Pembebasan Lahan BIJB diduga Syarat Manipulasi

Kertajati,(Sinarmedia).-
Proses pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa barat (BIJB) yang terletak di Kecamatan Kertajati ditengarai banyak yang bermasalah dan syarat dengan manipulasi data dan permainan oknum tertentu. Masalah tersebut diantaranya adalah banyaknya kasus penyerobotan tanah, data tanah fiktif dan keberadaan rumah hantu.
Seperti kasus yang kini muncul dan ramai diperbincangkan warga yakni masalah pembebasan lahan di  Blok Jawura Cuntrang, Blok Jawura  Cabik, Blok Bedug dan Blok Cimaneuh. Tanah yang dibebaskan yang di klaim sebagai milik warga diduga bermasalah karena sebagaian adalah tanah milik Dinas PSDAPE  Propinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data yang diperoleh Sinarmedia, untuk bisa memperoleh uang ganti rugi pembebesan tanah yang berada dalam tanggul rawa Jawura dan rawa Cimaneuh warga membuat surat pernyataan memberikan uang sebagai pengganti pengurusan, operasional, jasa dan konsultasi, perlindungan hukum dan sukses fee sebesar 50 persen kepada tim pengacara dan tim koordinator.
Ada sebanyak 60 warga yang menanda tangani siap memberian sukses fee tersebut  dan membuat pernyataan diatas materai bersedia memberikan uang sukses fee sebesar 50 persen, namun pada akhirnya berdasarkan keterangan yang diperoleh Sinarmedia, warga hanya memberikan sukses fee tersebut sebesar 40 persen.
Ada beberapa kejanggalan terkait data tanah yang yang tercantum dalam surat pernyataan pemberian sukses fee tersebut, misalnya seorang warga memiliki tiga bidang tanah di blok yang sama, di persil yang sama juga dengan nomor leter C yang sama dengan luas berbeda. Namun ada pula nomor leter C nya sama namun pemiliknya berbeda dengan luas tanah yang sama.
Saat di cros cek di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) diperoleh informasi tidak semua tanah yang tercantum dalam surat pernyataan itu ada SPPT-nya. Beberapa bidang tanah tercatat SPPT-nya baru keluar tahun 2013 .
Kepala DPKAD Eddy Noor Sujatmiko saat dikonfirmasi terkait  keluarnya SPPT tersebut mengaku bahwa saat itu SPPT masih di kelola oleh kantor pajak  di Kuningan belum ditangani oleh pemkab Majalengka. Namun ia juga merasa heran terkait adanya warga yang memiliki tanah di blok yang sama, dengan leter C yang sama karena mestinya nomor leter C nya berbeda.
Sementara Camat Kertajati, Aminudin saat ditemui Sinarmedia dengan tegas membantah bahwa tanah yang telah dijual oleh masyarakat desa Kertajati di blok Jawura Cabik, Cuntrang dan Cimaneuh milik dinas PSDAPE Provinsi. Menurutnya tanah milik tersebut bukan milik PSDAPE Provinsi melainkan benar-benar milik warga. Karena tanah tersebut sudah sesuai dengan peta desa dan juga dilengkapi surat-surat seperti akta, SPPT serta leter C.
Menurut Aminudin, justru yang terjadi adalah tanah warga desa Kertajati dahulunya sempat terbawa oleh dinas PSDAPE Provinsi Jawa Barat karena adanya pembuatan danau atau situ, namun karena pada waktu itu belum ada isu rencana pembangunan bandara sehingga masyarakat pun membiarkan tanahnya dipakai danau.
“Saya perlu meluruskan bahwa tanah di desa Kertajati tepatnya di blok Jawura Cabik, Jawura Cuntrang, dan Cimaneuh bukan tanah milik Dinas PSDAPE provinsi melainkan benar-benar tanah milik warga, itu sesuai dengan peta desa dan surat-surat pendukung lainnya,” kata Aminudin saat ditemui di ruang kerjanya.
Lebih lanjut kata Aminudin, proses pelepasan tanah di desa Kertajati khususnya di blok Jawura, Cimaneuh sangat panjang yakni kurang lebih 5 tahunan sampai akhirnya dibebaskan pada tahun 2015 lalu. Mengingat tanah di lokasi danau yang bersebelahan dengan tanah PSDAPE provinsi tersebut awalnya tidak akan dibayar oleh Dinas Pehubungan Provinsi Jawa Barat.
Karena masyarakat di desa Kertajati ingin tanah yang berlokasi di rawa dapat dibayar oleh Dinas Perhubungan akhirnya masyarakat yang memiliki tanah tersebut melakukan kesepakatan dengan tim koordinator dan pengacara (lawyer), dengan sejumlah kesepakatan diantaranya apabila terjual mereka tim koordinator dan pengacara meminta fee 50%  dari hasil penjualan tanah.
“Saya pikir justru masalah ini terletak pada ketidak puasan warga dengan tim koordinator, dan itu bukan kewenangan saya karena perjanjian tersebut dibuat oleh masyarakat sendiri,” pungkasnya (S.02).

767 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembebasan-lahan-bijb-diduga-syarat-manipulasi/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *