Pembayaran Non Tunai Dikeluhkan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka terhitung sejak 1 Januari 2018 telah menerapkan pembayaran atau transaksi non tunai dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itu artinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintahan “kota angin” sudah tidak lagi menggunakan pembayaran tunai saat merealisasikan anggarannya.
Menurut informasi, penerapan transaksi non tunai yang diterapkan Pemkab Majalengka mendapat apreasiasi positif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Dalam merealisasikan pembayaran non tunai yang dilakukan Pemkab Majalengka ini secara total tanpa limit, di mana seperak pun pengeluaran keuangan di lingkungan pemerintahan akan melalui rekening tidak bisa lagi ditarik tunai.
“Pemkab Majalengka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sudah memberlakukan pembayaran non tunai 100% tanpa limit dalam merealisasikan APBD. Itu artinya seperak pun anggaran kegiatan yang akan diajukan pencairannya kini sudah tidak bisa lagi ditarik tunai oleh bendahara, namun harus melalui transfer kerekening,” ungkap Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BKAD) Majalengka, H. Lalan Soeherlan, saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut Lalan, sebenarnya untuk pemberlakuan belanja langsung pegawai sudah dilakukan tahun 2017 lalu, di mana seluruh gaji karyawan ASN yang ada di lingkungan Pemkab Majalengka sudah dibayarkan non tunai alias ditransfer melalui rekening setiap ASN. Namun untuk pembayaran belanja tidak langsung lainya baru bisa diterapkan tahun ini.
Realisasi transaksi non tunai ini, kata Lalan, sangat penting dalam upaya mempersempit ruang penyalahgunaan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Tidak bisa dipungkiri dengan pola transaksi sebelumnya dengan cara tunai kerap kali disalahgunakan oleh oknum ASN seperti uang yang sudah dicairkan tidak digunakan sebagai mestinya.
“Diharapkan dengan pola pembayaran non tunai ini pengelolaan keuangan daerah lebih maksimal, dan dapat menekan dan menutup ruang penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum ASN,” katanya.
Menurut Lalan, kini Pemkab Majalengka akan menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain yang ingin mempelajari sistem pengelolaan keuangan dengan cara non tunai ini. Saat ini yang akan melakukan studi banding dari Kota Cirebon, dan sejumlah kabupaten dari luar Pulau Jawa.
“Tadi pagi saya menerima telepon dari pemerintah kota Cirebon yang ingin mempelajari sistem pola pembyaran tunai yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Majalengka. Sebenarnya Pemerintah Kota Cirebon sendiri sudah menerapkan pembayaran non tunai namun dengan limit Rp 10 juta. Kini mereka akan menerapkan pembayaran non tunai tanpa limit dengan meniru konsep yang diterapkan di Majalengka,” paparnya.
Penerapan pembayaran non tunai ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tahun 2014, penerapan transaksi nontunai didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 283 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, akuntabel dan transparan, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Namun disisi lain sistem pembayaran non tunai ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah pihak baik oleh sejumlah ASN di SKPD dan sejumlah anggota masyarakat yang sering berurusan dengan pemerintah daerah.
Menurut salah seorang ASN,pembayaran non tunai telah menyebabkan koperasi Kokardan kelimpungan akibat banyak anggotanya yang tidak membayar cicilan utangnya kerena gaji ASN masuk ke rekening langsung hingga tidak bisa dipotong oleh Kokardan.Selain itu SKPD sering kesulitan ketika membutuhkan dana tunai secara mendadak hingga untuk memenuhi keperluanya terpaksa harus meminjam kepada pihak lain.
Sementara beberapa pengusaha yang kerap berurusan dengan Pemda mengeluhkan sistem pembayaran non tunai karena meskipun traksaksinya kecil hanya puluhan atau ratusan ribu harus juga melalui rekening hingga dianggap cukup ribet.Hingga diharapkan Pemda memberikan batasan untuk nilai transaksi non tunai dalan jumlah tertentu.(S.02).

118 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembayaran-non-tunai-dikeluhkan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *