknya kini berupaya melakukan penagihan secara langsung ke tiap kecamatan.

“Sejumlah wilayah, bahkan ada yang baru melakukan pembayaran PPB-nya itu baru mencapai 40 persenan.” Ungkapnya.
Padahal, lanjut Bupati, nilai objek pajak yang tertuang dalam SPPT yang tadinya naik, telah diupayakan turun cukup besar hingga mencapai lebih dari 25 persenan. Pada kenyataannya pembayaran tetap tersendat.

“Anehnya kemacetan ini pada umumnya terjadi di wilayah Utara Kabupaten Majalengka sedangkan wilayah selatan Majalengka justru relatif lebih lancar.” ungkapnya.

Bupati mengancam tidak akan mencairkan dana penghasilan tetap seluruh aparat desa jika pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan belum dilunasi.

“Tidak ada pencairan Alokasi Dana Desa bagi yang belum menulasi PBB,” tandasnya. (S.03)

174 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

three × three =