Pembebebasan Lahan Untuk Bandara Tak Sesuai Prosedur

Kertajati,(Sinarmedia).-
Warga Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati “berang” dan kecewa terhadap sikap pemerintah kabupaten Majalengka yang tidak melindungi nasib warganya.Setelah tidak memperhatikan kondisi warga desa Sukamulya selama bertahun-tahun kini Pemkab terkesan memaksa warga hengkang dari tanah kelahiranya karena akan dibangun Bandara,ironisnya hingga saat ini belum pernah ada musyawarah mufakat antara Pemkab dengan warga.
Warga semakin kesal ketika mengetahui ada upaya Pemkab Majalengka dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pembebasan lahan milik 65 warga desa Sukamulya yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak pemerintahan desa. Proses pembebasan lahan tersebut dianggap warga janggal dan menyalami prosedur karena tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu seperti pembebasan lahan pada umumnya.
Menurut sejumlah warga, pihak pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa barat (BIJB) di Kertajati tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan warga masyarakat serta aparat pemerintahan Desa Sukamulya terkait adanya 65 warga yang menyerahkan dokumen kepemilikan tanah kepada P2T .
“Pihak pemerintahan Desa Sukamuya tidak diberitahu sebelumnya, namun tiba-tiba ada informasi bahwa ada pembayaran ganti rugi tanah kepada 65 warga oleh pihak pemerintah, padahal sebelumnya 65 warga tersebut tidak ada laporan ke pemerintah desa,” kata tokoh masyarakat desa Sukamulya Abah Heri Kawilangka kepada Sinarmedia didampingi warga lainya.
Menurut Abah penyerahan dokumen kepemilikan tanah itu tidak wajar karena sesuai aturan sebelum dilakukan pembayaran oleh pihak pemerintah atau P2T BIJB  harus melalui prosedur seperti, harus ada pengukuran tanah terlebih dahulu , pemberkasan, serta harus ada tanda tangan Kepala desa Sukamulya.
“Dokumen tanah sebanyak 65 warga yang telah diserahkan ke P2T berarti siluman atau illegal, karena mulai dari pemberkasan hingga penyerahan dokumen tanah tidak melalui aparat pemerintah desa Sukamulya,” katanya.
“Kita selaku warga masyarakat desa Sukamulya beharap kepada pemerintah dan P2T harus taat aturan dan mengikuti administrasi yang ada dalam melakukan pembebasan tanah didesa Sukamulya, karena disini masih memiliki pemerintah desa Sukamulya, harusnya pihak P2T dan Pemkab Majalengka menghargai itu,” paparnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinamedia menyebutkan, sebanyak 65 warga desa Sukamulya telah menerima pembayaran ganti rugi tanah dari pemerintah yang proses adminsitrasi pembebasan lahan tersebut dilakukan diluar desa Sukamulya dan tanpa sepengetahuan aparat desa setempat.
Untuk menjaga Kondusifitas, warga desa Sukamulya yang lainya kata Abah Heri , ia mengimbau kepada 65 warga yang telah menyerahkan berkas tanahnya ke P2T untuk segera keluar dari desa Sukamulya dan mengosongkan rumahnya. Karena apabila tidak mengindahkan himbauan tersebut maka warga desa Sukamulya akan mengusirnya secara paksa.
Himbauan kepada 65 warga yang telah menyerahkan dokumen tanah tanpa sepengetahuan pemerintah desa agar segera meninggalkan desa Sukamulya terpampang melalui brosur selebaran yang ditempel dirumah-rumah warga.
“Pemberitahuan Bagi siapa yang merasa tanah dan rumah dijual dan diberkaskan ke P2T BIJB , diharap segera keluar dari desa Sukamulya dan mengosongkan rumah tersebut. Apabila tidak mengindahkan pemberitahuan ini maka akan di usir secara paksa oleh masyarakat desa Sukamulya,” Demikian bunyi selebaran itu..
Sementara itu kepala BPD Sukamulya, Carman mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah antara warga masyarakat dengan BPD dengan Nomor 001/ BPD/ 2015, perihal permohonan tidak memberikan ijin pengukuran kepada semua pihak yang akan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembebasan untuk pembangunan BIJB .
“Dalam hasil rapat BPD tanggal 01 Januari tahun 2015 tersebut berisikan bahwa kami memerintahkan kepada kepala desa Sukamulya untuk tidak memberikan ijin kepada semua pihak mengenai aktifitas pengukuran dan pembebasan untuk BIJB dilahan desa Sukamulya sebelum adanya sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat desa Sukamulya,” paparnya.
Sementara itu ditemui terpisah Kepala bagian pemerintahan setda Majalengka Gatot Sulaeman AP ketika dikonfirmasi mengatakan, dokumen tanah yang telah diserahkan 65 warga ke P2T tidak benar apabila dokumen tersebut palsu atau siluman. Menurutnya, untuk penyerahan dokumen kepemilikan tanah warga sebenarnya tidak harus musyawarah terlebih dahulu dengan warga atau dengan pihak pemerintahan desa setempat.
“Karena pembelian tanah, kita selaku pemerintah dan P2T berhadapanya langsung dengan pemilik tanah. Jadi pihak P2T dan pemerintah kabupaten Majalengka bermusyawarahnya dengan pemilik tanah bukan dengan pihak desa,” katanya.
Lebih lanjut kata Gatot, sikap 65 warga yang telah menyerahkan dokumen kepemilikan tanah untuk pembebasan lahan BIJB, walau tanpa ada musyawarah dan pemberitahuan ke pihak desa Sukamulya sudah sah. Hal ini diakibatkan kepala desa Sukamulya sendiri ketika di undang untuk rapat ke Pemda baik ke Propinsi atau ke Kecamatan tidak pernah hadir untuk mengikutinya.
“Untuk masalah pembayaran tanah kepada pihak warga bukan kewenangan kami, itu urusanya pihak Dishub Propinsi bukan urusan kami, jadi silahkan saja Sinarmedia konfirmasinya ke Dishub Propinsi saja,” Ujarnya.(S.05)

779 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pembebebasan-lahan-untuk-bandara-tak-sesuai-prosedur/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *