Pembayaran BPJS Macet, Dua RSUD di Majalengka Sekarat

Majalengka,(Sinarmedia).-

Dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten Majalengka yakni RSUD Cideres dan Majalengka tengah sekarat dan kelimpungan masalah dana akibat macetnya klaim pembayaran BPJS yang telat belum dibayar hingga 6 bulan lebih. Untuk RSUD Cideres besaran tunggakan BPJS mencapai Rp. 30 milyar, sementara RSUD Majalengka Rp. 21 milyar.

Direktur RSUD Majalengka, Harizal F Harahap mengatakan saat ini pihaknya tengah bekerja keras memutar otak dalam mengelola management rumah sakit akibat terlambatnya pembayaran BPJS dari pusat, bahkan dia menginstruksikan kepada seluruh jajaranya mengikat pinggang kencang-kencang untuk kebutuhan belanja pegawai.

“Iya, tentu jelas sangat sangat tergganggu sekali akibat keterlambatan pembayaran BPJS ini. Bayangkan BPJS nunggak hampir 6 bulan lebih dengan jumlah mencapai Rp. 21 milyar lebih sedangkan pelayanan kepada pasien harus berjalan secara optimal jadi tentu saja kita harus cermat dan efesien dalam mengelola keuangan yang ada,” katanya.

Salah satu yang langkah yang diambil adalah efesiensi besar – besaran terkait belanja barang, kita sudah dari dulu menghentikan segala bentuk pembangunan yang berskala kecil, dan menyetop pembelanjaan barang fasilitas kantor dan pasien seperti kursi tunggu, seprei dan lain-lain. Namun yang terpenting biaya operasional rumah sakit tidak dikurangi atau dipangkas karena itu akan menyangkut pelayanan kepada pasien.

“Walaupun pihak menegemen tengah mengikat pinggang soal anggaran, masyarakat tidak usah khawatir terkait pelayanan yang ada karena kita selalu konsisten tetap tidak akan mengurangi terkait pelayanan kepada pasien dan selalu yang diprioritaskan,” ujarnya.

Rizal menambahkan, salah satu upaya dalam menanggulangi kesulitan dana operasional akibat macetnya pembayaran BPJS ini pihak rumah sakit juga telah mengambil langkah cepat dengan bekerjasama dengan menggandeng pihak perbankan untuk memberikan modal dengan jaminan klaim pembayaran BPJS atau yang bisa disebut Supply Chain Finance (SCF).

Dengan system SCf ini nantinya pihak perbankan membayar tagihan klaim rumah sakit setelah tagihan diterima dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dengan jaminan klain BPJS yang ada. Diharapkan nantinya dukungan pembiayaan ini dapat memberikan solusi terhadap rumah sakit yang sangat membutuhkan dana agar pelayanan yang lebih baik dan optimal.

“Sebenarnya proses pengajuan SCF ini tidak mudah harus melalui proses yang sangat panjang karena harus melalui ijin bupati, beberapa kajian dan disesuaikan dengan peraturan menteri. Dan Alhamdulillah saat ini kami tinggal menunggu realisasi kucuran dana saja dari perbankan dan hari ini rencananya akan ada pihak dari perbankan yang akan menyurvei kerumah sakit,” bebernya.

Hal senada disampaikan Direktur RSUD Cideres, H. Asep Suandi, didampingi Sekretarisnya, Agus Susanto, menurutnya keterlambatan pembayaran klaim BPJS ini jelas sangat-sangat berdampak dan berpengaruh terhadap rumah sakit Cideres, dengan menganut system managemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini pihak rumah sakit dimana harus dituntut bisa cermat mengelola keuangan yang ada.

Sementara itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pasien yang ada sekarang adalah paling banyak berasal dari pengguna BPJS, artinya permodalan kedua RSDU di Majalengka ini sangat diandalkan sekali dari pembayaran klaim BPJS. Sementara kondisi saat ini yang terjadi pembayaran BPJS tersendat hingga berbulan bulan lamanya sementara kewajiban utama rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus optimal.

“Tentu saja ini merupakan bukanlah perkara mudah sekaligus menjadi tantangan bagi kami dalam mengelola rumah sakit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita dipaksa harus meutar otak kita bagaimana caranya pelayanan berjalan baik seperti biasanya namun rumah sakit ini juga bisa terus berjalan,” katanya.

Tentu saja kata Agus, ada yang harus menjadi korban untuk bisa menopang roda rumah sakit tetap berjalan yakni berupa efesiensi penggunaan dana secara menyeluruh bukan hanya terhadap belanja barang saja melainkan terhadap beberapa fasilitas pegawai juga. Seperti pihaknya memangkas jamuan untuk pegawai dalam rapat kini cukup cengan air putih saja, ataupun ada acara perayaan hari besar yang biasanya dirayain meriah pihak rumah sakit tetap melaksanakan namun dengan sederhana saja.

Bagaimana pun dengan nunggaknya pembayaran klaim BPJS selama 6 bulan dari bulan Maret hingga Agustus yang jumlahnya mencapai Rp. 30 milyar ini sangat mengganggu. Bahkan didaerah lain hingga ada rumah sakit yang menghentikan pelayanan BPJS dan bangkrut.

Tersendatnya pembayaran klaim BPJS ini terjadi diseluruh Indonesia dan menjadi isu nasional yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jangankan kami yang sifatnya RSUD yang berada di daerah untuk rumah sakit selevel RSCM juga kelabakan hingga menutup bebera pelayanan yang ada.

“Walaupun demikian kami tegaskan kembali kepada masyarakat agar tidak menjadi khawatir, karena kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal,” tegasnya.

Saat ini kedua RSUD di Majalengka ini setiap harinya melayani tidak kurang 1.000 lebih pasien rawat jalan dengan menggunakan fasilitas BPJS.(S.02).

114 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

thirteen − 7 =