Pemilihan Bupati Digelar Juni 2018

Majalengka,(Majalengka).-
Pemilihan kepala daerah (Pilkada)  atau pemilihan bupati Majalengka rencananya akan digelar pada bulan Juni 2018 mendatang bersamaan dengan Pilgub Jabar dan Pemilukada di 5 kota dan 7 kabupaten di Jawa Barat secara serentak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2018  itu adalah  Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi. Sementara untuk Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor.
Namun dibalik akan digelarnya pesta demokrasi  itu , Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka lagi-lagi khawatir dihadapkan pada masalah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada yang sangat minim. Untuk menggelar Pilkada tahun 2018 KPU Majalengka mengajukan anggaran sebesar Rp. 43 Milyar namun berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemkab majalengka hanya mengakomodir sebesar Rp. 27 milyar.
Ketua KPU Majalengka, Supriatna khawatir anggaran sebesar Rp. 27 milyar tidak akan mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan Pilkada Majalengka tahun 2018, mengingat berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) saja mencapai Rp. 15 milyar lebih, sementara untuk biaya penyelenggarannya berdasarkan perhitungan mencapai Rp. 27 milyar lebih.
Biaya yang diajukan itu  sudah termasuk perhitungan biaya antisipasi apabila Pilkada dilakukan dua putaran. Namun anggaran sebesar Rp. 27 milyar tersebut belum termasuk biaya untuk Panwas, Desk Pilkada, pengamanan serta biaya antisipasi apabila dilakukan dua putaran.
“Anggaran untuk Pilkada Majalengka memang sampai hari ini belum final namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi A DPRD Majalengka anggaran yang direalisasi oleh pemerintah untuk Pilkada tahun 2018 mendatang hanya Rp.27 milyar,” kata Supriatna.
Menurut Supriatna, apabila dilihat dari kebutuhan dengan jumlah rencana alokasi anggaran yang akan dikucurkan pemerintah Majalengka untuk biaya Pilkada sebesar Rp. 27 milyar ini tentu diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan. Bayangkan, untuk biaya APK saja sudah menyedot Rp.15 milyar itu artinya sisanya untuk biaya penyelenggarannya.
“Tentu saja ini tidak akan cukup, karena biasanya anggaran kalaupun sudah fix anggaran Pilkada sebesar Rp. 27 milyar pasti itu meliputi semua termasuk APK dan untuk panwas dan lain-lainnya,” kata Supriatna didampingi empat komisioner KPU lainnya.
Supriatna mempertimbangkan tidak akan menerima anggaran yang akan diberikan pemerintah jika masih tetap sebesar Rp. 27 milyar, karena sesuai dengan arahan dan intruksi dari KPU Provinsi agar KPU di daerah kota dan kabupaten menolak anggaran apabila tidak sesuai dengan ajuan anggaran kebutuhan. Selain itu apabila diterima akan mengundang pertanyaan.
“Yang jelas arahan dari KPU sudah saklek dimana KPU jangan mau menerima apabila anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan, karena logika nanti akan ada klaim dan pertanyaan dari pihak lain, kenapa anggaran yang diajukan besar tapi diterima kecil kok diterima saja, jadi harus ada bergaining power,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata Supriatna, berdasarkan hasil survei dan penelitian study banding jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya anggaran Pilkada Majalengka paling kecil. Namun  berharap anggaran Pilkada Majalengka bisa berubah yakni ada penambahan dari pemerintah Kabupaten Majalengka. (S.02).

1,061 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pemilihan-bupati-digelar-juni-2018/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *