Pembangunan Grage Mall Majalengka Diduga Langgar Aturan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pembangunan Grage Mall dan Grage Hotel di lahan eks pasar lama Majalengka di jalan KH.Abdul Halim Majalengka diduga melanggar aturan karena tidak melalui prosedur yang semestinya.Sejumlah anggota DPRD minta agar pembangunan Grage Mall dan Grage Hotel tersebut segera dihentikan sebelum semua persyaratan ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Informasi yang diperoleh Sinarmedia hingga saat ini belum satupun perijinan pembangunan Grage Mall dan Grage hotel seperti diantaranya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL)   keluar namun pembangunan Grage sudah dimulai dilaksanakan.
Belum keluarnya ijin mendirikan bangunan ( IMB) dan perijinan lainya terkait pembangunan Grage Mall dan Grage Hotel dibenarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka, Maman Faturohman didampingi Kabid Perizinan, Agus Suratman saat dikonfirmasi Sinarmedia belum lama ini.
“Semua persyaratan pengajuan dari Grage group sudah masuk BPPTPM dan tengah dikaji, namun saat ini masih dalam pembahasan .Adapun proses izin tersebut melibatkan beberapa unsur SKPD terkait untuk mengkaji dari beberapa aspek seperti lingkungan kami bekerjasama dengan lingkungan hidup,” katanya.
Anggota DPRD Majalengka dari fraksi PPP Dede Aif Mussofa SH.,mengaku prihatin atas pembangunan Grage Mall yang dibangun diatas tanah aset pemerintah kabupaten Majalengka itu.Menurutnya, sebelum terlanjur pihaknya meminta Grage Group segera menghentikan aktifitas pekerjaan pembangunan sebelum permasalahan terkait perjanjian kerjasama dan perijinanya selesai.
Pembangunan Grage Mall tersebut tambah Dede telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang pemanfaatan barang milik daerah karena tidak dilakukan melalui tender . Dalam PP No 27 pasal 33 huruf (b) disebutkan mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender,kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
Selanjutnya dalam huruf c dipasal yang sama disebutkan, Penunjukan langsung mitra kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pengguna barang terhadap badan usaha milik Negara/daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai aturan tender harus dilakukan karena untuk memberikan peluang yang sama kepada investor lain.Pemkab tidak boleh seenaknya menunjuk pengusaha tertentu selain melanggar aturan juga bisa mimbulkan tudingan adanya pemainan atau “kongkalikong” antara pemkab Majalengka dengan pihak investor.
Menurut Dede, pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga tidak bisa dilakukan sembarangan dan butuh waktu karena harus melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.Seperti diketahui perjanjian kerjasama antara Grage Goup dan pemkab Majalengka memakan waktu yang cukup lama yakni 30 tahun.
Dijelaskanya, sikap Pemkab sendiri yang tidak transparan terhadap DPRD mengundang tanda tanya, pimpinan DPRD sendiri tidak mengetahui terkait perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Grage.Padahal semestinya Bupati menyampaikan rancangan drafs Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada DPRD melalui ketua DPRD.
Tidak dilibatkanya DPRD dalam kerjasama antara Pemkab dengan Grage dibenarkan oleh wakil ketua DPRD Ali Surahman. Menurut Ali pihaknya belum mengetahui seperti apa MoU maupun Perjanjian kerjasama tersebut.Ia juga mengaku memilih tidak hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Grage mall dan Hotel yang dilaksanakan Senin (10/11) lalu.
Kekecewaan juga disampaikan anggota DPRD lainya yakni Deden Hardian Narayanto. Menurut anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, pembangunan Grage mall dan Grage hotel mestinya dilakukan kajian mendalam terkait dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut.Ia juga menyesalkan adanya aktifitas pembangunan Grage di eks pasar lama padahal masalah perijinanya belum selesai.
Diakuinya,ia dan sejumlah anggota DPRD lainya hingga kini belum mengetahui bentuk kerjasama antara Pemkab dengan pihak Grage group karena pihak Pemkab tidak melibatkan DPRD dalam masalah tersebut.Deden berjanji akan mendalami masalah pembangunan Grage mall tersebut pada bulan Januari mendatang setelah selesai pembahasan masalah APBD 2015.
Sementara itu pengamat kebijakan Publik Kosasih Sumantri dengan tegas menyatakan,kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Majalengka dengan Grare Group sudah bermasalah sejak awal hingga bisa dikatakan cacat hukum karena tidak melalui prosedur seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
Menurutnya, persetujuan pimpinan DPRD periode 2009-2014 terkait pemanfaatan aset daerah tidak ditujukan kepada salah satu investor. Rekomendasi dari pimpinan DPRD itu semestinya ditindak lanjuti dengan proses selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku diantaramnya Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah dan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah.
Penunjukan Grage group sebagai pihak ketiga yang diajak kerjasama oleh Pemkab Majalengka sangat wajar dipertanyakan oleh sejumlah kalangan bahkan mungkin ada yang menuduh adanya “konglalikong “ karena prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Penetapan pihak ketiga dalam kerjasama daerah harus dilakukan melalui tender seperti yang diatur dalam PP No 27 tahun 2014 .
Permendagri no 22 tahun 2009 dalam uraian tahapan tata cara kerjasama, dijelaskan apabila kerjasama daerah dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum ( perusahaan-red) maka langkah yang harus dilakukan adalah Persiapan diantaranya meliputi pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah ( TKKSD) yang dibentuk berdasarkan SK Bupati. TKKSD diketuai oleh Sekretaris daerah (Sekda) ,Wakil ketua I Asisten yang membidangi kerja sama daerah , wakil ketua II kepala Bappeda,Sekretaris kepala bagian yang membidangi kerja sama daerah anggota tetap adalah Kabag.Hukum, Kabag. Pemerintahan dan kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset daerah.
Dua orang pejabat Pemda Majalengka Sekda H.Ade Rahmat Ali dan Kepala DPKAD Eddy Noor Sujatmiko yang hendak dikonfirmasi terkait pembangunan Grage mall dan Grage hotel memilih bungkam tidak mau berkomentar dan sulit dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan Sinarmedia melalui telepon selulernya juga tidak dibalas.(Tim).

3,339 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembangunan-grage-mall-majalengka-diduga-langgar-aturan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *