Pembebasan Lahan Bandara Diduga Sarat Korupsi

Majalengka,( Sinarmedia).-
Anggota komisi I DPRD Jawa barat M.Iqbal  MI menduga adanya indikasi kuat terjadinya permainan dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB) di kecamatan Kertajati antara panitia pengadaan tanah dengan pihak penjual .Untuk itu pihaknya yakni komisi I  DPRD akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut terkait hal itu karena  bisa merugikan keuangan negara.
Hal itu diungkapkan Iqbal kepada Sinarmedia disela-sela kunjunganya bersama rombongan komisi I DPRD Jawa barat ke desa Sukamulya kecamatan Kertajati Selasa (3/2) lalu.Menurut mantan wakil Bupati  Majalengka itu, Ia tengah mengumpulkan laporan dan bukti-bukti terkait permainan dalam pembebasan lahan untuk BIJB tersebut.
Masalah indikasi adanya permainan dalam pengadaan lahan BIJB antara panita pengadaan tanah dan penjual tambah Iqbal sudah disampaikan secara terbuka dalam pandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Jabar  beberapa waktu lalu.
Ketika ditanya terkait data adanya permainan antara panitia pengadaan tanah dengan pihak penjual,Iqbal yang juga ketua DPC partai Nasdem Kabupaten Majalengka itu  enggan menjelaskan lebih jauh.Namun ia sedikit membuka yakni salah satu indikasinya adalah banyaknya “rumah hantu” namun kemudian tetap dibayar oleh pemerintah    hal itu patut dicurigai dan dipertanyakan.
“Pokoknya tunggu saja ,kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan kemungkinan hal ini akan didorong untuk dibawa ke pansus ,” Ujar Iqbal.
Sementara itu ketua panitia pengadaan tanah ( P2T) untuk  pembangunan BIJB yang juga Sekretaris daerah (Sekda) Majalengka H.Ade Rahmat Ali saat dikonfirmasi melalui telepon Selulernya  membantah dengan tegas adanya permainan dalam proses pembebasan lahan BIJB di kecamatan Kertajati.Menurut Ade,  yang menyelenggarakan pembebasan lahan adalah pemerintah Provinsi Jabar dan uangnya pun dari provinsi yang langsung diberikan kepada masyarakat. Sementara peran dari P2T hanyalah menfasilitasi kepentingan pemerintah Provinsi Jabar dan masyarakat.
“Permainan seperti apa, dan kerugian seperti apa ? Semua proses pembebasan tanah BIJB adalah kewenangan dari Provinsi Jabar karena uangnya pun dari sana. Dan Kami sebagai P2T hanyalah menfasilitasinya saja agar prosesnya berjalan lancar,” kata Ade melalui  SMS .
Ade menambahkan, untuk lebih jelas mengetahui proses pembebasan tanah BIJB di Kertajati ini Ia mempersilahkan Sinarmedia untuk menghubungi Dinas Perhubungan Provinsi Jabar. Karena tambah Ade sebelum proses pembebasan lahan sudah dilakukan pemotretan lokasi dari udara untuk memastikan kondisi real dilapangan, sehingga mereka sudah memiliki data apabila ada tanah yang dimanipulasi.
“Coba anda telepon saja Dishub Provinsi Jabar karena seluruh proses pembayaran tanah BIJB di Kecamatan Kertajati adalah tugas dari Dishub Provinsi, uangnya juga dari sana,” jelasnya.
Sementara itu berdasarkan pemantauan Sinarmedia  dilapangan menunjukan, sejumlah rumah hantu atau rumah sandiwara yang sengaja dibangun hanya untuk mendapatkan keuntungan dari ganti rugi dari pemerintah yang terletak di desa Sukakerta dan Sukamulya kini sudah mulai di bongkar karena sudah dilakukan pembayaran.
Rumah hantu yang dibongkar tersebut menurut informasi dari warga,akan dipindahkan ke lokasi baru di tanah sekitar bandara yang kemungkinan nantinya akan  terkena pembebasan lagi.Sejumlah warga nampak tengah membangun bangunan baru  di tanah sekitar desa Kertasari yang belum terkena pembebasan.
Maraknya pembangunan “rumah hantu” tersebut dikarenakan selama ini pihak pemerintah tidak pernah menolak untuk membayar pembebasan rumah hantu tersebut jadi warga menjadi ketagihan. Karena keuntunganya cukup menggiurkan hingga banyak pengusaha yang sengaja berbisnis membangun rumah hantu. Menurut warga para pengusaha rumah hantu tersebut kebanyakan bukan warga dari desa setempat melainkan dari luar desa.
Selain bisnis rumah hantu, ada pula warga yang memanfaatkan pembangunan bandara dengan berbisnis pepohonan.Bisnis pepohonan ini cukup menggiurkan juga, bayangkan satu pohon mangga yang dibeli seharga Rp.2500 per  batang oleh pemerintah mendapat penggantian sebesar Rp.140 ribu per pohon.(S.01/S02).

585 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembebasan-lahan-bandara-diduga-sarat-korupsi/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *