Pemkab Majalengka Nyatakan “Perang” Terhadap Kemiskinan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Angka kemiskinan di kabupaten Majalengka terbilang masih cukup tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2014 tercatat masih ada sebanyak 153.634 jiwa yang masih dalam kategori miskin dari jumlah penduduk sebanyak 1.185.450 jiwa atau jika dipresentasikan mencapai 12,96 %.
Menurut wakil bupati, H. Karna Sobahi yang juga sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Majalengka,  saat ini Pemkab Majalengka tengah fokus dan menyatakan perang terhadap kemiskinan, bahkan ia telah menyiapkan 5 strategi untuk mengentaskan berbagai persoalan kemiskinan di Kabupaten Majalengka.
Masalah kemiskinan menjadi prioritas utama bagi Pemkab Majalengka, untuk itu kata Karna pemerintah tidak bosan-bosannya untuk memikirkan bagaimana caranya agar persoalan kemiskinan di Majalengka ini bisa teratasi, dan pihaknya terus menciptakan formula atau strategi untuk pengentasan kemiskinan tersebut.
“Target pemerintah sendiri hingga tahun 2018 angka kemiskinan harapannya bisa ditekan hingga 5% dari 12,96%. Dan itu tentunya membutuhkan sinergitas, fokus, dan integritas dari semua komponen untuk bersama-sama bersatu dalam menyatakan “perang” terhadap kemiskinan di Majalengka ini,” kata Karna didampingi Sekretaris TKPKD, Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd. M.Pd.
Menurut Karna, kelima strategi diantaranya pertama, strategi perlindungan sosial yakni untuk menjamin pemberian rasa aman dan perlindungan pada penduduk miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan dampak negatif krisis ekonomi, peningkatan beban pengeluaran.
“Adapun kebijakan pemerintah yakni pemerintah setiap tahun menganggarkan dana untuk menciptakan program pengentasan kemiskinan sebesar 20% yang ditempatkan disejumlah SKPD,” katanya.
Tujuannya, tambah Karna, adalah untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan penduduk miskin untuk turut serta dalam pembangunan. Peningkatan pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat miskin melalui keterpaduan pemerintah dan masyarakat. Dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan bagi kesejahteraan sosial yang didorong oleh rasa kemanusian yang tinggi serta menumbuh kembangkan keperdulian terhadap kelompok miskin.
Kedua, strategi perluasan kesempatan yakni untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya. Kebijakan yang ditempuh adalah berupa kebijakan pemenuhan hak dasar manusia yaitu menjamin pemenuhan hak dasar dibidang pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
Ketiga, strategi peningkatan kapasitas sumber daya, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat miskin dalam mengembangkan potensinya dan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Adapun kebijakan yang ditempuh diantaranya  dengan meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin agar dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat miskin melalui usaha produktif serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat miskin.
Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partispasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kebijakan yang ditempuh pemerintah meliputi  peningkatkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat, organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam mengakomodasi pemberdayaan masyarakat miskin. Dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan terutama kelompok-kelompok rentan masyarakat miskin.
Kelima, strategi kemitraan. Untuk mengembangkan hubungan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional dalam upaya penanganan kemiskinan dan pengembangan kesempatan kerja. Kebijakan yang sudah diambil pemerintah yakni dengan membangun jaringan kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja. Dan membangun penyediaan informasi dalam rangka peningkatan partisipasi publik pada usaha-usaha penanganan kemiskinan.
Sementara Lilis menambahkan, permasalahan kemiskinan merupakan fenomena yang seolah menjadi masalah di berbagai daerah lainnya dan menjadi persoalan nasional. Pemerintah Majalengka sendiri telah banyak upaya yang dicanangkan dalam menanggulangi kemiskinan dari tahun ke tahun, namun penurunannya jumlah masyarakat miskin tersebut dianggap belum signifikan.
Masih cukup tingginya angka kemiskinan di Majalengka banyak faktor penyebab dan variabelnya diantaranya  masih terdapatnya program-program penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran. Setiap tahunya pemerintah mengalokasikan dana dari APBD untuk penanggulangan kemiskinan ini mencapai ratusan milyar atau 20 % dari anggaran Majalengka yang ditempatkan disejumlah SKPD.
“Memang permasalahan penyaluran program-program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran ini ada saja ditiap dinas, untuk itu permasalahan ini terus kita benahi yakni dengan memperketat seleksi penerima bantuan kepada masyarakat miskin,” tuturnya.
Permasalahan lainnya, kata Lilis, masih kurangnya motivasi dari penduduk miskin untuk meningkatkan status kesejahteraannya, sebagai pengaruh dari lingkungan sosial dimana masih ada anggapan bahwa kemiskinan merupakan nasib yang terima. Dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dalam pengetahuan dan pendidikan maupun dari keterampilan yang dimilikinya.
Masih rendahnya daya saing penduduk miskin dalam memperoleh pendidikan dan ketrampilan, untuk itu pemerintah kedepan berupaya untuk menciptakan program berupa ketrampilan usaha kepada masyarakat serta memberikan pembiayaan biaya produktif. Serta permasalahan terakhir adalah masih terbatasnya akses informasi mengenai program-program penanggulangan kemiskinan yang diperoleh masyarakat miskin.
“Mari kita bersama menjadikan masalah kemiskinan ini sebagai masalah penting dan pokok dan perhatian khusus, dan mudah-mudahan dengan 5 program strategi yang telah disiapkan angka kemiskinan bisa turun dan bisa mencapai target 5 % pada tahun 2018 mendatang,” pungkasnya. (S.02).

690 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pemkab-majalengka-nyatakan-perang-terhadap-kemiskinan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *