Pembangunan Grage Mall Di Majalengka Batal

Nasib pembangunan Grage Mall dan Hotel di lahan eks pasar lama Majalengka yang sudah mangkak hampir dua tahun ini akhirnya ada kejelasan. Pemkab Majalengka ternyata sudah memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak Grage Group yang artinya pihak Grage tidak akan melanjutkan pembangunan Mall ataupun Hotel di Majalengka.

Hal ini terungkap saat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang diketuai oleh Sekda Majalengka, H. Ahmad Sodikin dan Asda I Aeron Randi selaku wakil ketua memberi penjelasan terkait perjanjian kerjasama dengan pihak Grage mall dan Hotel memenuhi panggilan Komisi A DPRD kabupaten Majalengka Jumat (12/5) lalu.

Sayang, pertemuan yang berlangsung diruangan Komisi A itu H. Ahmad Sodikin selaku ketua Tim TKSD tidak bisa hadir dengan alasan ada acara sehingga hanya diwakili oleh Aeron Randi dengan didampingi, Kabag Hukum Gun Gun Mochamad Kabag Tapem Rachmat Gunandar dan perwakilan dari bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Ketua komisi A DPRD kabupaten Majalengka, Dede Aif Musoffa mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta pejelasan kepada TKKSD terkait kelangsungan pemanfaatan lahan eks pasar lawas Majalengka oleh pihak Grage group dengan pola kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) yang hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.

Menurut Dede Aif ,sampai saat ini pembangunan Grage mall dan hotel itu terbengkalai dan kabarnya berhenti total tidak dilanjutkan, namun tentunya berhentinya pihak Grage ini harus sesuai dengan tata cara aturan yang ada dan telah sepakati bersama.

“Kalau memang berhenti ya tentunya pihak Grage Group tidak bisa berhenti begitu saja harus jelas dulu alasannya dan tentunya ada surat perjanjian penghentian kerjasama antar keduanya,” kata Dede.

Diketahui,sebenarnya pada tanggal 22 September tahun 2017 lalu pihak grage sudah memutuskan dan mengajukan surat pemberhentian kerjasama BGS dengan pemerintah karena alasan kondisi analisa bisnis. Namun sayangnya itu tidak langsung ditanggapi oleh pemerintah, mungkin pada waktu itu pihak pemerintah masih mengharapkan kerjasama masih tetap bisa dilanjutkan.Dan setelah ramai dalam pemberitaan media massa baru pada tanggal 27 April 2018 pemkab Majalengka merespon dengan mengeluarkan surat pemberhentian kerjasama BGS dengan pihak Grage yang dalam hal ini diwakili atas nama PT. Multipratama Indahraya.

Dalam surat tertanggal 27 April 2018 tentang penghentian kerjasama BGS Hotel dan Mall di eks pasar lama Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya disampaikan bahwa berdasarkan rapat pada tanggal 23 Maret 2018 yang disepakati bersama pihak pemerintah setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama BGS tersebut dengan tanpa menghilangkan kewajiban pembayaran kontribusi yang harus diselesaikan oleh PT. Multipratama Indahraya .

Walaupun kerjasama telah diputus namun Pihak Grage tetap harus menyelesaikan pembayaran kontribusi sampai periode bulan Oktober tahun 2017 sebesar Rp. 484 juta dengan rincian pokok retribusi adalah merupakan pembayaran kontribusi tahun pertama sebesar Rp. 400 juta dan Rp. 84 juta adalah denda.

Adapun mekanisme yang harus ditempuh guna pengakhiran perjanjian BGS tersebut adalah sebagai berikut : pertama, akan dibuat perjanjian pengakhiran kerjasama BGS tersebut dan Kedua, dibuat mekanisme terkait pembayaran hutang PT. Multiparatama Indahraya yang terhutang pada perjanjian pengakhiran BGS pembangunan pengelolaan hotel dan mall di tanah eks pasar lama Majalengka.

“Nah, kalau memang pihak grage sudah mengajukan surat pemberhentian perjanjian kerjasama, kenapa baru sekarang pemerintah meresponya itu juga setelah ramai diberitakan Sinarmedia. Artinya dari bulan September 2017 sampai April 2018 ada jeda 6 bulan, seharusnya pemerintah langsung meresponya karena sudah jelas pemerintah sudah dirugikan kenapa baru sekarang diberhentikan, apa-apaan,” ungkapnya.

Saat ini dilokasi eks pasar lama Majalengka masih tertanam sejumlah besi material rangka bangunan dan tentunya itu harus menjadi tanggung jawab pihak Grage untuk membereskan sekaligus membenahinya kembali seperti sediakala agar nantinya lahan eks pasar lama ini bisa kembali dimanfaatkan sebagai lahan terbuka. Namun tentunya itu harus ada batas waktu jangan sampai menunggu kesiapan pihak Grage, dalam hal ini pemerintah harus pro aktif.

Masih menurut Dede, selain itu pemerintah juga harus memberikan batas waktu pembayaran kontribusi kepada pihak Grage, kapan akan melunasi beban retribusi yang harus mereka bayar sebesar Rp. 484 juta kepada pemerintah Majalengka. Bagaimana pun pihak Grage sudah jelas one prestasi karena telah membatalkan perjanjian kerjasama yang telah dibangun bersama, artinya sudah seharusnya mereka ini juga menaati konsekuensinya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam isi perjanjian bersama.

“Dalam proses pengembalian sekaligus perbaikan asset pasar eks pasar lama ini harus ada batas waktu yang ditentukan oleh pemkab Majalengka termasuk didalamnya terkait kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan pihak grage kepada pemkab Majalengka kapan akan dilakukan. Jangan sampai seperti sekarang pemkab Majalengka dinilai lambat dalam merespon setiap permasalahan yang ada,” katanya.

“Untuk itu kami mendorong dan menekankan kepada TKKSD untuk segera membuat surat perjanjian pembatalan kerjasama dengan pihak PT. Multipratama Indahraya sekaligus didalamnya tertuang batas waktu kapan penyelesaian kewajiban yang dilakukan oleh pihak Grage baik itu membayar retribusi maupun soal pengembalian pemulihan lokasi eks pasar lama ini,” tuturnya.

Pusat Bisnis Masyarakat

Sebenarnya komisi A ini tidak hanya sebatas terfokus menyelesaikan kejelasan status kerjasama BGS eks pasar lama dengan pihak Grage mall dan hotel, namun juga memikirkan kedepan terkait pemanfaatan eks pasar lama ini agar bisa dioptimalkan kembali peran dan fungsinya. Seperti kami mempunyai gagasan agar pasar lama ini dijadikan pusat hiburan rakyat dan bisnis ekonomi kecil UKM.

Menurut Dede, eks pasar lama ini bisa dimanfaatkan dengan konsep pemanfaatan hiburan yang lebih merakyat. Sebenarnya pemkab Majalengka telah memiliki perusahaan BUMD untuk diajak kerjasama seperti BMUD Sindagkasih selain itu kita juga punya BPR Majalengka selaku penyertaan modalnya. Kenapa mereka tidak bisa diajak kerjasama, sebenarnya konsep ini sederhana dan sangat memungkinkan.

“Disana sudah ada kolam renang Grage yang sebentar lagi kepemilikanya akan menjadi hak pemkab Majalengka, mungkin alangkah eloknya nanti di eks pasar lama ini disulap menjadi tempat para pedagang kaki lima berjualan dan tentunya pemerintah juga ikut memfasilitasi dengan membangun sarana dan prasarana hiburan masyarakat lainya,” katanya.

Lebih lanjut kata Dede, daripada saat ini eks pasar lama dijadikan atau disewakan untul hotel dan mall lebih bermanfaat dijadikan tempat hiburan merakyat karena untuk pembangunan mall ini hanya bisa dirasakan oleh pemilik modal menengah keatas, namun apabila dijadikan tempat hiburan merakyat ini akan dirasakan para pelaku usaha ekonomi kecil dan lebih bermanfaat asalkan mempunyai konsep yang jelas dan merakyat. (S.02).

307 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembangunan-grage-mall-di-majalengka-batal/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *