Pelelangan Parkir Tidak Transparan, Kadishub Ogah Dikonfirmasi

Majalengka,(Sinarmedia).-
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Majalengka diduga tidak transparan dalam penentuan pemenang pengelolaan parkir ditempat umum, pasalnya hampir semua pengusaha pengelola parkir diduga adalah titipan dan orang dekat dengan penguasa.
Di Kabupaten Majalengka sendiri retribusi parkir baik kategori umum maupun khusus sudah tidak lagi dikelola oleh Dishubkominfo secara langsung, melainkan dikelola oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Namun yang disayangkan dalam proses pelelangannya Dishubkominfo terkesan tertutup dan tidak fair karena hanya diketahui oleh jajaran internal Dishubkominfo saja.
Bahkan pengusaha pemenang tender pengelolaan parkir merupakan orang-orang titipan dari pihak tertentu, sehingga pengusaha dari luar yang ingin berpartispasi untuk mengelola parkir tidak diberikan kesempatan. Dishubkominfo sendiri belum pernah mempublikasikan pengumuman pelelangan parkir pada khalayak, padahal seharusnya informasi pengumuman pelelangan diumumkan secara terbuka dan rutin setiap tahunnya.
“Kami tidak pernah mendengar Dishubkominfo mempublikasikan informasi pelelangan pengelolaan parkir, hal ini dikarenakan pengelola parkir yang ada sekarang merupakan orang–orang terdekat pemimpin kabupaten ini. Sehingga para pengelola parkir ini tidak bisa ganti dengan pengusaha lain,” kata salah seorang Pengusaha Dede (45) asal warga Kecamatan Leuwimunding.
Dede menambahkan, selama ini para pengusaha parkir yang merupakan orang yang dikenal dekat dengan kekuasaan tidak membayar sesuai target yang telah disepakati, namun ironisnya pihak Dishubkominfo tetap mempertahankan para pengusaha tersebut.
“Seharusnya Dishubkominfo melelangkan tender pengelolaan parkir ini secara fair dan terbuka, dimana siapa yang berani membayar retribusi besar maka pengusaha tersebut yang ditunjuk sebagai pemenang. Justru ini mah terbalik pihak Dishubkominfo tidak mengganti para pengusaha parkir yang bermasalah karena mereka titipan orang penting di Majalengka,” paparnya.
Padahal apabila pelelangan dilakukan secara terbuka mereka pengusaha ada yang berani untuk pengelolahan parkir lebih besar bisa dijadikan pemenang karena dapat menguntungkan Dishubkominfo. Sebagai contoh kasus untuk parkir dikecamatan Sumberjaya saja parkir saat ini hanya dibebankan Rp.2,5 juta perbulan, padahal ada pengusaha yang berani membayar Rp.3 – 3,5 juta namun pihak Dishubkominfo tidak mengakomidirnya karena pengusaha parkirnya adalah orang yang dekat dengan pusaran kekuasaan.
Disinyalir pelelangan parkir di Majalengka di duga ada main mata antara pihak Dishub dengan pihak pemenang, terbukti setiap tahunya yang menjadi langganan pemenang pelelang parkir orang itu–itu saja. Sebagai contohnya untuk pemenang parkir khusus di dua rumah sakit umum Daerah (RSUD) dipegang oleh CV. Berlian tidak pernah diganti yang notabene bukan asli warga Majalengka padahal banyak pengusaha asli Majalengka berani membayar lebih untuk bisa mengelola parkir di dua RSUD tersebut.
“Saya menyayangkan sikap Dishubkominfo yang tidak tegas dan tidak transparan dalam mengelola parkir,” kata salah seorang pengusaha yang namanya minta tidak disebutkan.
Sejumlah pengusaha meminta Dishubkominfo menggelar pelelangan pengelolaan parkir untuk tahun 2015 mendatang, karena jangan sampai ada kesan Dishubkominfo bermain mata dengan para pengusaha hanya karena para pengusaha titipan.
Namun sayang saat akan dikonfirmasi Kepala Dishubkominfo Majalengka, Maman Sutiman tidak mau menerima wartawan dengan alasan sedang sibuk.
“Maaf pak Kadis lagi sibuk banyak pekerjaan tidak bisa ditemui ,” kata salah seorang stafnya   bernama Asep setelah sebelumnya melapor ke ruangan kerja kepala dinas.
Sikap KadishubKominfo yang tidak mau dikonfirmasi wartawan sangat disayangkan, mestinya pejabat eselon II apalagi pernah menjadi Kabag. Humas memahami tugas dan fungsi wartawan yang harus melakukan konfirmasi agar berita yang disampaikan obyektif dan berimbang.Perilaku Maman bisa saja dikatagorikan sebagai tindakan yang menghalangi tugas pers yang tentu saja melanggar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Deden Hardian Narayanto, ST juga ikut menyesalkan sikap Kadishubkominfo, Maman Sutiman yang tidak transparan dan terbuka terkait pengelolaan lahan parkir yang ada di Majalengka, apalagi sampai tidak kooperatif saat ditemui Wartawan.
“Informasi pengelolaan parkir ini merupakan salah satu hak publik yang harus diketahui, tidak boleh ditutup – tutupi karena pengelolaan parkir ini harus transparan,” katanya.
Padahal menurut Deden, parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dan berpotensi yang sampai saat ini belum maksimal dalam pengelolaanya. Seharusnya pihak Dishubkominfo memberikan peluang kepada pengusaha lain untuk bisa bersaing dalam mengelola parkir di Majalengka ini.
“Apabila ada pengusaha yang berani membayar lebih mahal seharusnya pihak Dishubkominfo memberikan kesempatan kepada pengusaha tersebut apalagi mereka yang berasal dari Majalengka,” kata Deden seraya berjanji akan segera memanggil Kadishubkominfo.(S.09).

448 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pelelangan-parkir-tidak-transparan-kadishub-ogah-dikonfirmasi/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *