Pembagian Insentif PBB Tidak Adil

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pembagian isentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 lalu dinilai tidak adil, pasalnya petugas yang bekerja keras memungut pajak secara langsung kepada masyarakat diberi insentif kecil sementara PNS  dan pejabat yang tugasnya tidak seberat petugas pemungut pajak yang ada di desa justru memperoleh insentif yang jauh lebih besar.
Para petugas pemungut pajak yang ada di desa yang juga merupakan aparat desa mengakui, pihaknya hanya menerima insentif  yang besarnya ratusan ribu saja. Menurut mereka insentif tersebut sangat tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan.
“Masa kami yang bertugas langsung memungut pajak kepada masyarakat hanya mendapat Rp.1 juta perdesa, itu pun harus dibagi lagi dengan tiga orang karena petugas pajak didesa terdiri dari 3 orang,” kata salah seorang kepala desa .
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, target PBB kabupaten Majalengka pada tahun 2014 lalu sebesar Rp. 16,5 milyar sementara Pemerintah kabupaten Majalengka menerima jatah atau hak dana insentif bagi para pemungut PBB sebesar 5 % atau sebesar Rp. 829 juta.
Dengan total pendapatan PBB itu  Bupati Majalengka menerima jatah dana insentif PBB sebesar 15 % atau sekitar Rp. 124 juta , wakil bupati 10 % atau sekitar Rp. 82 juta, Sekda 5 % atau sebesar Rp. 40 jutaan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PDKAD)  sebesar 5 % atau Rp. 40 jutaan, dan petugas pemungut PBB di dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka sebesar Rp.16 juta.

Disunat
Penerimaan insentif PBB selain dikeluhkan oleh petugas pemungut pajak yang ada di desa juga dikeluhkan oleh para petugas pemungut yang ada di kabupaten. Para petugas pemungut PBB di tingkat kabupaten yang seharusnya menerima insentif sebesar Rp.16 juta tapi hanya diterima sebesar Rp.5 juta.Insentif mereka disunat sebesar Rp.11 juta perorang.
Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Majalengka, H. Waryo Efendi membenarkan adanya potongan dana insentif PBB, menurutnya pemotongan itu selain atas instruksi dari Bupati juga atas kesepakatan bersama antara tim pemungut PBB dari Kabupaten, desa dan kecamatan.
“Ini bukan pemotongan melainkan kesepakatan bersama dimana dana subsidi silang demi kebaikan bersama, selama ini para pemungut PBB dari desa menerima dana insentif sangat kecil kurang dari Rp. 1 juta pertahunnya, untuk itu bupati menginstruksikan kepada para petugas dari Kabupaten untuk memberikan sebagian dari dana insentifnya kepada petugas yang ada di desa dan kecamatan,” papar Waryo didampingi Kepala Seksi PBB, Aay Kandar saat ditemui Sinarmedia.
Menurut Aay, selama ini para petugas pemungut PBB didesa hanya menerima jatah insentif PBB sebesar 5 % dari 5 % nilai target PBB di desa tersebut. Itu artinya apabila didesa tersebut target PBB nya sebesar Rp.30 juta pertahunya, sementara jatah untuk petugas pemungut sebesar 5 % dari 5 % yakni Rp. 1,5 juta maka petugas pemungut PBB hanya menerima Rp. 75 ribu pertahunya.
“Tentu saja apabila mengacu pada peraturan tersebut jelas hak pemungut PBB didesa sangat kecil, sehingga kami sepakat untuk memberikan sebagian hak kami petugas pemungut dari kabupaten untuk memberikanya kepada petugas di desa,” tambahnya.
Aay menambahkan, dengan adanya dana subsidi silang ini para pemungut PBB yang berada didesa menerima dana insentif sebesar Rp. 1 juta pertahunya, sedangkan sebelumnya hanya menerima dana insentif dibawah Rp. 1 juta. Masih menurut Aay, dana subsidi silang ini hanya diberikan kepada petugas PBB desa yang menerima honor dibawah Rp. 1 juta saja, sementara untuk pemungut PBB desa yang sudah menerima honor diatas Rp 1 juta tidak disubsidi.
Lebih lanjut kata Aay, target PBB kabupaten Majalengka pada tahun 2014 lalu sebesar 16,5 milyar sementara dari nilai target sebesar Rp.829 juta tersebut pemerintah mendapat jatah untuk dana insentif bagi pemungut PBB sebesar 5 % . Pemerintah kabupaten Majalengka menerima dana sebesar Rp. 829 juta untuk dibagikan bagi para pemungut pajak.
Berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana penerima insentif sesuai dengan pasal 3 ayat 2 yakni intensif diberikan secara proporsional kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang terdiri dari : Pertama, pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kedua, Kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Sekda.
Dana insentif yang diterima bupati adalah 15 % dari 829 juta, namun dengan adanya kebijakan subsidi tambal sulam ini dipotong menjadi 12 %, sementara wakil bupati dari 10 % dipotong menjadi 8 %, sedangkan untuk Sekda dari 5 % dipotong menjadi 3 % saja.
Sedangkan dana insentif untuk tim yang ada didesa dan kecamatan hanya Rp.120 juta, sementara jumlah kepala desa di kabupaten Majalengka mencapai 343 desa, jelas anggaran tersebut tidak mencukupi apabila setiap desa mendapat jatah Rp. 1 juta. Dana subsidi silang dari petugas di Kabupaten yang sudah terkumpul sebesar Rp. 120 juta diberikan kepada petugas pemungut PBB yang berada di desa, sehingga jatah untuk tim di desa dan kecamatan sebesar Rp. 240 juta.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa dana insentif ini tidak dipotong melainkan disubsidi silang atau tambal sulam, dana insentif ini dibagikan kepada petugas yang ada di desa dan kecamatan secara merata. Karena bagaimana pun para petugas pemungut PBB yang ada didesa juga sangat berperan dan berjasa dalam proses pemungutan PBB di Kabupaten Majalengka ini,” paparnya .
Namun  ketua Lembaga Kajian dan Alisis sosial ( Lekas) M.Taufik Pringadi , menilai, seharusnya tidak perlu adanya pemotongan yang seolah –olah ada sikap tenggang rasa dari pejabat kepada pemungut pajak di desa yang memperoleh insentif kecil. Mestinya bukan  dilakukan pemotongan tapi mengganti Surat Keputusan (SK) Bupati  yang mengatur insentif PBB tersebut karena besaran prosentase pembagian insentif PBB tersebut berdasarkan SK Bupati.
“Kesanya seperti ada pengorbanan atau tenggang rasa  dari pejabat untuk petugas pemungut pajak yang ada di desa, padahal seharusnya bukan subsidi silang tapi yang harus dilakukan adalah merubah aturan dalam hal ini SK Bupati yang mengatur insentif PBB agar pembagianya proporsional dan adil”,tandasnya.
Menurut Taufik berdasarkan PP nomor 69 tahun 2010  tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak derah dan retribusi daerah pasal 8 menyebutkan bahwa besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(1)  ditetapkan dengan keputusan kepala daerah .( S.02).

822 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembagian-insentif-pbb-tidak-adil/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *