Pelatihan Siskeudes Bermasalah ? Sejumlah Kepala Desa Dipanggil Kejati

Majalengka,( Sinarmedia).-
Sejumlah kepala desa ( kades) di kabupaten Majalengka dipanggil kejaksaan tinggi ( Kejati) Jawa barat untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan pelatihan Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes) yang dilaksanakan di hotel IBIS Trans Studio Bandung.Pelatihan ini diduga bermasalah karena sumber dana yang digunakan hampir mencapai Rp.5 milyar itu diambil dari dana desa.
Informasi yang diperoleh Sinarmedia, tidak semua kepala desa dipanggil namun hanya beberapa perwakilan saja dari masing-masing kecamatan. Selain kepala desa ada beberapa pejabat dari Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa ( DPMD) juga sudah dipanggil pihak Kejati.Pelatihan Siskeudes tersebut diduga bermasalah karena biaya yang digunakan untuk kegiatan itu sebesar Rp.15 juta per desa berasal dari Dana Desa ( DD) sementara dalam aturan sudah sangat jelas dilarang.
Beberapa kepala desa yang dikonfirmasi Sinarmedia mengaku telah dipanggil pihak Kejati berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Siskeudes.Menurut beberapa Kades tidak semua Desa mengambil dana desa untuk biaya pelatihan itu namun ada juga beberapa desa yang mengambilnya dari pos pendapatan desa.
Diakui oleh kepala desa, pada awalnya pihak dinas memperbolehkan untuk biaya pelatihan Siskeudes tersebut mengambil dari dana desa ,namun pada saat pelaksanaan pelatihan baru ada pemberitahuan bahwa dana desa tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan seperti itu. Tentu saja hal ini membuat bingung sejumlah kepala desa karena tidak ada dana lain untuk biaya sebesar Rp.15 juta kecuali sumbernya dari dana desa.
Diakui oleh kepala desa yang enggan disebutkan jatidirinya, untuk mengkuti kegiatan tersebut pihak desa harus mengeluarkan dana sebesar Rp.20 hingga Rp.25 juta rupiah karena untuk transpor dan bekal peserta selama pelatihan.Pihak desa sendiri mengirimkan 3 orang termasuk kepala desa untuk ikut pelatihan tersebut dan diberi duduk Rp.1 juta per orang.,
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan desa dinas PMD Elon Sukalam saat dikonfirmasi Sinarmedia tak membantah adanya sejumlah kepala desa yang dipanggil Kejati. Ia sendiri mengaku sudah dimintai kesaksianya di Kejati Jawa barat . Menurutnya pemanggilan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Sikeudes yang dilaksanakan di Bandung pada bulan Mei 2018.
Diakuinya, pelaksanaan pelatihan Siskeudes tersebut sebenarnya bukan tufoksi pada bidangnya namun merupakan tufoksi bidang Perencanaan , namun karena ia diminta bantuanya oleh kepala dinas untuk membantu penyelenggarakan bimtek Siskeudes maka ia membantu melaksanakanya.
Diakui Elon, pelaksanaan pelatihan Siskeudes itu dilaksanakan dengan biaya harus ditanggung oleh pihak desa karena tidak ada anggaran di pemerintah, sementara pelatihan harus dilaksanakan dengan segera pada tahun ini karena kabupaten Majalengka satu-satunya kabupaten di Jawa barat yang belum melaksanakan program Siskeudes .
Pelaksanaan aplikasi Siskeudes yang direkomendasikan oleh BPKP tersebut kata Elon Seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2016 lalu sesuai surat dari Kemendagri melalui dirjen Bina pemerintahan desa. Dalam surat tertanggal 27 November 2016 itu Kemendagri meminta agar pemerintahan desa menerapkan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes ( Sistem Keuangan Desa) .
Elon mengaku tidak tahu mengapa Majalengka hingga tahun 2017 dan 2018 tidak melaksanakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa karena masalah itu bukan tufoksinya melainkan tufoksi bidang perencanaan. Padahal perintah untuk melaksanakan Aplikasi Siskeudes juga sempat disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melalui surat tertanggal 31 Agustus 2016.
Elon juga mengaku tidak tahu mengapa besaran biaya yang harus dibayar pihak desa sebesar Rp.15 juta perdesa karena bukan kewenanganya dan pelaksanaan kegiatan itu bekerja sama dengan EO( event organiser) bahkan Elon mengaku uang tersebut disetorkan oleh kepala desa langsung ke EO.
Kabid. Perencanaan pembangunan dan pengembangan desa Bani Fadilah, mengaku tidak dilaksanakanya Siskeudes karena kabupaten Majalengka menggunakan aplikasi berbasis website yang diperoleh dari Yogyakarta.Pihaknya hanya melanjutkan aplikasi yang telah ada yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD).
Pihaknya kata Bani akan mencoba memadukan aplikasi yang selama ini digunakan yakni aplikasi berbasis website dengan aplikasi Siskeudes yang direkomensasikan oleh BPKP. Ditambahkan Bani,ada perbedaan antara kedua aplikasi itu diantaranya kalau aplikasi berbasis Website bersifat on line sementara Siskeudes bersifat Off line. (S.01).

94 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pelatihan-siskeudes-bermasalah-sejumlah-kepala-desa-dipanggil-kejati/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *