Pedagang Pasar Tradisonal vs UD Putra TS Makin Meruncing

Majalengka,(Sinarmedia).-
Perseteruan antara puluhan pedagang pasar tradisional Sindangkasih Cigasong dengan Toko UD Putra TS hingga kini masih  belum menemukan titik temu.Para pedagang menuntut pihak UD Putra pindah ke lokasi lain karena dianggap tidak memiliki ijin yang sah atau memilih salah satu jenis usaha yakni Grosir atau eceran. Sementara pihak UD Putra TS tetap ngotot menjalankan usahanya karena merasa sudah memiliki  izin dan tetap ingin menjalankan usaha grosir dan eceran pakaian jadi.
Bahkan walaupun kedua pihak yang berseteru sudah dilakukan pertemuan dengan dimediasi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten, anggota komisi C DPRD dan Kepolisian, namun tidak berhasil alias menemui jalan buntu mengingat kedua belah pihak  masih “ngotot” dengan kehendaknya masing-masing.
Kuasa hukum UD Putra TS, Muhammad Ihwan yang dihubungi Sinarmedia melalui telepon genggamnya mengatakan, usaha UD Putra TS sudah sah secara hukum karena sudah mengantongi izin dari kantor BPPTPM. Walaupun di dalam izin ada sedikit kesalahan terkait alamat usaha yang tidak sesuai menurut Ihwan itu merupakan kesalahan kecil dan merupakan kesalahan dari pihak BPPTPM bukan dari klienya.
“Itu hanya kesalahan kecil, mengenai keabsahan sah atau tidaknya izin yang dimiliki klienya yakni UD Putra TS jika belum diputus pengadilan maka tidak bisa disebut tidak berlaku atau tidak sah. Mengingat izin tersebut diberikan oleh lembaga pemerintahan terkait dengan masa waktu yang sudah ditentukan,” katanya.
Ihwan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan langkah hukum terkait adanya kesalahan data perizinan usaha UD Putra TS yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pihak BPPTPM sehingga menyebabkan klienya dirugikan. Namun hal tersebut masih dipertimbangkan melihat perkembangan apakah perlu dilakukan upaya hukum menggugat kantor BPPTPM atau tidak, namun sekiranya tidak menyelesaikan masalah hal tersebut tidak akan dilakukan.
“Kami masih lihat perkembanganya perlu atau tidak upaya hukum ini,” katanya.
Terkait tuntutan sejumlah pedagang pasar yang meminta UD pindah atau memilih salah satu izin usahanya yaitu eceran atau grosir pihaknya akan mempertimbangkanya dengan masa waktu yang tidak bisa ditentukan, mengingat kata Ihwan izin usaha yang dimiliki UD Putra TS saat ini masih sah secara hukum selama belum diputus pengadilan.
“Klien saya merupakan warga taat hukum mulai kewajibanya membayar pajak hingga memenuhi semua prosedur yang dipinta pemerintah bahkan belum lama ini pihaknya juga telah mengajukan usaha UD ke BPPTPM namun terkesan dibiarkan hingga posisi usaha UD menggantung,” ungkapnya.
Seperti diberitakan Sinarmedia edisi sebelumnya izin usaha yang dimiliki UD  Putra TS terdapat beberapa kejanggalan. Kejanggalan itu terlihat karena antara Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan perijinan lainya seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan surat izin gangguan (IG) tidak ada kesesuaian.
Dalam IMB dengan nomor : 644.2/27/BPPTPM/II/2012  yang ditanda tangani oleh kepala BPPTPM Drs. Agus Permana, MP, disebutkan bahwa alamat nama pemilik  Hj. Nenih Herlina  sama dengan alamat lokasi bangunan yaitu di  Lingkungan Puspa Kaler RT. 21 RW 05 kelurahan Cigasong  Kecamatan Cigasong. Namun terasa janggal karena alamat usaha yang tercantum dalam SIUP,TDP dan Izin Gangguan berbeda yakni di Komplek pasar Sindangkasih Cigasong Kios E 1 No 66,67 Kelurahan Cigasong kecamatan Cigasong. Alamat ini diduga merupakan alamat usaha milik UD Putra yang ada di dalam pasar Sindangkasih. Dan hal ini sudah dibenarkan oleh pihak UD Putra sendiri bahwa memang mereka juga mempunyai dua kios di dalam pasar.
Kejanggalan lainya adalah luas  tanah yang tercantum dalam izin peruntukan penggunaan tanah tercantum luasnya 1.555 m2 sementara di dalam Izin Gangguan luas tanah 1200 m2. Sementara dalam jenis usaha juga nampak tidak singkron, seperti dalam IG tercantum jenis usahanya adalah Grosir dan eceran pakaian jadi sementara dalam SIUP  tercantum pengecer dan dalam TDP tercantum perdagangan besar pakaian jadi.
Kepala BPPTPM Maman Faturohman kepada Sinarmedia menegaskan, berdasarkan peraturan pihaknya tidak bisa memberikan izin secara bersamaan tapi harus memilih  apakah bentuk eceran atau grosir sehingga pihak pemohon harus memilih salah satunya. Namun saat ini nampaknya  UD Putra TS “keukeuh” untuk memiliki perizinan keduanya  jelas itu tidak boleh, dan ijin perubahanya pun tidak akan dikeluarkan.

Pedagang Mogok Bayar Retribusi
Sementara itu puluhan pedagang pakaian pasar tradisional Sindangkasih Cigasong mengancam  mogok membayar retribusi pasar, hal ini terkait belum adanya kesepakatan antara pihak UD Putra TS dan para pedagang yang menuntut agar UD segera pindah dari lokasi pasar selain itu mengganti izin jenis usahanya yang benar.
“Masa dalam izin tertera usaha eceran namun kenyataanya grosir, bahkan bangunan UD Putra TS ini seperti swalayan yakni terdiri dari 3 lantai dan ada eskalatornya juga,” kata pedagang pakaian Wawan saat ditemui Sinarmedia.
Wawan yang didampingi pedagang lainya, Otong, Tatang, Abdul Aziz dan Khadijah mengatakan, semenjak berdirinya UD Putra TS didepan pasar sindangkasih Cigasong , omzet para pedagang pakaian yang ada di dalam pasar menurun drastis bahkan 24 rekanya sudah lebih dulu gulung tikar karena tidak sanggup bersaing dengan UD Putra TS.
“Saat ini rata-rata penjualan pedagang dalam seharinya  mencapai  1-2 potong pakain kalau diuangkan sekitar 100 ribu/harinya, kalau hal ini tetap dibiarkan pedagang pakaian yang bangkrut akan terus bertambah, “ paparnya saat ditemui diruang seketariat APPSI belum lama ini.
Pihaknya juga kecewa kepada pemerintah yang terkesan membiarkan keberadaan UD Putra TS yang jelas-jelas tidak mengantongi izin atas usahanya itu, untuk itu kami sepakat sebagai bentuk kekecewanya mereka beserta rekan pedagang pakain lainya  bulan Februari sepakat untuk tidak membayar retribusi sebesar Rp. 3.400 perhari,  yang terdiri dari retribusi sampah Rp. 600, retribusi keamanan Rp. 800 dan retribusi kios sebesar Rp. 2.000.
“Kami puluhan para pedagang tradisional mulai bulan Feberuari sepakat tidak akan membayar retribusi pasar, sampai UD Putra TS menyepakati tuntutan pedagang pasar yang sebelumnya sempat mereka sampaikan secara lisan yang sebagianya disetujui pihak UD,” katanya.
Adapun Isi tuntutan tersebut diantaranya UD Putra TS tidak lagi melakukan perdagangan secara eceran, hanya melayani glosir, memasang spanduk yang bertuliskan toko khusus grosir,untuk jenis lusinan minimal ¼,kodian juga sama,untuk penjualan eceran dilakukan didalam pasar dengan harga normal sesuai dengan harga eceran umumnya,jika harga bersaing dan barang yang dibutuhkan tersedia maka pedagang pakain pasar Sindangkasih diharapkan berbelanja ke UD Putra TS.
“Namun pada kenyataanya pihak UD ingkar janji dimana sebelumnya mereka menyetujui akan tuntutan kami untuk menandatangani kontrak perjanjian namun sudah dua kali diundang pihak UD Putra TS tidak kunjung datang,“ katanya.

Bantah
Pemilik UD Putra TS H. Memet Tasmat didampingi istrinya Hj. Nenih Herlina membantah jika keberadaan usahanya telah mematikan harga pasar apalagi menyebabkan sejumlah pedagang lainya sampai gulung tikar.
“Harga eceran dan glosir tidak sama jika tidak percaya silahkan bisa dicek sendiri ke toko selain itu kami juga banyak membantu pedagang dipasar dengan memberikan pinjaman bahkan hingga saat ini belum dibayar,“ paparnya.
Mendengar pengakuan sejumlah pedagang yang tengah sepi penjualanya pihaknya pernah menawarkan akan memutihkan semua hutangnya dan memberikan bantuan modal sebesar Rp.10 juta/pedagang pakaian yang berada dipasar Sindangkasih namun itikad baiknya tersebut ditolak mereka.
Terkait tidak memenuhinya undangan APPSI untuk menandatangi kontrak perjanjian, disebabkan semua isi tuntutan berdasarkan permintaan pedagang tidak sesuai dengan keinginanya sehingga dinilai memberatkannya. Diakuinya usahanya tersebut sudah melalui prosedur yang benar dan memiliki izin yang sah sehingga dirinya akan tetap berjualan seperti biasanya yaitu melayani eceran dan glosir sesuai yang tertera dalam izin usaha yang dipegangnya.
“Usaha jualan pakaian ini sudah saya rintis sejak tahun 1994 begitu saya lulus SMA yang dilakukan secara berkeliling dengan membawa tas, kemudian pada tahun 2000 saya berjualan dipasar dengan barang dagangan yang terbatas bahkan hingga saya menikah dibantu istri masih berkeliling menggunakan mobil box dari satu desa ke desa lainya,” ungkap Memet sambil meneteskan air mata
Kemudian pada tahun 2001-2007 tambah Memet usahanya mengalami perkembangan hingga dia memiliki 7 kios didalam pasar dan toko didepan pasar yang tinggali saat ini .Sekarang  secara tiba-tiba ada tuntutan pedagang yang memintanya dalam watu 6 bulan harus pindah tentu saja pihak Memet merasa keberatan.
“Usaha ini kami bangun bukan dalam waktu sekejap, tapi penuh perjuangan dan proses panjang,“ imbuhnya.
Sementara ditempat terpisah Kepala Bidang Perdagangan Diskukmperindag, H. Dudi Darajat didampingi Kepala UPTD Pasar Sindangkasih Yayan membenarkan adanya mogok bayar retribusi yang dilakukan sejumlah pedagang pasar Sindangkasih. Namun setelah dilakukan pendekatan secara persuasi sejak (1/3) keadaan sudah mulai membaik walaupun masih ada yang “keukeuh” tidak mau membayar retribusi khususnya pedagang pakaian sebanyak 39 kios.
“Bagi mereka yang tidak membayar retribusi kami catat sebagai bukti laporan kepada atasan kami tidak masuknya retribusi  secara penuh,“ jelasnya.(S.04).

1,745 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pedagang-pasar-tradisonal-vs-ud-putra-ts-makin-meruncing/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *