Pembangunan Grage Tersandera Perijinan, Bupati Siap Digugat Ke PTUN

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pembangunan Grage Mall dan Hotel Majalengka terus menuai polemik, sejumlah kalangan masyarakat dan sejumlah anggota DPRD meminta agar proses pembangunan Grage tersebut dihentikan karena belum memiliki ijin serta dianggap tidak menempuh prosedur sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuding pembangunan Grage tersebut berbau korupsi.
Masalah pembangunan Grage telah menimbulkan pertentangan di DPRD terkait perlu tidaknya masalah Grage itu dibawa ke rapat Pansus. Sejumlah anggota DPRD dari komisi A dan B berharap agar masalah tersebut dibahas di panitia khusus (pansus) untuk lebih memperoleh informasi yang jelas dan transparan terkait pembangunan Grage yang selama ini terkesan tertutup.
Wakil ketua DPRD Ali Surahman bahkan secara tegas dalam rapat gabungan antara komisi A dan B dengan sejumlah kepala OPD yang terkait dengan permbangunan Grage meminta agar masalah itu dibawa ke rapat pansus. Namun anggota DPRD Eddy Anas Djunaedi dari PDIP tidak sependapat. Ia khawatir apabila masalah itu dibawa ke pansus akan menimbulkan isu negatif hingga akan berdampak terhadap masuknya investor ke Majalengka.
Pembangunan Grage selama ini terkesan ekskusif dan tertutup sejak awal hanya pihak eksekutif saja yang tahu. Bahkan pihak DPRD sendiri sempat kesulitan memperoleh data-data temasuk mendapatkan dokumen kesepakatan bersama (MoU)  dan Perjanjian kerjasama (PKS) yang dilakukan antara pemerintah kabupaten Majalengka dengan pihak Grage.
Pihak DPRD sendiri baru mengetahui isi dari MoU dan PKS itu dalam rapat Gabsi (Gabungan komisi) A dan B dengan kepala OPD beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut wakil ketua DPRD Dadan Daniswan  meminta salinan kedua dokumen itu yang selama ini sulit didapat. Selain itu Dadan juga sempat meminta SK Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) seperti diatur dalam PP No 50 Tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2009 namun tidak diberikan walaupun Asisten Administrasi Aeron Randi menyebutkan SK itu ada.
Menurut beberapa anggota DPRD setelah membaca berkas dokumen kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama  ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang  tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada  karenanya beberapa  anggota dewan  yang mendesak untuk membentuk pansus.
Berdasarkan dokumen yang diterima Sinarmedia, kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya (Grage)  nomor 14 tahun 2014 dan Nomor 020/MI-Dirut/11-14 tentang pemanfaatan tanah milik Pemkab Majalengka berupa tanah lapang eks pasar lawas Majalengka dilakukan tanggal 3 November 2014 ditanda tangani oleh Bupati Majalengka H. Sutrisno.
Sementara perjanjian kerjasama antara Pemkab Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya dengan nomor 15 tahun 2014 dan nomor 021/MI-Dirut/11-14  tentang Sewa menyewa tanah lapang eks pasar lawas Majalengka dilakukan tanggal 6 November 2014 ditanda tangani oleh Sekretaris daerah (Sekda) Majalengka H. Ade Rachmat Ali.
Dadan menilai, ada banyak hal yang perlu digali dalam proses pembangunan Grage Mall dan Hotel karena ditengarai melanggar beberapa aturan diantaranya PP nomor 50 tahun 2007, Permendagri nomor 22 tahun 2009  tengtang petuntuk teknis Tata cara kerjasama daerah dan PP  nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah.
Peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) pun tidak terlihat, sementara TKKSD yang secara teknis berperan aktif dalam proses kerjasama seperti yang termaktub dalam PP No 50 Tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2009.
Hal itu diperkuat oleh anggota komisi B DPRD  Dede Aif Musofa, menurutnya, rentang waktu antara MOU dan Perjanjian Kerjasama Pemda Majalengka dengan Grage Group hanya 3 (tiga) hari memunculkan pertanyaan apakah cukup waktu tiga hari melakukan berbagai kajian untuk pelaksanaan kerjasama tersebut .
Padahal sesuai aturan rentang waktu Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Perjanjian Kerjasama maksimal selama 12 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk diantaranya studi kelayakan, Bussines Plan, kajian Sosial dan Ekonomi, Kajian Lingkungan, dan yang lainnya termasuk yang paling penting penyiapan draft Perjanjian Kerjasama yang harus masuk ke lembaga Legislatif sehingga akhirnya muncul bentuk kerjasama.
“Keputusan kerjasama dalam bentuk sewa terhadap lahan Negara tersebut juga patut dipertanyakan, apa yang mendasari kerjasama tersebut harus sewa? Sementara ada kerjasama lain yang lebih bisa menguntungkan pemerintah daerah ketimbang sewa,” ujar Dede Aif.
Anggota DPRD dari fraksi PPP ini juga menilai terdapat beberapa kejanggalan dalam dokumen  Perjanjian Kerjasama dalam hal ini kerjasama sewa. Dalam Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 pasal 29 ayat (9) dengan tegas menyatakan bahwa penyetoran Uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Barang milik Negara/Daerah.
Sementara terkait penyetoran uang sewa dalam kerjasama sewa antara Pemda Majalengka dengan Grage Group dalam perjanjian kerjasamanya seperti termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya pasal (5) ayat (3) disebutkan, pembayaran uang sewa oleh pihak kedua kepada pihak kesatu akan dilakukan setiap tahun. Untuk tahun pertama akan dimulai pada saat grand opening. Jelas hal ini tidak sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2014.
Belum Ada Ijin
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Maman Faturohman membenarkan bahwa pihaknya belum mengeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk  pembangunan Garage Mall dan Grage Hotel karena persyaratannya belum terpenuhi. Pihaknya mengaku tidak akan  berani mengeluarkan ijin sebelum persyaratannya lengkap.
“Hingga saat ini perizinannya masih dalam proses, persyaratan yang sudah masuk berupa dokumen permohonan, rekomendasi bupati berdasarkan laporan tim teknis yang melibatkan semua intansi terkait seperti BMCK, BAPPEDA, KUKM Prindag, BPLH, dan analisis ekonomi yang dilakukan universitas yang ditunjuk pemerintah,” ungkapnya.
Maman menambahkan, mengingat lokasi pembangunan berada dilokasi jalan provinsi maka harus melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat diantaranya PU provinsi dan POLDA, untuk pengerjaannya sendiri dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh pihak Grage Group, untuk menempuh proses Amdal dan Amdal Lalin.
Jika Amdal dan Amdal Lalin sudah keluar, lanjut Maman pihaknya tentu akan mengeluarkan IMB. Jika semua persyaratan sudah lengkap dalam waktu enam hari izin bisa dikeluarkan mengingat  banyak ruang bangunan yang harus dihitung yang nantinya menjadi dasar nilai pendapatan asli daerah (PAD) sehingga harus diperiksa secara teliti.
“Salah sedikit saja akan berdampak fatal pada nilai PAD selesai penghitungan ruang bangunan dengan nilai yang sudah ditetapkan langsung dilakukan pembayaran retribusi setelah itu perizinan baru bisa dikeluarkan “ jelasnya.
Sementara itu Bupati Majalengka H. Sutrisno pada saat peletakan batu pertama pembangunan Hotel Fitra belum lama ini mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas atas kebijakannya untuk menggugat dirinya  ke Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN) dan tidak menyalahkan investor. Menurutnya ia sebagai kepala daerah dalam meberikan ijin sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian yang matang.
Sutrisno berharap agar elemen masyarakat tidak mengganggu kenyamanan investor yang tengah berinvestasi di Kabupaten Majalengka. Menurutnya, adanya kekurangan dalam masalah perijinan misalnya terkait Amdal,  hal itu karena menunggu proses sebab perijinannya melibatkan pemerintah Propinsi dan pemerintah pusat akan membutuhkan waktu lama. (Tim ).

787 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembangunan-grage-tersandera-perijinanbupati-siap-digugat-ke-ptun/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *